PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MOROWALINOMOR 10 TAHUN 2012PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALINOMOR 10 TAHUN 2012TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALITAHUN 2012 – 2032DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI MOROWALIMenimbang:a.b.c.d.bahwa untuk mengarahkan pembangunan diKabupaten Morowali, dengan memanfaatkan ruangwilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat danpertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduanpembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakatmaka rencana tata ruang wilayah merupakan arahanlokasi investasi pembangunan yang dilaksanakanpemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PeraturanPemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowalidengan Peraturan Daerah.Mengingat:1.2.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentangpembentukkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan1

3.4.5.6.7.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3966);Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentangBentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalamPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5160);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALIDanBUPATI MOROWALIMEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALITAHUN 2012 – 20322

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.2. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruangudara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memeliharakelangsungan kehidupannya.6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringanprasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosialekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yangmeliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruanguntuk fungsi budidaya.10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataanruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang.13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang danpola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan danpelaksanaan program beserta pembiayaannya.14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tataruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenapunsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan/atau aspek fungsional.16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamamelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alamdan sumberdaya buatan.18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamauntuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi3

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimanperkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial dan kegiatan ekonomi.21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi,sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkansebagai warisan dunia.22. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkupprovinsi terhadap ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan.23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkupkabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.24.Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasionalyang digunakan untuk kepentingan pertahanan.25.Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalahwilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud pada, cairdan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempatdilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputiPenyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi-Produksi, dan pasca tambang baikdi wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayahadministrasi;26.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi ataubeberapa kabupaten/kota.27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten ataubeberapa kecamatan.28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasanperkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasanperkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan ataubeberapa desa.30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusatpermukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkanbagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaantanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.32. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang salingmenghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayahyang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.4

33. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalamsatu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnyakurang dari atau sama dengan 2.000 Km2.35. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batashidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti prosespengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasukmasyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.39.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRDadalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaanUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diKabupaten Morowali dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalamkoordinasi penataan ruang di daerah.BAB IITUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGBagian KesatuTujuan Penataan RuangPasal 2Penataan ruang Kabupaten Morowali bertujuan untuk mewujudkan ruangwilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis potensisumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan dukungan sarana danprasarana wilayah yang memadai.Bagian KeduaKebijakan Penataan RuangPasal 3Kebijakan penataan ruang Kabupaten Morowali, terdiri atas:a. Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan dan minapolitan yangberorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar;b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian dan kelautan,serta bidang-bidang pendukungnya;c. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhanekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata danberhirarki yang menunjang system produksi hasil pertanian, perikanan lautdan pelayanan dasar masyarakat;d. Pengembangan sumberdaya utama dan sumberdaya lainnya denganmemperhatikan kesinambungan, daya dukung lahan, daya tampung kawasan;dan5

e. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten yang mendukung bidangpertanian dan perikanan.f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.Bagian KetigaStrategi Penataan RuangPasal 4(1) Strategi mengembangkan wilayah berbasis konsep agropolitan danminapolitan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :a. Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan denganpusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan dengankomoditas yang berpotensi terhadap kebutuhan pasar tanpa mengabaikanpotensi sumber daya alam lainnya;b. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikananke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional;c. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorongpertumbuhan kawasan perdesaan ;d. Mengendalikan kawasan pertanian secara ketat;e. Meningkatkan ketersediaan teknologi tepat guna;f. Mengembangkan sistem usaha pertanian;g. Meningkatkan perlindungan lahan pertanian dengan cara mencegahterjadinya alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan lain; danh. Mengembangkan system pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilirdalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.(2) Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertaniandan kelautan, serta bidang-bidang pendukungnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerjadi sektor pertanian, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidangbidangpendukung lainnya;b. Mengembangkan sistem usaha pertanian dan kelautan berbasismasyarakat;c. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan usaha pariwisatayang terintegrasi dengan program-program pengembangan pertanian dankelautan; dand. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.(3) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecilsecara merata dan berhirarki yang menunjang system produksi hasilpertanian, perikanan laut dan pelayanan dasar masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :a. Meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Kolonodalesebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat-Pusat Kegiatan LokalPrioritas (PKL) yaitu Kota Bungku, Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan (PPK),yaitu ibukota-ibukota kecamatan, maupun Pusat-pusat PelayananLingkungan (PPL), yaitu pusat-pusat permukiman yang tidak termasukdalam PKL maupun PPK, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat6

penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dand. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.BAB IIIRENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAHBagian KesatuUmumPasal 5(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Morowali meliputi :a. Pusat-pusat kegiatan;b. Sistem jaringan prasarana utama; danc. Sistem jaringan prasarana lainnya.(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Bagian KeduaPusat-pusat KegiatanPasal 6(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :a. PKW;b. PKL;c. PKLp;d. PPK; dane. PPL(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kolonodale diKecamatan Petasia;(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bungku diKecamatan Bungku Tengah dan Beteleme di Kecamatan Lembo;(4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Wosu di KecamatanBungku Barat, Kaleroang di Kecamatan Bungku Selatan, dan Ulunambo diKecamatan Menui Kepulauan;(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:a. Padei Darat di Kecamatan Menui Kepulauan;b. Padei Laut di Kecamatan Menui Kepulauan;c. Samarenga di Kecamatan Menui Kepulauan;d. Bahodopi di Kecamatan Bahodopi;e. Bahonsuai di Kecamatan Bumi Raya;f. Lantula Jaya di Kecamatan Wita Ponda;g. Tomata di Kecamatan Mori Atas;h. Mayumba di Kecamatan Mori Utara;i. Lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya;j. Baturube di Kecamatan Bungku Utara; dank. Tanasumpu di Kecamatan Mamosalato.(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :8

a. Bente di Kecamatan Bungku Tengah;b. Bahomohoni di Kecamatan Bungku Tengah;c. Baho Ue di Kecamatan Petasia;d. Puntari Makmur di Kecamatan Bumi Raya;e. Salonsa Jaya di Kecamatan Wita Ponda;f. Ronta di Kecamatan Lembo;g. Ensa di Kecamatan Mori Atas;h. Lembontonara di Kecamatan Mori Utara;i. Bau Malino di Kecamatan Soyo Jaya;j. Tokala atas di Kecamatan Bungku Utara; dank. Pandauke di Kecamatan Mamosalato.Bagian KetigaSistem Jaringan Prasarana UtamaPasal 7(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Morowalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :a. Sistem jaringan transportasi darat;b. Sistem jaringan transportasi laut; danc. Sistem jaringan transportasi udara.(2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalampeta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalamLampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.Paragraf 1Sistem Jaringan Transportasi DaratPasal 8(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf a, terdiri atas :a. Jaringan jalan;b. Jaringan prasarana lalu lintas;c. Jaringan layanan lalu lintas;d. Jaringan pelabuhan penyeberangan; dane. Jaringan rel kereta api.(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :a. Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 yang ada di Kabupaten Morowali,terdiri atas :1. Ruas jalan Kolonodale – Tompira;2. Ruas jalan Tompira – Wosu;3. Ruas jalan Wosu – Bungku;4. Ruas jalan Bungku – Bahodopi;5. Ruas jalan Bahodopi batas Provinsi Sultra;6. Ruas jalan Tiwa’a (batas Kab. Poso) – Tomata;7. Ruas jalan Tomata – Beteleme; dan8. Ruas jalan Beteleme – Tompira.b. Jaringan jalan Strategis Nasional (K2) yang ada di Kabupaten Morowali,terdiri atas :9

1. Ruas jalan Rata – Baturube; dan2. Ruas jalan Pape – Tomata.c. Jaringan jalan Kolektor K2 yang ada di Kabupaten Morowali, terdiri atas :1. Ruas jalan pape – tomata;2. Ruas jalan Malino – Tondoyondo;3. Ruas jalan Kolonodale – Tondoyondo;4. Ruas jalan Tondoyondo – Salubiru;5. Ruas jalan Salobiro – S.P Baturube;6. Ruas jalan Rata (KM. 753) – Baturube; dan7. Ruas jalan Beteleme – Batas Sulsel.d. Jaringan jalan Lokal Primer yang ada di Kabupaten Morowali, terdiri atas :1. Ruas jalan Lamontoli – Matano;2. Ruas jalan Salobiro – Lijo;3. Ruas jalan Pandauke – Lijo;4. Ruas jalan Peleru - Era;5. Ruas jalan Korolama – Tiu;6. Ruas jalan Tinompo – Onepute ;7. Ruas jalan Padalaa – Torukuno;8. Ruas jalan Kaleroang – Pulau Paku;9. Ruas jalan Bungingkela – lingkar Pulau Paku;10. Ruas jalan Lokombulo - Paku;11. Ruas jalan Ensa - Lanumor;12. Ruas jalan Tiu - Tontowea; dan13. Ruas jalan Kaw. Trans Molino.e. Jaringan jalan Lokal Sekunder yang ada di Kabupaten Morowali, terdiriatas :1. Ruas jalan Buleleng – Matarape;2. Ruas jalan Tanakuraya – Salubiro;3. Ruas jalan Lijo – Manyo’e;4. Ruas jalan Manyo’e – batas Kabupaten Tojo Una-Una;5. Ruas jalan Tiwa’a – Peleru;6. Ruas jalan Tontowea – Era;7. Ruas jalan Peleru - Malino;8. Ruas jalan Mondowe - Sampalowo;9. Ruas jalan Ulunambo - Torukuno;10. Ruas jalan Ulunambo - Ngapaea;11. Ruas jalan Ulunambo - Buranga;12. Ruas jalan Beteleme – Petumbea;13. Ruas jalan Ensa - Peonea;14. Ruas jalan Lemboroma - Korwou;15. Ruas jalan Ungkaya - Moahino;16. Ruas jalan Sp.3 Jln. Propinsi – Lembo Baru;17. Ruas jalan Ululere – batas Sulawesi Selatan;18. Ruas jalan Kolono - Ululere;19. Ruas jalan Sp.3 Jl Negara – Pir Lembobaru;20. Ruas jalan Sp3. Jl. kabupaten – Lembo Belala;21. Ruas jalan Parilangke- Harapan Jaya;22. Ruas jalan Bahonsuai – Beringin Jaya;10

23. Ruas jalan Atananga – Limbo Makmur;24. Ruas jalan Pebatae – Lambelu ;25. Ruas jalan Kampong Baru – Pontari Makmur;26. Ruas jalan Sampeantaba A – Lantula Jaya;27. Ruas jalan Sampeantaba B – Lantula Jaya;28. Ruas jalan Emea – Bumi Harapan;29. Ruas jalan Pir karet – beteleme;30. Ruas jalan Kaw. Trans Tananagaya;31. Ruas jalan Kaw. Trans Margamulya;32. Ruas jalan Kaw. Trans Harapan Jaya;33. Ruas jalan Kaw. Trans Beringin Jaya;34. Ruas jalan Kaw. Trans Lembomakmur;35. Ruas jalan Kaw. Trans Pontarimakmur;36. Ruas jalan Kaw. Trans Lantula Jaya;37. Ruas jalan Kaw. Trans Bumi Harapan;38. Ruas jalan Kaw. Trans Solonsa Jaya;39. Ruas jalan Kaw. Trans Molores;40. Ruas jalan Kaw. Trans Bahomakmur;41. Ruas jalan Kaw. Trans Makarti jaya;42. Ruas jalan dalam kota Kolonodale;43. Ruas jalan dalam kota Bungku;44. Ruas jalan dalam kota Beteleme;45. Ruas jalan dalam kota Tomata;46. Ruas jalan dalam kota Baturube;47. Ruas jalan dalam kota Wosu;48. Ruas jalan dalam kota Kaleroang;49. Ruas jalan dalam kota Ulunambo;50. Ruas jalan Pebatae - Umbele;51. Ruas jalan Pebatae - Pebotoa;52. Ruas jalan Sp.3 Ambunu - Margamulya;53. Ruas jalan Tanasumpu - Pandauke;54. Ruas jalan Sp.3 Jl. Propinsi – Kolo Bawah;55. Ruas jalan TANA Kuraya - Makoto;56. Ruas jalan Sp.3 Jl. Negara – Bimor Jaya;57. Ruas jalan Bintangor – Bimor Jaya;58. Ruas jalan Uedago Lingkar Atas - Emea; dan59. Ruas jalan Bahomoahi Lama – Bahomoahi Baru .f. Jaringan jalan Strategis Kabupaten yang merupakan kewenanganKabupaten terdiri atas :1. Ruas jalan Kolektor Pasar Bungku; dan2. Ruas jalan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku.(3) Jaringan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri atas:a. Terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Tomata Kecamatan MoriAtas, Desa Beteleme Kecamatan Lembo, Desa Tompira Kecamatan Petasia,Desa Korolama Kecamatan Petasia dan Desa Lanona Kecamatan BungkuTengah.b. Terminal barang terdapat di Kel. Kolonodale Kecamatan Petasia.11

(4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,terdiri atas :a. Lintasan angkutan barang, terdiri atas :1. Bungku – Buleleng;2. Bungku - Kolonodale;3. Bungku – Beteleme - Lawangke;4. Bungku – Bumi Raya;5. Bungku – Wita Ponda;6. Bungku – Bahodopi; dan7. Bungku – Bahomotefe.b. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :1. Bungku - Buleleng;2. Bungku - Bahodopi;3. Bungku - Lawangke;4. Bungku – Kolonodale; dan5. Bungku – Bahomotefe.(5) Jaringan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.yaitu pelabuhan penyeberangan dari Menui Kepulauan ke Morowali Daratanterdiri atas:a. Pelabuhan Ulunambo di Pulau Menui;b. Pelabuhan Buranga di Pulau Menui;c. Pelabuhan Masadiang di Pulau Masadiang;d. Pelabuhan Pulau Dua di Pulau Dua;e. Pelabuhan Pulau Tiga di Pulau Tiga; dan(6) Jaringan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitujaringan rel kereta api yang menghubungkan Poso dengan Kolaka yangmelewati Kabupaten Morowali.Paragraf 2Sistem Jaringan Transportasi LautPasal 9(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf b, meliputi :a. Tatanan kepelabuhanan; danb. Alur pelayaran.(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, terdiri atas :a. Pelabuhan Nasional sebagai pelabuhan Pengumpul, terdiri atas :1. Pelabuhan Bungku di Kecamatan Bungku Tengah;2. Pelabuhan Kolonodale di Kecamatan Petasia; dan3. Pelabuhan Wosu di Kecamatan Bungku Barat.b. Pelabuhan Pengumpan Primer (Regional), terdiri atas :1. Pelabuhan Sambalagi di Kecamatan Bungku Selatan; dan2. Pelabuhan Menui di Kecamatan Menui Kepulauan.c. Pelabuhan Pengumpan Sekunder (Lokal), terdiri atas :1. Pelabuhan Bungku di Kecamatan Bungku Tengah;2. Pelabuhan Bahodopi di Kecamatan Bahodopi;12

3. Pelabuhan Kolonodale di Kecamatan Petasia;4. Pelabuhan Wosu di Kecamatan Bungku Barat;5. Pelabuhan Kolo Bawah di Kecamatan Mamosalato;6. Pelabuhan Bahonsuai di Kecamatan Bumi Raya; dan7. Pelabuhan Ulunambo di Kecamatan Menui Kepulauan.d. Pelabuhan Pengumpan (Lokal lainnya), terdiri atas :1. Pelabuhan Kaleroang di Kecamatan Bungku Selatan;2. Pelabuhan Menui di Kecamatan Menui Kepulauan3. Pelabuhan Buranga di Kecamatan Menui Kepulauan;4. Pelabuhan Bahodopi di Kecamatan Bahodopi;5. Pelabuhan Bente di Kecamatan Bungku Tengah; dan6. Pelabuhan Baho Ue di Kecamatan Petasia.e. Terminal Khusus terdiri atas :1. terminal khusus pertambangan yang terdapat di Desa LaroenaiKecamatan Bungku Selatan, Desa Towi Kecamatan Soyo Jaya,Tanjung Bangkele, Desa Ganda-Ganda, Desa Ungkea di KecamatanPetasia, Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat, Desa BahomoahiKecamatan Bungku Tengah, Desa Fatufia dan Desa Labota, DesaBete-Bete Kecamatan Bahodopi, Desa Buleleng Kecamatan BungkuSelatan; dan Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan.2. terminal khusus perkebunan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda,Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia.(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :a. Alur Pelayaran Nasional, yaitu alur Kendari – Kolonodale – Luwuk.b. Alur Pelayaran Daerah, terdiri atas :1. Kolobawah - Baturube - Bungku - Kaleroang - Kendari;2. Kolobawah – Baturube – Kolonodale;3. Bahonsuai – Dongi;4. Menui Kepulauan – Kendari;5. Bungku – Menui Kepulauan ; dan6. Bungku – Bahodopi.c. Alur Pelayaran Rakyat terdiri atas:1. Desa Lafeu – Kaleroang;2. Bungku – Bahomotefe; dan3. Kolonodale – Gililana.Paragraf 3Sistem Jaringan Transportasi UdaraPasal 10(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) huruf , c terdiri atas :a. Tatanan kebandarudaraan; danb. Ruang udara untuk penerbangan.(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf adalah Bandar Udara Pengumpan Umbele di Kecamatan BumiRaya;13

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) disekitar Bandara Udara Umbele.Bagian KetigaSistem Jaringan Prasarana LainnyaPasal 11(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) huruf c, terdiri atas :a. Sistem jaringan energi;b. Sistem jaringan telekomunikasi;c. Sistem jaringan sumber daya air; dand. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Paragraf 1Sistem Jaringan EnergiPasal 12(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufa, meliputi :a. Pembangkit tenaga listrik; danb. Jaringan prasarana energi.a. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terdapat di Desa BaturubeKecamatan Bungku Utara, Kel. Kolonodale Kecamatan Petasia, DesaTomata Kecamatan Mori Atas, Desa Tompira Kecamatan Petasia,Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah, Desa KaleroangKecamatan Bungku Selatan, Kelurahan Ulunambo di KecamatanMenui Kepulauan, Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan,Desa Umbele Kecamatan Bungku Selatan, Desa Paku KecamatanBungku Selatan, Desa Lemo Kecamatan Bungku Selatan, DesaMatarape Kecamatan Menui Kepulauan, Desa Bahodopi KecamatanBahodopi, Desa Tambayoli Kecamatan Soyo Jaya, Desa TanasumpuKecamatan Mamosalato; danb. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), terdapat di Desa SakitaKecamatan Bungku Tengah, Desa Buleleng Kecamatan BungkuPesisir, Desa Wawopada Kecamatan Lembo, Desa KaraupaKecamatan Wita Ponda dan Desa Tiu Kecamatan Petasia.(2) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri atas :a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas :1. Jaringan pipa transmisi gas bumi JOB Medco Tomori jalur CPP –SNO – TP – BUYER dari sumber gas (Blok) Toili; dan2. Depo BBM Pertamina di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia.b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :1. gardu induk, terdapat di Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah,Desa Tompira Kecamatan Petasia, Kecamatan Menui Kepulauan,14

Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, KecamatanBahodopi, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat,Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan PetasiaTimur, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan MoriAtas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, KecamatanBungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato;2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yaitumenghubungkan PLTA Sulewana Kabupaten Poso dengan KabupatenMorowali, PLTA Wawondula Kabupaten Luwu Timur ProvinsiSulawesi Selatan dengan Kabupaten Morowali, PLTA KabupatenKonawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KabupatenMorowali.Paragraf 2Sistem Jaringan TelekomunikasiPasal 13(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf b, terdiri atas :a. Sistem jaringan kabel; danb. Sistem jaringan seluler;(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiriatas jaringan kabel terdapat di Kolonodale Kecamatan Petasia, Bungku diKecamatan Bungku Tengah, Beteleme Kecamatan Lembo, Wosu diKecamatan Bungku Barat, Bahodopi di Kecamatan Bahodopi, Lantula Jayadi Kecamatan Wita Ponda, Bahonsuai di Kecamatan Bumi Raya, Tomata diKecamatan Mori Atas.(3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdapat di semua Kecamatan Kabupaten Morowali.Paragraf 3Sistem Jaringan Sumber Daya AirPasal 14(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf c, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih danirigasi dengan cara rencana pengembangan wilayah terdiri atas :a. Wilayah Sungai (WS);b. Cekungan Air Tanah (CAT);c. Bendung;d. Daerah Irigasi (DI);e. Prasarana air baku untuk air bersih; danf. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna.(2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :a. WS Strategis Nasional yaitu WS Laa – Tambalako mencakup DAS Salato,DAS Morowali, DAS Sumare dan DAS Bahonbelu.b. WS lintas Provinsi terdiri atas :1. WS Pompengan – Laroenai; dan15

2. WS Lasolo – Sampara mencakup DAS Lasolo, DAS Sampara, DASLalindu, DAS Aopa, DAS Luhumbuti, DAS Landawe, dan DASAmesiu.(3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,adalah CAT Morowali, CAT Tomori, CAT Tanona.(4) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :a. Bendung Tambayoli Sumara di Kecamatan Soyo Jaya;b. Bendung Kulangi;c. Bendung Andolea di Kecamatan Mamosalato;d. Bendung Momo di Kecamatan Mamosalato;e. Bendung Era di Kecamatan Mori Utara;f. Bendung Ungkaya di Kecamatan Wita Ponda; dang. Bendung Karaupa di Kecamatan Wita Ponda.(4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :a. DI yang merupakan kewenangan Provinsi yaitu :1. DI Ungkaya di Kecamatan Wita Ponda;2. DI Karaopa di Kecamatan Wita Ponda; dan3. DI Tambayoli di Kecamatan Soyo Jaya.b. DI yang merupakan kewenangan Kabupaten yaitu :1. DI Taliwan di Kecamatan Mori Utara;2. DI Tamongjengi di Kecamatan Mori Utara;3. DI Era di Kecamatan Mori Utara;4. DI Mayumba di Kecamatan Mori Utara;5. DI Tiwa’a I di Kecamatan Mori Utara;6. DI Bayu di Kecamatan Mori Utara;7. DI Tiwa’a II di Kecamatan Mori Utara;8. DI Lembontonara di Kecamatan Mori Utara;9. DI Penggoli di Kecamatan Mori Utara;10. DI Padawa di Kecamatan Mori Utara;11. DI Tomata di Kecamatan Mori Atas;12. DI Ensa di Kecamatan Mori Atas;13. DI Lanumor di Kecamatan Mori Atas;14. DI Lee di Kecamatan Mori Atas;15. DI Kabombaa di Kecamatan Mori Atas;16. DI Kasingoli di Kecamatan Mori Atas;17. DI Gontara di Kecamatan Mori Atas;18. DI Korondui di Kecamatan Mori Atas;19. DI Waku di Kecamatan Mori Atas;20. DI Pipi Wo’o di Kecamatan Mori Atas;21. DI Lembongopa di Kecamatan Mori Atas;22. DI Werongke di Kecamatan Mori Atas;23. DI Korobongko di Kecamatan Mori Atas;24. DI Landusa di Kecamatan Mori Atas;25. DI Korongkatu di Kecamatan Mori Atas;26. DI Mangapa di Kecamatan Mori Atas;27. DI Kororombia di Kecamatan Mori Atas;28. DI Korowalelo di Kecamatan Lembo;29. DI Lawangke di Kecamatan Lembo;16

30. DI Lembobelala di Kecamatan Lembo;31. DI Korobomba di Kecamatan Lembo;32. DI Wara’a di Kecamatan Lembo;33. DI Buli di Kecamatan Lembo;34. DI Ronta di Kecamatan Lembo;35. DI Wawopada di Kecamatan Lembo;36. DI Tinompo di Kecamatan Lembo;37. DI Koronsusu di Kecamatan Lembo;38. DI Tontowea di Kecamatan Petasia;39. DI Molino di Kecamatan Petasia;40. DI Towara di Kecamatan Petasia;41. DI Korololama di Kecamatan Petasia;42. DI Mondowe di Kecamatan Petasia;43. DI Sampalowo di Kecamatan Petasia;44. DI Webana di Kecamatan Petasia;45. DI Maralee di Kecamatan Petasia;46. DI Tadiola di Kecamatan Petasia;47. DI Keuno di Kecamatan Petasia;48. DI Tambarabone di Kecamatan Petasia;49. DI Siliti di Kecamatan Petasia;50. DI Posangke di Kecamatan Petasia;51. DI Ue Masi di Kecamatan Petasia;52. DI Andolea di Kecamatan Mamosalato;53. DI Mamosalato di Kecamatan Mamosalato;54. DI Cendrawasi di Kecamatan Mamosalato;55. DI Tananagaya di Kecamatan Mamosalato;56. DI Malino di Kecamatan Soyo Jaya;57. DI Topogaro di Kecamatan Bumi Raya;58. DI Moburu di Kecamatan Bumi Raya;59. DI Bahomotefe di Kecamatan Bungku Tengah;60. DI Kolono di Kecamatan Bungku Tengah;61. DI Ululere di Kecamatan Bungku Tengah;62. DI Lele Dampala di Kecamatan Bahodopi;63. DI Keurea di Kecamatan Bahodopi; dan64. DI Labota di Kecamatan Bahodopi.(5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d yaitu Prasana air baku berupa bangunan penyadap, terdapat diDesa Sakita , Desa Ipi dan Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah.(6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Petasia,Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Mori Atas.(7) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e dilakukan dengan:a. melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampumenahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam,curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persenhingga lebih dari 40 persen;17

. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong(talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curamdan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hinggalebih dari 40 persen;c. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagaipengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasi memiliki kerawananterjadinya erosi dan longsor;d. melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng padalokasi-lokasi yang dimungkinkan.(6) Sistem pengamanan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e terdiri atas:a. reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutanbakau yang telah mengalami penggundulan;b. pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasilokasidengan gelombang air laut yang relatif besar;c. rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) padalokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dantsunami; dand. pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yangdinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.Paragraf 4Sistem Prasarana Pengelolaan LingkunganPasal 15(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :a. Sistem pengelolaan persampahan;b. Sistem jaringan air minum;c. Sistem sanitasi atau air limbah;d. Sistem jaringan drainase; dane. Jalur evakuasi bencana.(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat(1) huruf a terdiri atas :a. Tempat penampungan sementara (TPS) di Kelurahan UlunamboKecamatan Menui Kepulauan, Desa Kaleroang di Kecamatan BungkuSelatan, Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Desa Tofuti, KelurahanTofoiso, Kelurahan Mendui, Kelurahan Marsaoleh, Kelurahan Lamberea,Kelurahan Matano, Desa Sakita, Desa Matansala, Desa Bahoruru, DesaIpi, Desa Bente, Desa Bahomohoni, Desa Bahomoleo, Desa Bahomante,Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah, Desa Wosu KecamatanBungku Barat, Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya, Desa LantulaJaya Kecamatan Wita Ponda, Desa Beteleme Kecamatan Lembo,Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Baho Ue, Kec.Petasia, Desa Bungintimbe, Desa Tomata Kecamatan Mori Atas, DesaTaliwan Kecamatan Mori Utara, Desa Lembasumara Kecamatan SoyoJaya, Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara, Desa TanasumpuKecamatan Mamosalato; dan18

. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan Sistem Sanitary Lanfill diKecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.c. Untuk mengurangi timbunan sampah, pengelohan sampah dilakukandengan menerapkan prinsip 3R.(3) Sistem Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf bterdiri atas :a. Sistem Jaringan Air Minum Perpipaan Perkotaan di Setiap Kecamatan.b. Sistem Jaringan Air Minum Non Perpipaan Perkotaan terdapat di setiapKota Kecamatan;c. Sistem Jaringan Air Minum Non Perpipaan Pedesaan terdapat di seluruhDesa; dand. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air terdapat di Bungku (50-1001/dt), Kolonodale (20-50 1/dt), dan Beteleme (20-50 1/dt).(4) Sistem Sanitasi atau air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat(1) c huruf terdiri atas :a. Sistem sanitasi off site perkotaan di Kolonodale dan Bungku;b. Sistem sanitasi on site perkotaan di Beteleme, Wosu, Kaleroang,Ulunambo; danc. Sistem sanitasi on site perdesaan tersebar di seluruh desa.(5) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1)huruf d yaitu :a. Sistem Jaringan Drainase di Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan; DesaKaleroang di Kec. Bungku Selatan; Desa Lafeu Kec. Bungku Pesisir; DesaBahodopi Kec. Bahodopi; Kel. Tofoiso, Kel. Mendui, Kel. Marsaoleh, Kel.Lamberea, Kel. Matano, Desa Sakita, Desa Matansala, Desa Bahoruru,Desa Ipi, Desa Bente, Perkantoran Fonuasingko, Desa Bahomohoni, DesaBahomoleo, Desa Bahomante, Desa Lanona Kec. Bungku Tengah; DesaWosu Kec. Bungku Barat; Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya; DesaLantula Jaya Kec. Wita Ponda; Desa Beteleme Kec. Lembo; Kel.Kolonodale, Kel. Bahontula, Kel. Baho Ue, Kec. Petasia; DesaBungintimbe, Desa Tomata Kec. Mori Atas; Desa Taliwan Kec. MoriUtara; Desa Lembasumara Kec. Soyo Jaya; Desa Baturube Kec. BungkuUtara; Desa Tanasumpu Kec. Mamosalato; danb. Sistem Jaringan Drainase di daerah perdagangan/komersial terdapat diKolonodale Kecamatan Petasia, Bungku Kecamatan Bungku Tengah,Wosu Kecamatan Bungku Barat, Kaleroang Kecamatan Bungku Selatandan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan.(6) Jalur Evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf e adalah semua jalur Desa/Kota dari arahpantai kearah dataran tinggi atau pegunungan.BAB IVRENCANA POLA RUANG WILAYAHBagian KesatuUmumPasal 16(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasanbudidaya.19

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Bagian KeduaKawasan LindungPasal 17Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;b. Kawasan perlindungan setempat;c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;d. Kawasan rawan bencana alam;e. Kawasan lindung geologi; danf. Kawasan lindung lainnya.Paragraf 1Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyaPasal 18Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah hutan lindung, tersebar diseluruh Kecamatan Kabupaten dengan total luas area kurang lebih 472.734,88Ha terdiri atas :a. Kawasan hutan Torukuno di Kecamatan Menui Kepulauan;b. Kawasan hutan Tangofa di Kecamatan Bungku Selatan;c. Kawasan hutan Bete-Bete di Kecamatan Bahodopi;d. Kawasan hutan Bahontobungku di Kecamatan Bungku Tengah;e. Kawasan hutan Wosu di Kecamatan Bungku Barat;f. Kawasan hutan Lantula jaya di Kecamatan Bumi Raya;g. Kawasan hutan Emea di Kecamatan Witaponda;h. Kawasan hutan Ganda-ganda di Kecamatan Petasia;i. Kawasan hutan Lanumor di Kecamatan Lembo;j. Kawasan hutan Tomata di Kecamatan Mori Atas;k. Kawasan hutan Mayumba di Kecamatan Mori Utara;l. Kawasan hutan Lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya;m. Kawasan hutan Tokala atas di Kecamatan Bungku Utara; dann. Kawasan hutan Lijo di Kecamatan Mamosalato.Paragraf 2Kawasan Perlindungan SetempatPasal 19(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf b, terdiri atas :a. Kawasan sempadan pantai;b. Kawasan sempadan sungai;c. Kawasan sekitar danau/waduk;d. Kawasan sekitar mata air;e. Kawasan lindung spiritual;f. Kawasan kearifan lokal lainnya; dan20

g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau.h. Kawasan Mangrove.(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdapat di : Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bahodopi, KecamatanBungku Selatan, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat,Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Petasia,Kecamatan Soyo jaya, dan Kecamatan Mamosalato;(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdapat di : Kecamatan Bahodopi Sungai Baho Dopi dan Sungai LaSiumbatu , Kecamatan Bungku Tengah Sungai La Rongsangi, dan Baho Ipi,Kecamatan Bungku Barat Baho Mangoni, Kecamatan Bumi RayaBahomBelu, Kecamatan Wita Ponda Ue Lantula, Kecamatan Petasia KoroTiu, Koro Langkei, Koro Laa, Koro Lamoito, Kecamatan Beteleme KoroTambaleko, dan Koro Puawu, Koro Pontangoa, dan Koro La, Kecamatan MoriAtas Sungai Koro Laa, Kecamatan Soyo Jaya Koro Soyo dan Koro Sumara,Kecamatan Bungku Utara Koro Morowali, Koro Ula, Koro Tiworo, dan KoroTirongan, Kecamatan Mamosalato Kuala Bongka, Koro Sikoy, dan KoroTanasumpu;(4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, terdapat di : Kecamatan Petasia yaitu Danau Tiu, dan Danau Sampalowo,Kecamatan Bungku Utara Yaitu Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi;(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,terdapat di : Kecamatan Petasia yaitu Danau Tiu, dan danau Sampalowo danKecamatan Bungku Utara Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi;(6) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf e,terdapat di : Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan dan Desa TokalaAtas Kecamatan Bungku Utara;(7) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,terdapat di Gunung Tokala Kecamatan Bungku Utara; dan(8) Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,terdapat di seluruh Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Morowali, Kawasan KotaTerpadu Mandiri Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, PusatPerkantoran Fonusingko Kecamatan Bungku Tengah.Paragraf 3Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar BudayaPasal 20(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :a. Kawasan suaka margasatwa;b. Kawasan cagar alam;c. Kawasan pantai berhutan bakau; dand. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.(2) Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,yaitu :a. Kawasan Suaka Margasatwa Pantai Burung Maleo terdapat di Kec.Bungku Barat; dan21

. Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pulau Tiga di Kecamatan MenuiKepulauan seluas kurang lebih 42.000 Ha.(3) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaituKawasan Cagar Alam Morowali terdapat di Kec. Bungku Utara dan Kec. SoyoJaya dengan luas kurang lebih 209.400 Ha;(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, terdiri atas :a. Kawasan hutan bakau Bumi Raya;b. Kawasan hutan bakau Bungku;c. Kawasan hutan bakau Bungku Tengah;d. Kawasan hutan bakau Mamosalato;e. Kawasan hutan bakau Soyo Jaya;f. Kawasan hutan bakau Petasia;g. Kawasan hutan bakau Witaponda;h. Kawasan hutan bakau Bahodopi; dani. Kawasan hutan bakau Menui Kepulauan.(5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, terdiri atas :a. Kawasan cagar budaya mesjid tua Bungku terdapat di Kec. BungkuTengah;b. Kawasan cagar budaya raja mori terdapat di Kec. Petasia; danc. Kawasan cagar budaya benteng fafontofure di Kec. Bungku Tengah.Paragraf 4Kawasan Rawan Bencana AlamPasal 21(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufd, terdiri atas :a. Kawasan rawan tanah longsor;b. Kawasan rawan gelombang pasang; danc. Kawasan rawan banjir.(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdapat di Kec. Petasia, Kec. Soyo Jaya, Kec. Bungku Utara dan Kec.Mamosalato;(3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan BungkuSelatan, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Tengah, KecamatanBungku Barat, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Wita Ponda, KecamatanSoyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato; dan(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapatdi Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.Paragraf 5Kawasan Lindung GeologiPasal 22(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e,terdiri atas :a. Kawasan cagar alam geologi;22

. Kawasan rawan bencana alam geologi; danc. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,adalah kawasan keunikan bentang alam danau rano di Kec. Soyo Jaya.(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas :a. Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kec.Menui Kepulauan, danKec. Mori Atas;b. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat dikawasan rawan bencanasesar naik Soyo Jaya-Bungku Utara - Mamosalato, rawan bencanasesar naik Bungku Barat - Bumi Raya – Witaponda, kawasan rawanbencana sesar geser Mamosalato, Soyo Jaya, dan Bungku Tengah;c. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kec. MenuiKepulauan; dand. Kawasan rawan abrasi; terdapat di Kec. Menui Kepulauan, Kec.BungkuSelatan, Kec. Bahodopi, Kec. Bungku Tengah, Kec. Bungku Barat, Kec.Bumi Raya, Kec. Wita Ponda dan Kec. Bungku Utara.Paragraf 6Kawasan Lindung LainnyaPasal 23(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f,yaitu kawasan lindung terumbu karang terdapat di : Kecamatan MenuiKepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Petasia, KecamatanBungku Utara dan Kecamatan Mamosalato;(2) Kawasan lindung terumbu karang merupakan kawasan konservasi lautdaerah.Bagian KetigaKawasan BudidayaPasal 24Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :a. Kawasan peruntukan hutan produksi;b. Kawasan peruntukan pertanian;c. Kawasan peruntukan perikanan;d. Kawasan peruntukan pertambangan;e. Kawasan peruntukan industri;f. Kawasan peruntukan pariwisata;g. Kawasan peruntukan permukiman; danh. Kawasan peruntukan lainnya.Paragraf 1Kawasan Peruntukan Hutan ProduksiPasal 25(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 huruf a, terdiri atas :a. Kawasan hutan produksi terbatas;b. Kawasan hutan produksi tetap; dan23

c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdapat di semua wilayah Kecamatan;(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdapat di semua wilayah Kecamatan; dan(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdapat di semua wilayah Kecamatan.Paragraf 2Kawasan Peruntukan PertanianPasal 26(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf b, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;b. Kawasan peruntukan perkebunan; danc. Kawasan peruntukan peternakan.(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdapat di :a. Kecamatan Menui Kepulauan;b. Kecamatan Bungku Selatan;c. Kecamatan Bahodopi;d. Kecamatan Bungku Tengah;e. Kecamatan Bungku Barat;f. Kecamatan Bumi Raya;g. Kecamatan Wita Ponda;h. Kecamatan Petasia;i. Kecamatan Lembo;j. Kecamatan Mori Atas;k. Kecamatan Soyo Jaya;l. Kecamatan Bungku Utara;m. Kecamatan Mamosalato; dann. Kecamatan Mori Utara;(3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di KecamatanMamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya,Kecamatan Petasia, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Wita Ponda,Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan BungkuTengah, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, danKecamatan Menui Kepulauan;b. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di KecamatanMenui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan BungkuTengah, Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara;c. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan MenuiKepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi,Kecamatan Bungku Tengah , Kecamatan Bungku Barat, danKecamatan Bungku Utara;24

d. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete, terdapat di KecamatanMenui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi,Kecamatan Bungku Tengah, dan Kecamatan Bungku Utara;e. Kawasan peruntukan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan SoyoJaya;f. Kawasan peruntukan perkebunan sagu, terdapat di Kecamatan Petasiadan Kecamatan Soyo Jaya; dang. Kawasan peruntukan perkebunan karet, terdapat di KecamatanLembo.(4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, terdapat di :a. Kawasan peruntukan peternakan Sapi, terdapat di Kecamatan BungkuBarat, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia,Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;b. Kawasan peruntukan peternakan kerbau, terdapat di KecamatanPetasia dan Kecamatan Soyo Jaya;c. Kawasan peruntukan peternakan babi, terdapat di Kecamatan BungkuUtara, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas;d. Kawasan peruntukan peternakan kambing, terdapat di KecamatanLembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;e. Kawasan peruntukan peternakan ayam kampung, terdapat diKecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, danKecamatan Bungku Utara; danf. Kawasan peruntukan peternakan itik, terdapat di Kecamatan BungkuUtara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.(5) Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Wita Ponda danKecamatan Bumi Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkansebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih5.278 Ha.Paragraf 3Kawasan Peruntukan PerikananPasal 27(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf c, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan; danc. Kawasan pengolahan ikan.(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, tersebar pada perairan Kabupaten Morowali.(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, terdiri atas :a. Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan MenuiKepulauan,Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Wita Ponda,Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan, dan Bungku Utara.b. Kawasan budidaya tambak terdapat di Kecamatan Bumi Raya,Kecamatan Petasia, Kecamatan Wita Ponda, dan Kecamatan BungkuTengah.25

c. Kawasan budidaya perikanan terdapat di Kecamatan Lembo,Kecamatan Mori atas, dan Kecamatan Bumi Raya.(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,terdapat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah.Paragraf 4Kawasan Peruntukan PertambanganPasal 28(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf d, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; danb. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan pertambangan nikel terdapat di KecamatanBungku Selatan, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Tengah danKecamatan Petasia;b. Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di KecamatanMori Atas;c. Kawasan peruntukan pertambangan chromit terdapat di kecamatanbungku barat.(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tambang minyak bumi dan gasalam terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara.Paragraf 5Kawasan Peruntukan IndustriPasal 29(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurufe, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian;b. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan;c. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertambangan; dand. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.(2) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian danperkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdapat di KotaTerpadu Mandiri (KTM) Bungku Kecamatan Bungku Tengah, UngkayaKecamatan Wita Ponda, Tompira Kecamatan Petasia,(3) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil lautsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat di Desa Bente KecamatanBungku Tengah, Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya,(4) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertambangansebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, terdapat di Kecamatan Bahodopi,Kecamatan Petasia, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengahdan Kecamatan Bungku Selatan; dan(5) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 1huruf d, terdapat di seluruh Kecamatan.26

Paragraf 6Kawasan Peruntukan PariwisataPasal 30(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf f, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;b. Kawasan peruntukan pariwisata alam;c. Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam dan marga satwa;d. Kawasan peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata); dane. Kawasan peruntukan pariwisata ziarah.(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, Yaitu :a. Situs rumah Raja dan Mesjid Tua terdapat di Kecamatan BungkuTengah;b. Situs rumah Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; danc. Rumah Suku Wana terdapat di Kecamatan Bungku Utara.(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, yaitu :a. Suaka Marga Satwa Laut Pulau Tiga terdapat di Kecamatan MenuiKepulauan;b. Taman Wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;c. Taman Wisata Alam Laut Pulau Tokobae terdapat di KecamatanBungku Selatan;d. Rekreasi Pulau Sangata terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan;e. Permandian Tumpukan/Sakita terdapat di Kecamatan Bungku Tengah;f. Air Terjun Wosu terdapat di Kecamatan Bungku Barat;g. Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, PermandianPanapa, Permandian Korowalelo terdapat di Kecamatan Lembo;h. Permandian Gontara terdapat di Kecamatan Mori Atas;i. Batu Payung terdapat di Kecamatan Petasia; danj. Pasir Putih, Pantai Siliti, Air Terjun Waranpadoa terdapat di KecamatanBungku Utara.(4) Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam dan marga satwa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :a. Cagar Alam Morowali terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kec.Soyo Jaya; danb. Taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.(5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu :a. Wisata Agro Perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan BungkuBarat; danb. Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.(6) Kawasan peruntukan pariwisata ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, yaitu :a. Makam Raja Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah;b. Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; danc. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.27

Paragraf 7Kawasan Peruntukan PermukimanPasal 31(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf g, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; danb. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagimana dimaksud ayat (1)huruf a,; dan(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf b. dengan luas kurang lebih 138.102 Ha.Paragraf 8Kawasan Peruntukan LainnyaPasal 32(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurufh, terdiri atas :a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; danb. Kawasan peruntukan lainnya.(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagimana dimaksudayat (1) huruf a, terdiri atas :a. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatandi wilayah Kabupaten Morowali;b. Kompi Senapan B, Yonif 714/Sintuwu Maroso di Desa MolinoKecamatan Petasia.c. Polres Morowali yang berada di Desa Korowou;d. Polsek yang berada di Kecamatan-kecamatan di wilayah KabupatenMorowali; dane. Kompi Brimob yang berada di Desa Lemboroma Kecamatan Lembo.(3) Kawasan peruntukan penggunaan lainnya sebagimana dimaksud ayat (1)huruf b, dengan luas kurang lebih 293.088,78 Ha.Pasal 33(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 – Pasal 32, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggufungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan UmumPeraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan setelahadanya kajian komprehensif dan setelah mendapatrekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikanpenataan ruang di Kabupaten Morowali.BAB VPENETAPAN KAWASAN STRATEGISPasal 34(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Morowali terdiri atas :a. Kawasan Strategis Nasional;.28

. Kawasan Strategis Provinsi; danc. Kawasan Strategis Kabupaten.(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Pasal 35(1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Morowali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, yaitu :a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan kawasan andalansektor unggulan Pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan agroindustri, dan pertambangan;b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan kawasan andalanlaut sektor unggulan perikanan dan pariwisata.(2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan sektorunggulan Pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan agro industri, danpertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu KawasanAndalan Kolonodale dsk;(3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan lautsektor unggulan perikanan dan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf b yaitu Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo – Kep. Banggai dsk.Pasal 36(1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Morowali sebagaimanadimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :a. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhanekonomi; danb. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaansumberdaya alam dan teknologi tinggi.(2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomisebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu :a. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku; danb. Kawasan Teluk Matarape.(3) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaansumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb yaitu Kawasan Teluk Tolo.Pasal 37(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1) huruf c yaitu :a. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;b. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;c. kawasan strategis Kabupaten dari sudut pendayagunaan sumber dayaalam dan/atau tekhnologi; dand. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup.(2) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu : Kawasan Minapolitan, meliputi29

Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan denganluasan kurang lebih 1.495 Km2.(3) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :a. Kota Bungku di Kecamatan Bungku Tengah sebagai Ibukota KabupatenMorowali;b. Situs rumah Raja dan Mesjid Tua Bungku di Kecamatan BungkuTengah;c. Situs rumah Raja Mori di Kecamatan Petasia; dand. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.(4) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut pendayagunaan sumber daya alamdan/atau tekhnologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaituKawasan industri besar di Kecamatan Bahodopi.(5) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) huruf d yaitu :a. Cagar Alam Morowali terdapat di Kecamatan Soyo Jaya dan KecamatanBungku Utara,;b. Kawasan Hutan Lindung terdapat di Desa Bete-Bete di KecamatanBahodopi, Kawasan Hutan Lindung di Desa Bahoruru, Hutan LindungDesa Ipi, Hutan Lindung Desa Bente, dan Hutan Lindung DesaBahomohoni Kecamatan Bungku Tengah;c. Kawasan kritis lingkungan DAS Tompira, DAS Saleto, DAS Morowali,DAS Sumare, DAS Bahonbelu; dand. Kawasan kritis reklamasi pertambangan.BAB VIARAHAN PEMANFAATAN RUANGPasal 38(1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana strukturruang dan pola ruang.(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunandan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraanpendanaannya.(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 39(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkandalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Investasi Swasta dan kerja sama pendanaan.(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.30

BAB VIIKETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGBagian KesatuUmumPasal 40(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakansebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahKabupaten.(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :a. ketentuan umum peraturan zonasi;b. ketentuan perizinan;c. ketentuan insentif dan disinsentif; dand. larangan.Bagian KetigaKetentuan Umum Peraturan ZonasiPasal 41(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagipemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi oleh pemerintahkabupaten.(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi; dane. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana.Paragraf 1Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan LindungPasal 42Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas;a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam;f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan;h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH;i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; danl. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.31

Pasal 43(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan ;a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapanair;b. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yangmemiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;c. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentangalam;d. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarattidak mengubah bentang alam; dane. diharuskan menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahanterbangun yang sudah ada;f. disyaratkan penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiapkegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya, yakni keharusanagar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit airke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan memperhatikan :a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah berupa jalur hijau.b. Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisatac. Bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu,pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air,tiang jembatand. Masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memilikipersyaratan tidak boleh merubah bentang alame. Kegiatan yang terbatas Kegiatan pertanian dengan jenis tanamantertentuf. Kegiatan lainnya dilarang seperti permukiman, industri, komersial dankegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf c dengan mempertimbangkan :a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan danmenurunkan kualitas sungai;c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidakmengganggu kualitas air sungai;d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yangdimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi tamanrekreasi;g. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan memperhatikan :a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitasair, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;32

. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburandan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, sertafungsi lingkungan hidup;c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;d. dibolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarattidak menyebabkan kerusakan kualitas air;e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;f. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untukmencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danaudan mata air.(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan memperhatikan :a. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundangundangan;c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan dayatampung lingkungan;d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem;dane. perllindungan terhadap kekayaan genetis;(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan memperhatikan :a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;b. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada point2;d. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;e. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan;f. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/ataumenurunkan fungsi kawasan taman wisata;g. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukanpembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yangberlaku.(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g denganmemperhatikan :a. dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidayaapapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidakmengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistemalami yang ada;b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidaksesuai dengan fungsi kawasan;d. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan;e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, danpariwisata;33

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;g. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologitertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmupengetahuan;h. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarianlingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputipeninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, sertawilayah dengan bentukan geologi tertentu;i. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agarsesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untukdifungsikan sebagai objek wisata;k. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurangkurangnyamemiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;l. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunanpendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan; danm. perllindungan terhadap kekayaan genetis.(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijausebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h dengan memperhatikan :a. dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;b. dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah RTH;c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;d. dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatanrekreasi dan fasilitas umum lainnya;e. dilarang bagi pendirian bangunan permanen selain untuk menunjangkegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;f. diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsiRTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan memperhatikan :a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis danancaman bencana;b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;c. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasanrawan tanah longsor;d. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untukperlindungan kawasan;e. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologidan tingkat kerawanan atau risiko bencana;f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk sertapenentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanantinggi, baik sebelum dan setelah bencana;g. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanantinggi;h. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanansedang;34

i. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;j. izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, denganketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batasamannya; dank. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikankestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j dengan memperhatikan :a. penetapan batas dataran banjir.b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunanfasilitas umum dengan kepadatan rendah.c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukimandan fasilitas umum penting lainnya.(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gelombangpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k denganmempertimbangkan :a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkankarakteristik, jenis, dan ancaman bencana;b. diharuskan bagi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukimanpenduduk;c. dibatasi bagi pendirian bangunan kecuali untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l dengan memperhatikan :a. dibolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidayatidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahanlimpasan air hujan;b. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahanterbangun yang sudah ada;c. disyaratkan menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiapkegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.Paragraf 2Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan BudidayaPasal 44Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dani. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.35

Pasal 45(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf a dengan memperhatikan :a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestariansumberdaya hutan;b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutantanaman industri;d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untukmenunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;f. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasanhutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi waduk, lebih besardari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa,lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kirikanan tepi anak sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang daritepi jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai;h. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatanbudidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringanprasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidayahutan produksi;i. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidakdiperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencanaalam;j. kawasan hutan produksi tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatanlain di luar kehutanan;k. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukanstudi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh timevaluasi dari lembaga yang berwenang;l. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124 diluar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta secara ruangdicadangkan untuk pengembangan infrastruktur, pertanian danperkebunan;m. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, palingrendah 30% dari luas daratan; dann. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30 % perlu menambah luas hutan,dan luas hutan lebih besar dari 30 % tidak boleh secara bebasmengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf b dengan memperhatikan :a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikandengan syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atauoleh Kementerian Pertanian;36

. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luasataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studiAmdal;c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yangterlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-baudan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL danRKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;d. disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesarmungkin tenaga kerja setempat;e. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifikdilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf c dengan memperhatikan :a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidakdiperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifatmenyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yangberlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenistanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yangdiberikan;c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyatdiperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatanperkebunan dan jaringan prasarana wilayah;d. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untukdilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui olehtim evaluasi dari lembaga yang berwenang;e. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasanlindung;f. ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari,interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakuptanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanahminimum;g. ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur,tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatifdan tindakan konservasi sipil teknis;h. ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur,interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dantindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunanperkebunan yang bersifat konservasi; dani. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luasminimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan danpemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf d dengan memperhatikan :a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengankawasan yang bersifat polutif;37

. kegiatan budidaya perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalamkawasan lindung;c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lainyang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistemjaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasanlindung;f. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengankebutuhan pasar;g. perlindungan kawasan pemijahan;h. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;i. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampauipotensi lestari;j. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatanzat beracun dan bom;k. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelakupenangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam point 6;l. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawardan jaring apung;m. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan diperairan umum;n. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan denganmemperhatikan kelestariannya; dano. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam airderas, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 huruf e dengan memperhatikan :a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri, KawasanPeruntukan Industri, dan Home Industri;b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengankemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dansumber daya manusia di wilayah sekitarnya;c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi KawasanPeruntukan Industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh darikeberadaan industri terhadap permukiman yang ada;d. ketentuan pelarangan peruntukkan lain selain industri maupun fasilitaspendukungnya dalam Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasanindustri sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku, kecuali KawasanPeruntukan Industri, Home Industri serta kawasan industrie. pemanfaatan ruang kawasan industri, diarahkan untuk pemanfaatanrumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitaspendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diaturtersendiri secara khusus berdasarkan peraturan yang berlaku;f. pemanfaatan ruang untuk Home Industri, diijinkan pemanfaatannyadalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan,dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi,38

tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkanberdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi) sesuaiperaturan yang berlaku; dang. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudanguntuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dankegiatan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukimandengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkansesuai peraturan yang berlaku.(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf f dengan memperhatikan :a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbanganantara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko danmanfaat;b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatanpertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya denganmemperhatikan kepentingan daerah;c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuanyang berlaku di bidang pertambangan;d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dariinstansi/pejabat yang berwenang;e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasidan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatanlain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yangbersifat mendukung kegiatan pertambangan;g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjangkegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspekkeselamatan;h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studikelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi darilembaga yang berwenang;i. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko danmanfaat;j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatanpertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya denganmemperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;k. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasanlindung;l. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawanbencana dengan tingkat kerentanan tinggi;m. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkankerusakan lingkungan;n. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;o. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaanharus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadappermukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjagakelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan; dan39

p. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besardari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindaribahaya erosi dan longsor.(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf g dengan memperhatikan :a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan;b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatanpariwisata;d. pengembangan budaya masyarakat;e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidakmengganggu fungsi kawasan lindung;g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisatayang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau danpeninggalan sejarah;i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan tamanwisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasisumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untukpembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zonapemanfaatan dan penerapan eco- architecture;j. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektursetempat, bentang alam dan pemandangan visual;k. persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasanpariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; danm. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 huruf h dengan memperhatikan :a. penetapan amplop bangunan;b. penetapan tema arsitektur bangunan;c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;e. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;f. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana danprasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjukteknis dan peraturan yang berlaku;g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasaranawilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;h. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasukruang terbuka hijau (RTH) perkotaan;i. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatanindustri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya denganskala pelayanan lingkungan;40

j. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasanlindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;k. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkankegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungankehidupan sosial masyarakat;l. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukimanharus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yangberlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);n. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengankarakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;o. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukimanhorizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapiutilitas yang memadai;p. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yangsehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;q. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yangditentukan;r. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapanganolahraga;s. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dant. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Paragraf 3Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem PerkotaanPasal 46Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, terdiri atas:a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun denganmemperhatikan :1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskalainternasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas daninfrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yangdilayaninya; dan2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggiyang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah kearah vertikal.b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskalakabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaanyang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusundengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatanekonomi berskala distrik/kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan41

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yangdilayaninya.Paragraf 4Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem TransportasiPasal 47Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi ;a. Peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang terkait dengan ;1. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan Kabupaten dengantingkat intensitas rendah hingga menengah, yang kecenderunganpengembangan ruangnya dibatasi.2. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung.3. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan provinsi.4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kabupaten yangmemenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.5. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kabupaten dengan tingkatintensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembanganruangnya dibatasi.6. pelarangan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan kabupaten.7. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasanjalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan.8. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalulintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya.9. pembatasan pemanfatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milikjalan pada jalan kolektor primer.10. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagaipersyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.11. di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankanadanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional.12. di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankanadanya akses langsung dari bangunan ke jalan.13. pemanfaatan ruang di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten harusmemilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengahrumija +1.b. peraturan zonasi untuk terminal. Ketentuan umum peraturan zonasi terkaitdengan terminal ditetapkan pada jenjang RTRW Kabupaten, denganmemperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe B dan C diarahkan untukberada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan Kolektor primer sesuaiperaturan perundangan yang berlaku.c. peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api dan stasiun yang terkaitdengan ;1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukandengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderunganpengembangan ruangnya dibatasi.42

2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta apiyang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatantransportasi perkeretaapian.3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkunganakibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta apidan jalan.5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta apidengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhanpengembangan jaringan jalur kereta api.6. perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yangtinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang.7. bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus berada di luar garissempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.d. peraturan zonasi untuk kebandarudaraan dan ruang udara untukpenerbangan1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara.2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhanpengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-bataskawasan kebisingan.4. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun denganmemperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakanuntuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasionalpenerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.5. arahan peraturan zonasi Bandar Udara Lokal, pengembangannyamengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.e. peraturan zonasi untuk pelabuhan. Peraturan zonasi untuk pelabuhandisusun dengan memperhatikan :1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangankawasan pelabuhan.2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan airyang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerjapelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harusmendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.f. peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau danpenyeberangan. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danaudan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :1. keselamatan dan keamanan pelayaran.2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairanyang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau danpenyeberangan.3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak padakeberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.43

4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alurpelayaran sungai, danau dan penyeberangan.5. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, danpenyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untukoperasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.6. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izinsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Paragraf 5Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan PrasaranaPasal 48Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, terdiri atas:a. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk jaringan kelistrikan ;1. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harusmemperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.2. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun denganmemperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.b. peraturan zonasi jaringan telekomunikasi ;1. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun denganmemperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi danmenara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspekkeamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.2. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasiandengan lingkungan sekitarnya.3. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memilikikarakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undanganuntuk kawasan tertentu.4. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersamasamadiantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider). Untuk itupemerintah kabupaten/kota menyusun masterplan pemancartelekomunikasi daerah.5. penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuanmengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.c. peraturan zonasi untuk pemanfaatan sumberdaya air ;1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetapmenjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.2. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.3. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasukdaerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasanharus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.4. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsipkelestarian lingkungan dan keadilan.44

5. jariangan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkatkebutuhan dan ketersediaan air.6. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif.7. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase.8. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.d. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaan limbah ;1. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan padakawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk.2. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasantempat suci.3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasantempat suci/pura.4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidakmelampaui standar baku mutu air limbah.e. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaanpersampahan ;1. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasanpermukiman.2. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat.3. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakanmetoda sistem lahan urug saniter (sanitary landfill).4. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metodelahan urug terkendali (controlled landfill atau sanitary landfill).5. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindike media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutulingkungan.6. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.7. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah.8. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.Bagian KetigaKetentuan PerizinanPasal 49(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b,merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izinpemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yangditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengankewenangannya.(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KeempatKetentuan Insentif dan DisinsentifPasal 50(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat(2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberianinsentif dan pengenaan disinsentif.45

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana strukturruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yangdiatur dalam Peraturan Daerah ini.(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Daerah ini.Pasal 51(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruangwilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansiberwenang sesuai dengan kewenangannya.Pasal 52(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1), terdiri atas :a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yangmendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :1. Keringanan pajak dan/atau retribusi;2. Pemberian kompensasi;3. Imbalan;4. Sewa ruang;5. Penyediaan infrastruktur;6. Kemudahan prosedur perizinan; dan7. Penghargaan(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur denganPeraturan Bupati.Pasal 53(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1), terdiri atas :a. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yangmenghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;2. Pembatasan penyediaan infrastruktur;3. Pengenaan kompensasi; dan4. Penalty.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diaturdengan Peraturan Bupati.Bagian KelimaLaranganPasal 54(1) Setiap orang dilarang melakukan :a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruangdan pola ruang;b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkanberdasarkan RTRW Kabupaten;46

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yangditerbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izinpemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yangoleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;dan/ataug. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yangtidak benar.dan/atauh. pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai denganrencana tata ruang.(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenakan sanksi administratif.(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. pencabutan izin;e. pembatalan izin;f. pembongkaran bangunan;g. pemulihan fungsi ruang; dan/atauh. denda administratif.(4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berupa sanksiadministratif(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakmenghilangkan sanksi pidana.Pasal 55(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) hurufa, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, hufuf g dan huruf h dikenakan sanksiadministratif berupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara kegiatan;c. Penghentian sementara pelayanan umum;d. Penutupan lokasi;e. Pencabutan izin;f. Pembatalan izin;g. Pembongkaran bangunan;h. Pemulihan fungsi ruang; dan/ataui. Denda administratif.(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf cdikenakan sanksi administratif berupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara kegiatan;c. Penghentian sementara pelayanan umum;d. Penutupan lokasi;47

e. Pembongkaran bangunan;f. Pemulihan fungsi ruang; dan/ataug. Denda administratif.BAB VIIIKELEMBAGAANPasal 56(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan KeputusanBupati.BAB IXHAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKATDALAM PENATAAN RUANGBagian KesatuHak MasyarakatPasal 57Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:a. Mengetahui rencana tata ruang;b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibatpelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yangtidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; danf. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegangizin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang menimbulkan kerugian.Bagian KeduaKewajiban MasyarakatPasal 58Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yangberwenang;c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatanruang; dand. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturanperundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.Pasal 59(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimanadimaksud pada Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkankriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yangditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.48

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secaraturun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor dayadukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatanruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, danseimbang.Bagian KetigaPeran MasyarakatPasal 60Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lainmelalui:a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.Pasal 61Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, padatahap perencanaan tata ruang dapat berupa :a. Memberikan masukan mengenai :1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau5. Penetapan rencana tata ruang.b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atausesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.Pasal 62Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dalampemanfaatan ruang dapat berupa:a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsurmasyarakat dalam pemanfaatan ruang;c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencanatata ruang yang telah ditetapkan;d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruangdarat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi denganmemperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memeliharadan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber dayaalam; danf. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 63Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dalampengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:49

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberianinsentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasic. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam halmenemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatanruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dane. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadappembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.Pasal 64(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secaralangsung dan/atau tertulis.(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikankepada bupati.(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapatdisampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.Pasal 65Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangunsistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses denganmudah oleh masyarakat.Pasal 66Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Pasal 67(1) RTRW Kabupaten sebagaiamana dimaksud dilengkapi dengan lampiranberupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali tahun 2012– 2032 dan album peta skala 1 : 50.000 .(2) Buku RTRW Kabupaten Morowali dan album peta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerahini.BAB XKETENTUAN LAIN-LAINPasal 68Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahkabupaten;d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; danf. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.Pasal 69(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali adalah 20(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.50

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencanaalam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Morowali dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukanapabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yangmempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internalwilayah.(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Morowali tahun 2012-2032dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutananterhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belumdisepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album petasebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukankawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 70(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 dan Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara dan dendasebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.B A B XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 71(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturanpelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah adadinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum digantiberdasarkan Peraturan Daerah ini.(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya;b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebutdisesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerahini;51

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukanpenyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuanperundang-undangan; dan3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidakmemungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsikawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telahditerbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbulsebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantianyang layak.c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin danbertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkandan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerahini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.B A B XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 72Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenMorowali.Ditetapkan di BungkuPada tanggal 12 September 2012BUPATI MOROWALI,ttdANWAR HAFIDDiundangkan di BungkuPada tanggal 13 September 2012SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MOROWALI,ttdSYAHRIR ISHAKLEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 10 TAHUN 201252

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALINOMOR 10 TAHUN 2012TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MOROWALI TAHUN2012 - 2032I. UMUMSesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang kabupaten, penyusunan rencana pemanfaatan ruang di wilayahkabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbanganperkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor,penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasanstrategis kabupaten dan penataan ruang kawasan.Oleh karena itu, RTRW kabupaten disusun dengan memperhatikan dinamikapembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomidan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kawasan, kondisifisik wilayah yang rentan terhadap bencana alam di wilayah kabupaten,dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir,pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antarkabupaten dan antar propinsi, dan peran teknologi dalam pemanfaatan ruang.Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunankabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan danpengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dansumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satuhal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalahpeningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidangpembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW kabupaten.Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan dayadukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yangmaksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengantetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidupserta keaneka ragaman hayati guna mewujudkan pembangunanberkelanjutan.RTRW kabupaten memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata gunaudara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satukesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang olehpengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui53

pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam danlingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW kabupaten ini didasarkanpada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten,antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dankeserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakandan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayahkabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusatperkotaan kabupaten, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistemjaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, dansistem jaringan sumber daya air kabupaten. Pola ruang wilayah kabupatenmencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasanandalan sektor unggulan yang prospertif serta kawasan strategis kabupaten.Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWkabupaten ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, polaruang, dan kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang yangmerupakan indikasi program utama jangka menengan lima tahun, sertaarahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan,arahan insentif dan sisinsentif, dan arahan sanksi.Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sangatberkaitan erat dengan RTRW kabupaten karena merupakan kewenanganpemerintah daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapanperaturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupatensebagaimana dimaksuk dalam pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undangnomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup JelasPasal 2Cukup JelasPasal 3Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten”adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasardalam peman faatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasukruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang,Pasal 4Cukup JelasPasal 5Ayat (1)Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaranstruktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahunrencana yang mencakup sruktur ruang yang ada dan yang akandikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuatrencana struktur ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruangwilayah propinsi.54

Pasal (6)Cukup JelasPasal (7)Cukup JelasPasal (8)Cukup JelasPasal (9)Cukup JelasPasal (10)Cukup JelasPasal (11)Cukup JelasPasal (12)Cukup JelasPasal (13)Cukup JelasPasal (14)Cukup JelasPasal (15)Cukup JelasPasal (16)Ayat (1)Rencana pola ruang merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah,baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya.Pasal (17)Cukup JelasPasal (18)Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkawasan dibawahnya adalah kawasan yang fungsinya dapatmempertahankan fungsi kawasan yang ada dibawahnya.Pasal (19)Cukup JelasPasal (20)Cukup JelasPasal (21)Cukup JelasPasal (22)Cukup JelasPasal (23)Cukup JelasPasal (24)Cukup JelasPasal (25)Cukup JelasPasal (26)Cukup JelasPasal (27)55

Cukup JelasPasal (28)Cukup JelasPasal (29)Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentanganlahan diperuntukkan bagi kegiatan industri yang terdiri dari kawasanindustri dan zona industri.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industriyang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dandikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.Zona industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatanindstri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secaraindividual.Pasal (30)Cukup JelasPasal (31)Cukup JelasPasal (32)Cukup JelasPasal (33)Cukup JelasPasal (34)Cukup JelasPasal (35)Cukup JelasPasal (36)Cukup JelasPasal (37)Cukup JelasPasal (39)Ayat (1)Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulanprogram utama, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalamrangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencanatata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalampenyusunan program pemafaatan ruang yang merupakan kunci dalampencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalammenyusun rencana strategis beserta besaran infestasi. Indikasi programutama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (duapuluh) tahun.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal (40)Ayat (1)56

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalahketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upayamengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuaidengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturanzonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, sertaarahan sanksi untuk wilayah kabupatenPasal (41)Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannyadan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanyadiatur dalam rencana rinci tata ruang.Pasal (42)Cukup jelasPasal (43)Cukup jelasPasal (44)Cukup jelasPasal (45)Cukup jelasPasal (46)Cukup jelasPasal (47)Cukup jelasPasal (48)Cukup jelasPasal (49)Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehpemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhisetiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alatdalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.Pasal (50)Ketentuan disentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan denganrencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasipertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan denganrencana tata ruang.Pasal (51)Cukup jelasPasal (52)Cukup jelasPasal (53)Cukup jelasPasal (54)Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa sajayang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang yang berlaku.Pasal (55)57

Cukup jelasPasal (56)Cukup jelasPasal (57)Cukup jelasPasal (58)Cukup jelasPasal (59)Cukup jelasPasal (60)Cukup jelasPasal (61)Cukup jelasPasal (62)Cukup jelasPasal (63)Cukup jelasPasal (64)Cukup jelasPasal (65)Cukup jelasPasal (66)Cukup jelasPasal (67)Cukup jelasPasal (68)Cukup jelasPasal (69)Cukup jelasPasal (70)Cukup jelasPasal (71)Cukup jelasPasal (72)Cukup jelasLEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 10 TAHUN 201258