PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburandan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, sertafungsi lingkungan hidup;c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;d. dibolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarattidak menyebabkan kerusakan kualitas air;e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;f. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untukmencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danaudan mata air.(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan memperhatikan :a. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundangundangan;c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan dayatampung lingkungan;d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;dane. perllindungan terhadap kekayaan genetis;(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan memperhatikan :a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;b. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada point2;d. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;e. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan;f. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/ataumenurunkan fungsi kawasan taman wisata;g. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukanpembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yangberlaku.(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g denganmemperhatikan :a. dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidayaapapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidakmengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistemalami yang ada;b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidaksesuai dengan fungsi kawasan;d. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan;e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, danpariwisata;33