Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

hanya melayani kejahatan individu warga sipil terhadap individu lainnya. Sementara, kejahatan yangtumbuh dalam kebijakan negara dan lembaga pelaksananya, yang kemudian melahirkan mekanismekekerasan dan akhirnya melebur dalam kehidupan masyarakat, belum terakomodasi dalam bentukhukum yang berlaku. [...][...] Padahal mekanisme kekerasan adalah sistem pemerintahan itu sendiri. Sehingga jika kitamencari pelaku kekerasan, seluruh masyarakat itulah pelaku atau pelaksana sistem otoriter tersebut.Persis demikian halnya jika kita hendak menuntut pertanggungjawaban partai Golkar atas banyaknyapembunuhan selama 32 tahun. Mungkinkah kita menyeret seluruh pegawai negeri di Indonesia(karena mereka adalah adalah anggota Golkar) ke depan meja hijau karena mereka membiarkanpembunuhan terjadi dan melanggengkan sistem otoriter? [...][...] Kekerasan yang melebur dalam sistem pemerintahan telah melahirkan ribuan kasus danberlangsung selama puluhan tahun. Terlebih lagi berbagai kasus tersebut tak pernah diselesaikan,sehingga dampaknya semakin meluas dari wilayah korban, keluarga korban hingga masyarakat luas.[Alm.]Munir (Koordinator KONTRAS) pernah menyatakan di hadapan publik bahwa terdapat 14.000kasus orang hilang. Bagaimana menyelesaikan kasus sebanyak itu dalam waktu singkat, mulai darimenuntut pertanggungjawaban pelaku hingga pemulihan korban? Belum lagi menyebut jeniskekerasan lain, pembunuhan massal, perkosaan, perusakan harta benda dan lain sebagainya. Berapalama pengadilan akan berlangsung hingga semua pihak terpuaskan.[...][...] Sementara itu, ada kekerasan tertentu yang bersumber pada sistem nilai yang dengan sengajadilembagakan pemerintah, seperti apartheid di Afrika Selatan. Kecurigaan rasial telah membuat raskulit putih dengan sengaja menindas ras kulit hitam dan sebaliknya ras kulit hitam dengan sengajamelakukan kekerasan terhadap ras kulit putih sebagai perlawanan terhadap sistem tersebut. Darigambaran ini agaknya pengadilan tidak mungkin menjadi pemain tunggal dalam penyelesaianpelanggaran masa lampau. Kompleksitas ini membawa kita ke sebuah tantangan untukmenyelesaikannya.2. Farid dan Simarmata: Berbagai Dilema Masa Transisi[...] Negeri yang mengalami transisi menuju demokrasi selalu mengalami dilema untuk menanganikekerasan yang dilakukan rezim sebelumnya. Pemerintahan baru di satu sisi menghadapi tekanandari masyarakat sipil, terutama kalangan korban kekerasan, yang menuntut agar para pelakukekerasan di masa lalu dijatuhi hukuman, sementara di sisi lain berhadapan dengan perlawanan daripara pelaku yang juga masih memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup signifikan. Keputusanuntuk menangani masalah itu dengan sendiri tidak dapat semata-mata dibimbing oleh pertimbanganmoral atau prinsip etik belaka. Justru sebaliknya tindakan pemerintah dan pilihan kebijakan yangtersedia sangat bergantung pada cara pemerintahan lama digeser, kapasitas sistem peradilan, danketersediaan personil yang cakap untuk melaksanakan kebijakanDi Indonesia, pergantian pemerintahan pada Mei 1998 berlangsung penuh ketidakpastian.Penunjukan B.J. Habibie sebagai presiden menandakan bahwa rezim lama turut mengendalikanperubahan dan sekaligus memangkas tuntutan perubahan yang lebih radikal. Gerakan reformasi pungagal membuat perubahan sesuai syarat yang mereka tetapkan dan dengan sendirinya kehilangandaya untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Pada saat bersamaan tindak kekerasansemakin meluas. Kekerasan komunal melanda Maluku, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah,12