PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

BAB VIIKETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGBagian KesatuUmumPasal 40(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakansebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahKabupaten.(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :a. ketentuan umum peraturan zonasi;b. ketentuan perizinan;c. ketentuan insentif dan disinsentif; dand. larangan.Bagian KetigaKetentuan Umum Peraturan ZonasiPasal 41(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagipemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi oleh pemerintahkabupaten.(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi; dane. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana.Paragraf 1Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan LindungPasal 42Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam;f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan;h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH;i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; danl. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.31