PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;g. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologitertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmupengetahuan;h. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarianlingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputipeninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, sertawilayah dengan bentukan geologi tertentu;i. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agarsesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untukdifungsikan sebagai objek wisata;k. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurangkurangnyamemiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;l. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunanpendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan; danm. perllindungan terhadap kekayaan genetis.(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijausebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h dengan memperhatikan :a. dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;b. dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah RTH;c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;d. dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatanrekreasi dan fasilitas umum lainnya;e. dilarang bagi pendirian bangunan permanen selain untuk menunjangkegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;f. diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsiRTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan memperhatikan :a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis danancaman bencana;b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;c. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasanrawan tanah longsor;d. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untukperlindungan kawasan;e. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologidan tingkat kerawanan atau risiko bencana;f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk sertapenentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanantinggi, baik sebelum dan setelah bencana;g. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanantinggi;h. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanansedang;34