Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

[...] Dalam kebanyakan kasus yang dipelajari Komnas Perempuan, KTP yang dikeluarkan diberi tandakhusus “ET” sebagai singkatan dari “eks-tahanan atau “eks-tapol”. Menurut AD, cap tersebut barudihapus dari KTP-nya pada waktu Gus Dur (K.H. Abudurrahman Wahid) menjadi presiden.[...]Pengingkaran kebebasan bergerak[...] Dari kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, kebanyakan perempuan yang telahdibebaskan dikenakan wajib lapor. Ketentuan untuk wajib lapor sangat bervariasi. Ada perempuanyang wajib lapor setiap hari, ada yang tiap minggu. Biasanya, selang beberapa waktu ketentuanuntuk wajib lapor diperlonggar, tetapi ada juga kasus-kasus dimana wajib lapor ini berlangsungselama bertahun-tahun.[...][...] selain melanggar kebebasan bergerak, wajib lapor juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untukmemeras uang dari mereka yang diharuskan lapor. Setelah CK dibebaskan dari Markas ButerpaSimbarwaringin di Trimurejo (Lampung), ia harus menjalani wajib lapor selama beberapa bulan.Menurut CK, setiap kali wajib lapor, ia dan tahanan-tahanan lain harus membayar antara Rp 500sampai Rp 3000 dengan alasan fotonya perlu diperbaharui, sehingga diperlukan ongkos administrasi,dll. Selain itu, aparat Koramil juga seringkali ke rumah CK meminta kayu untuk membangun rumahmereka, atau minta ayam, beras, atau apa saja yang mereka inginkan. CK tidak berani menolakpermintan-permintaan mereka.[...]Pengingkaran hak berpolitik[...] Pengingkaran hak perempuan berpolitik bermula dari usaha sistematis menghancurkan Gerwani,sebuah organisasi yang berjuang demi hak-hak perempuan, termasuk hak politiknya. Penghancurantersebut menunjukkan hasilnya hanya sebulan setelah peristiwa 1965 meletus. [...][...] Pada 12 Maret 1966, Soeharto, atas nama presiden, membubarkan dan melarang PKI termasukorganisasi-organisasi yang berlindung di bawahnya. Sebuah SK Presiden tertanggal 31 Mei 1966menyebutkan bahwa Gerwani dan TK Melati termasuk organisasi-organisasi yang terlarang.[...][...] Produk hukum yang mengekang hak berpolitik para mantan tahanan bukan hanya produk rezimOrde Baru. Sebuah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang dibuat oleh DPR pada tahun2003, melarang siapapun yang “terlibat langsung ataupun tidak langsung” dalam kasus 1965 untukmenjadi calon legislatif di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional. Walaupun akhirnya pasal inidibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada 2004 karena dianggap diskriminatif dan tidakkonstitusional, tetapi berbagai peraturan lainnya yang diskriminatif tidak dicabut dan tetap berlakusecara hukum, sehingga secara de jure dan de facto belum ada kebebasan bagi korban penahanansewenang-wenang untuk menjalankan haknya berpartisipasi dalam kehidupan politik.[...]Pengingkaran hak untuk bekerja[...] Seperti penyakit yang menular, pengingkaran hak-hak dasar terhadap seseorang yang dituduhterlibat secara langsung dan tidak langsung dengan peristiwa 1965, menyerang semua aspekkehidupan, bahkan lintas generasi. Selain keterbatasan hak di ranah politik umum, keterbatasanberkaitan pekerjaan dan pendidikan mempersulit eks-tapol dalam memenuhi persyaratan untuk25