PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan denganluasan kurang lebih 1.495 Km2.(3) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :a. Kota Bungku di Kecamatan Bungku Tengah sebagai Ibukota KabupatenMorowali;b. Situs rumah Raja dan Mesjid Tua Bungku di Kecamatan BungkuTengah;c. Situs rumah Raja Mori di Kecamatan Petasia; dand. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.(4) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut pendayagunaan sumber daya alamdan/atau tekhnologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaituKawasan industri besar di Kecamatan Bahodopi.(5) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) huruf d yaitu :a. Cagar Alam Morowali terdapat di Kecamatan Soyo Jaya dan KecamatanBungku Utara,;b. Kawasan Hutan Lindung terdapat di Desa Bete-Bete di KecamatanBahodopi, Kawasan Hutan Lindung di Desa Bahoruru, Hutan LindungDesa Ipi, Hutan Lindung Desa Bente, dan Hutan Lindung DesaBahomohoni Kecamatan Bungku Tengah;c. Kawasan kritis lingkungan DAS Tompira, DAS Saleto, DAS Morowali,DAS Sumare, DAS Bahonbelu; dand. Kawasan kritis reklamasi pertambangan.BAB VIARAHAN PEMANFAATAN RUANGPasal 38(1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana strukturruang dan pola ruang.(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunandan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraanpendanaannya.(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 39(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkandalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Investasi Swasta dan kerja sama pendanaan.(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.30