11.07.2015 Views

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

menghadapi kesulitan di lapangan, dan seterusnya. Daftar ini dapat terus diperpanjang, namunseluruhnya berbicara tentang prasyarat individual. Sementara, sedikit sekali pembicaraan mengenaiprasyarat organisasional. Padahal, semakin luas dan semakin kompleks kerja pengungkapan,semakin dibutuhkan pula dukungan organisasional yang tangguh, terandalkan, danberkesinambungan. Dukungan organisasional tersebut terentang dari tingkat yang paling teknis,manajemen (logistik, kepustakaan, informasi, pengetahuan, jaringan), hingga strategik, dan politik.Kerja pengungkapan peristiwa pelanggaran yang berskala besar, bersifat high profile, bahkanseringkali juga membutuhkan dukungan politik yang memadai (akan dibahas lebih lanjut di bagianselanjutnya). Seluruh jenis dukungan tersebut hanya dapat disediakan oleh organisasi (ataukumpulan organisasi) yang mampu mempertahankan fokus kerjanya dalam jangka panjang sertamampu meningkatkan kemampuannya dari waktu ke waktu. Jadi, untuk menjadi organisasi hak asasimanusia yang terandalkan, jangan mudah tergoda untuk mengubah-ubah fokus atau lingkuppekerjaan.Prasyarat metodologik dan teknik. Pemerolehan fakta/data/informasi pelanggaran HAMmembutuhkan prosedur, metode, dan perangkat/perkakas. Bandingkan dengan dokter atau perawatyang bekerja mengikuti suatu pedoman penatalaksanaan pemeriksaan/perawatan tertentu. Tidakbanyak berbeda dengan peneliti yang menerapkan prosedur tertentu untuk memperoleh, mengolahdan memahami data penelitian; atau wartawan yang berpedoman pada kaidah dan mengikuti suatuprosedur jurnalisme (investigasi). Misi pencarian fakta bertugas mencari tahu, mencari bukti solid,untuk menyatakan bahwa sejumlah pelanggaran HAM pernah terjadi atau bahkan masih terusberlangsung. Dan perlu dipastikan bahwa laporan pelanggaran HAM tersebut dibangun melaluisuatu cara pemerolehan fakta; bukan berdasarkan kabar burung atau wangsit. Seperti kerjainformasi dan pengetahuan lain, suatu misi pencarian fakta perlu memenuhi prasyarat metodologikdan teknis yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dengan bekerja tertib mematuhipanduan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan, kelompok/organisasi hak asasi manusiaakan mendapatkan kredibilitasnya.Prosedur Umum Pemerolehan FaktaPengungkapan pelanggaran HAM masa lalu tidak harus dimulai sama sekali dari awal. Wawancarapendahuluan (semi terstruktur, informal) dapat dilakukan untuk menjalin kontak dan memperolehgambaran awal. Suatu iniatif/program pencarian fakta perlu mengambil keuntungan dari berbagaisumber –sumber tertulis yang sudah ada; baik yang dipublikasikan secara luas melalui media massa(koran majalah, majalah, buku, memoar), dokumen resmi administrasi pemerintah (berita acarapengadilan, laporan tahunan), maupun dokumen yang beredar di lingkungan terbatas (penelitian,monografi, laporan kejadian, catatan perjalanan, album foto keluarga, dst). Banyak sumberdaya danwaktu dapat dihemat jika kita sudah memiliki beberapa informasi pendahuluan. Hal-hal bersifatumum yang sudah cukup jelas tidak perlu diselidiki lagi, dan arah investigasi lapangan dapatkemudian diarahkan ke arah yang lebih khusus lagi. Pada masa reformasi tercatat beberapa mantantahanan politik Pulau Buru menuliskan riwayat hidup dan kesaksiannya. Beberapa bagian dari bukumereka menggambarkan kehidupan sehari-hari di instalasi penahanan Pulau Buru, yang selamasekian tahun tertutup dari pandangan publik. Beberapa memoar cukup jelas menggambarkan polaumum dari operasi penangkapan terhadap dan perampasan harta benda dari orang-orang yangdianggap berhaluan kiri atau merupakan simpatisan Partai Komunis Indonesia.Dari sumber/publikasi sebelumnya biasanya kita dapat memperoleh gambaran tentang konteks ataulatar belakang (politik) dari peristiwa pelanggaran HAM. Kebanyakan peristiwa pelanggaran HAM dimasa lalu (operasi militer di Aceh, peristiwa Tanjung Priok, Penembakan Misterius, peristiwa 1965,dan banyak lagi) terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Dan memburuknya situasi64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!