memberitakan cerita-cerita bohong tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan olehanggota-anggota Gerwani, berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan.[...][...] Komnas Perempuan menemukan bukti-bukti saling menguatkan yang mengungkapkan polapenyiksaan seksual, yang terjadi di berbagai tempat penahanan di banyak tempat. Korbanperempuan dihina dengan kata-kata yang melecehkan, dituduh terlibat dalam tarian seksual sambilmenyiksa para jenderal, ditelanjangi dengan alasan mencari tato yang akan menunjukkankeanggotaan dalam organisasi.[...][...] Dari 122 kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, telah tergambar peristiwa pembunuhan,kekerasan, dan penahanan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, Bali,Kalimantan Timur, dan Pulau Buru, yang menjatuhkan setidaknya ratusan ribu korban. Data-datayang dipelajari memberi indikasi kuat bahwa telah terjadi serangan yang meluas dan sistematik,artinya terjadi secara berulang dan dengan pola yang terulang di berbagai lokasi, terhadapperempuan yang dituduh mempunyai hubungan dengan Gerwani, PKI, atau organisasi lainnya.Misalnya korban dari wilayah-wilayah yang berbeda melaporkan metode kekerasan dalam bentukpenelanjangan dengan alasan mencari cap palu arit, perkosaan dalam tahanan dan seranganterhadap alat-alat reproduksi perempuan dalam proses interogasi.Baik aparat militer, polisi, maupun aparat sipil terlibat dalam penyerangan ini. Aparat sipil yangterlibat mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional. Aparat kepolisian yang terlibat mulai daritingkat polsek. Berbagai angkatan dan kesatuan dalam tubuh ABRI aktif dalam menjalankan operasikekerasan ini. Operasi kekerasan berskala masif ini juga menggunakan sumber daya negara,misalnya, penggunaan kendaraan-kendaraan militer untuk menangkapi dan memindahkan korbandari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lain, penggunaan instalasi militer, dan bangunanbangunanpublik sebagai tempat penahanan dan interogasi, penggunaan sarana negara dan publikdan penggunaan anggaran negara untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini.Selain itu aktor-aktor negara juga mendukung keterlibatan sejumlah organisasi pemuda yang turutmelaksanakan penyerangan dalam skala luas ini. partisipasi organisasi-organisasi ini memungkinkaneskalasi penyerangan yang luar biasa hingga dapat mencapai ribuan korban.[...]Persekusi yang berlanjut sesudah pembebasan[...] Tahanan perempuan yang dibebaskan mengalami persekusi yang berlanjut dalam kehidupansehari-harinya. Pembebasan dari penahanan tidak membawa jaminan apapun terhadap hakmereka; justru yang sering dialami setelah seorang perempuan dibebaskan adalah pengingkaransistematis atas hak-haknya yang paling mendasar.KTP yang BermasalahPengingkaran sistematis dan keberlanjutan tanpa tantangan selama puluhan tahun sampai dengansekarang diperkokoh dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 1981tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G 30 S/PKI berikutPedoman Pelaksanaannya. Beberapa hak dasar diingkari dengan alasan bahwa eks tahananperistiwa 1965 perlu dibina dan diawasi demi pengontrolan “bahaya laten” komunis.24
[...] Dalam kebanyakan kasus yang dipelajari Komnas Perempuan, KTP yang dikeluarkan diberi tandakhusus “ET” sebagai singkatan dari “eks-tahanan atau “eks-tapol”. Menurut AD, cap tersebut barudihapus dari KTP-nya pada waktu Gus Dur (K.H. Abudurrahman Wahid) menjadi presiden.[...]Pengingkaran kebebasan bergerak[...] Dari kesaksian-kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan, kebanyakan perempuan yang telahdibebaskan dikenakan wajib lapor. Ketentuan untuk wajib lapor sangat bervariasi. Ada perempuanyang wajib lapor setiap hari, ada yang tiap minggu. Biasanya, selang beberapa waktu ketentuanuntuk wajib lapor diperlonggar, tetapi ada juga kasus-kasus dimana wajib lapor ini berlangsungselama bertahun-tahun.[...][...] selain melanggar kebebasan bergerak, wajib lapor juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untukmemeras uang dari mereka yang diharuskan lapor. Setelah CK dibebaskan dari Markas ButerpaSimbarwaringin di Trimurejo (Lampung), ia harus menjalani wajib lapor selama beberapa bulan.Menurut CK, setiap kali wajib lapor, ia dan tahanan-tahanan lain harus membayar antara Rp 500sampai Rp 3000 dengan alasan fotonya perlu diperbaharui, sehingga diperlukan ongkos administrasi,dll. Selain itu, aparat Koramil juga seringkali ke rumah CK meminta kayu untuk membangun rumahmereka, atau minta ayam, beras, atau apa saja yang mereka inginkan. CK tidak berani menolakpermintan-permintaan mereka.[...]Pengingkaran hak berpolitik[...] Pengingkaran hak perempuan berpolitik bermula dari usaha sistematis menghancurkan Gerwani,sebuah organisasi yang berjuang demi hak-hak perempuan, termasuk hak politiknya. Penghancurantersebut menunjukkan hasilnya hanya sebulan setelah peristiwa 1965 meletus. [...][...] Pada 12 Maret 1966, Soeharto, atas nama presiden, membubarkan dan melarang PKI termasukorganisasi-organisasi yang berlindung di bawahnya. Sebuah SK Presiden tertanggal 31 Mei 1966menyebutkan bahwa Gerwani dan TK Melati termasuk organisasi-organisasi yang terlarang.[...][...] Produk hukum yang mengekang hak berpolitik para mantan tahanan bukan hanya produk rezimOrde Baru. Sebuah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang dibuat oleh DPR pada tahun2003, melarang siapapun yang “terlibat langsung ataupun tidak langsung” dalam kasus 1965 untukmenjadi calon legislatif di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional. Walaupun akhirnya pasal inidibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada 2004 karena dianggap diskriminatif dan tidakkonstitusional, tetapi berbagai peraturan lainnya yang diskriminatif tidak dicabut dan tetap berlakusecara hukum, sehingga secara de jure dan de facto belum ada kebebasan bagi korban penahanansewenang-wenang untuk menjalankan haknya berpartisipasi dalam kehidupan politik.[...]Pengingkaran hak untuk bekerja[...] Seperti penyakit yang menular, pengingkaran hak-hak dasar terhadap seseorang yang dituduhterlibat secara langsung dan tidak langsung dengan peristiwa 1965, menyerang semua aspekkehidupan, bahkan lintas generasi. Selain keterbatasan hak di ranah politik umum, keterbatasanberkaitan pekerjaan dan pendidikan mempersulit eks-tapol dalam memenuhi persyaratan untuk25
- Page 2: Melawan Pelupaan PublikPanduan Disk
- Page 7: 3. Taylor: Perang Tersembunyi Sejar
- Page 10 and 11: iasa di kalangan publik umum untuk
- Page 12 and 13: Orde Baru yang sistematik dan melua
- Page 14 and 15: menghadapi pelupaan publik yang gej
- Page 16 and 17: Penulis ternama, Satyagraha Hoerip,
- Page 18 and 19: korban itu sendiri. Kita harus mamp
- Page 20 and 21: hanya melayani kejahatan individu w
- Page 22 and 23: kepada mereka. Tuntutan awalnya ada
- Page 24 and 25: Namun usaha untuk menarik garis bar
- Page 26 and 27: Kebenaran atau Keadilan: Kebenaran
- Page 28 and 29: yang terutama dikerjakan oleh Memor
- Page 30 and 31: Bagian 2. Merancang Dokumentasi Kej
- Page 34 and 35: memperoleh izin bergerak menurut In
- Page 36 and 37: PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK DISKUSI
- Page 38: mengerahkan warga sipil ini tidak d
- Page 41 and 42: (kehidupan ekonomi, sosial, budaya,
- Page 43 and 44: Memorial-Rusia[...] Di bekas negara
- Page 45 and 46: PERTANYAAN-PERTANYAAN DISKUSI:1) Me
- Page 47 and 48: mengambil intisarinya dan mengintep
- Page 49 and 50: Jika demikian kita berangkat dari b
- Page 51 and 52: Pengertian Informasi Primer dan Inf
- Page 53 and 54: mendapatkan pengertian yang lebih b
- Page 55 and 56: Tabel 1: Perbedaan Dokumentasi deng
- Page 57 and 58: "Perantara yang berpengalaman semac
- Page 60 and 61: Dalam pendokumentasian tentu akan b
- Page 62 and 63: pekerjaan pustakawan dalam memilih,
- Page 64 and 65: tengkorak, enam puluh buah telah di
- Page 66 and 67: II. Darimana Memulai: Mengajak Korb
- Page 68 and 69: tujuan kami, dan apa yang akan kami
- Page 70 and 71: • Menjaga kerahasiaan identitas k
- Page 72 and 73: menghadapi kesulitan di lapangan, d
- Page 74 and 75: • Tujuan kemanusiaan, misalnya me
- Page 76 and 77: dari sumber pertama). Tuntutan ini
- Page 78 and 79: miskin yang didirikan oleh organisa
- Page 80 and 81: 2. Riset Peristiwa 65 di SoloSejak
- Page 82:
lokal (bagian putri Pakorba Solo su
- Page 86 and 87:
menyiksa para jenderal, ditelanjang
- Page 88 and 89:
palu-arit,” perkosaan dalam tahan
- Page 90 and 91:
usak, dan membuat perabotan rumah t
- Page 92 and 93:
Ketika Santo Hariyadi diperintahkan
- Page 94 and 95:
capek, kepanasan, dan sebagainya, n
- Page 96 and 97:
kita [babat rumput]. Dari batas Des
- Page 98 and 99:
Setelah menyiang pada dari alang-al
- Page 100 and 101:
Kemudian ditutup. Kalau ditanyak pe
- Page 102 and 103:
Di tengah-tengah dokumentasi itu, i
- Page 104 and 105:
Pernyataan tentang Izin Penggunaan
- Page 106 and 107:
Profil ELSAMLembaga Studi dan Advok