Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Orde Baru yang sistematik dan meluas, sehingga bertentangan dengan keyakinan banyak orangselama ini tentang Orde Baru yang selalu terorganisir dalam merencanakan kejahatannyaterhadaprakyatnya yang beroposisi atau melawan kebijakannya.Padahal catatan sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan dari organisasi-organisasi hak asasimanusia untuk mendesak negara-negara donor menekan pemerintahan Indonesia agar maumenghormati dan melindungi hak asasi manusia--termasuk mendorong penggelaran pengadilan atassejumlah kasus kejahatan dan kebijakan embargo pembelian senjata oleh negara-negara produsenperalatan tempur--adalah buah dari kerja-kerja pendokumentasian yang ulet dan konsisten. Metodepengumpulan data yang menggunakan metode kerja pengorganisasian masyarakat membuat parapengumpul data dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para korban dankeluarganya. Metode kerja ini pula yang membuat informasi-informasi yang didapat sangat kaya dantak dapat disangkal oleh pemerintah sehingga dapat digunakan oleh negara-negara donor untukmemaksa Soeharto menghormati hak asasi manusia rakyatnya.Melawan Pelupaan dengan Pendokumentasian: Pengalaman Masyarakat Sipil Aceh dan TimorLestePada awal-awal kejatuhan Soeharto, publik Indonesia sempat dikejutkan oleh narasi-narasiperkosaan dan orang hilang dari perempuan-perempuan Aceh. Hampir sebagian pendudukIndonesia, meyakini bahwa operasi pembasmian kelompok Gerakan Pengacau Keamanan yangdilancarkan oleh militer di Aceh pada antara 1989-1997 adalah tindakan yang tepat sehingga patutdidukung karena telah meresahkan masyarakat. Namun, pengakuan sejumlah perempuanperempuanAceh kepada Komnas HAM yang kemudian dikutip oleh media massa pada akhir 1998hingga 1999 membuat publik menarik persetujuan dan dukungannya karena operasi-operasitersebut menggunakan strategi tempur yang kotor dan menjijikkan. Dan seketika itu pula, dukunganpublik terhadap suara-suara korban tentang tuntutan pencabutan kebijakan daerah operasi militerterus mengalir sehingga membuat Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto, meminta maaf danmencabut status DOM di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Dukungan ini juga berujung padapembentukan Tim Pencari Fakta atas kekerasan yang terjadi di masa DOM, oleh Presiden BJHabibie, termasuk juga menggelar sejumlah pelaku tindak kekerasan terhadap Tengku Bantaqiyahdan santrinya di pengadilan koneksitas, meski pelaku utamanya hingga saat ini tidak diketahuikeberadaannya.Pengalaman keberhasilan organisasi kemasyarakat Aceh ini bukanlah suatu kebetulan semata akantetapi buah dari kerja pendokumentasian yang ulet dan lama. Jauh sebelum Soeharto jatuhorganisasi-organisasi masyarakat sipil Aceh dengan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah(ornop) hak asasi manusia nasional dan internasional secara diam-diam mulai mendokumentasikanperistiwa-peristiwa kejahatan hak asasi manusia yang mereka terima dari penduduk kampung. Padasaat itu mereka melakukan kerja-kerja tersebut dengan maksud mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknyaguna menjadi konsumsi publik Internasional karena publik lokal dan nasional kala itusebagian besar pendukung DOM. Mereka pun mengumpulkan informasi tersebut secara diam-diam,termasuk pula pendistribusiannya ke para penggunanya, karena keamanan. Informasi-informasiinilah yang kemudian mendorong sejumlah negara melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepadaMenteri Luar Negari Ali Alatas dan Presiden Soeharto sehingga membuat tekanan-tekanan militer4