Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

iasa di kalangan publik umum untuk kembali memberikan dukungan kepada keluarga korban,apalagi hingga ikut turun ke jalan menekan pemerintah agar menyelesaikannya secepat mungkin.Kelelahan ini pula yang kemudian membuat publik lebih banyak memikirkan tentang persoalanpersoalankekinian, seperti korupsi dan kemiskinan ataupun kasus-kasus kejahatan hak asasimanusia baru, dan membiarkan (baca: melupakan) kejahatan di masa Orde Baru sebagai masa laluyang sulit untuk diangkat kembali.Menurut sejumlah pegiat hak asasi manusia bukti tentang semakin menguatnya pelupaan publik iniadalah adalah turunnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam peringatanperingatanperistiwa kejahatan hak asasi manusia Orde Baru yang diselenggarakan oleh organisasihak asasi manusia dan korban dalam lima tahun terakhir. Di banding awal tahun kejatuhan Soeharto,acara-acara peringatan kejahatan hak asasi manusia Orde Baru, belakangan ini, lebih banyak dihadirioleh keluarga korban dan pegiat organisasi hak asasi manusia. Kemudian liputan-liputan khusustelevisi swasta dan pemerintah terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan besar pun hanya berhentimenjadi tontonan semata karena, pada akhirnya, tidak mampu mendorong publik untukmenyuarakan lagi pentingnya agenda menyelesaikan kejahatan-kejahatan tersebut. Sementara dikalangan kelas menengah perkotaan yang dulu terlibat menggulingkan Soeharto, mulaimenunjukkan gejala mendukung pelupaan publik atas kejahatan Orde Baru, dengan dalih menunggumomen politik yang tepat ataupun komitmen politik yang kuat dari pemerintahan baru selanjutnya.Gejala pelupaan publik terhadap kejahatan hak asasi manusia juga dapat dilihat dari semakinsedikitnya orang yang mengingat bahwa ketegangan antar etnis, agama, ras, dan afiliasi politik yangdi sejumlah tempat kerap berujung pada kekerasan komunal adalah buah dari kejahatan hak asasimanusia rezim Orde Baru yang meninggalkan dendam di kalangan para korban dan pelaku-pelakulapangan yang diprovokasi militer untuk terlibat dalam kejahatan tersebut. Hampir semua pakar dankemudian diamini oleh publik melihat bahwa ketegangan relasi sosial dan politik di tingkat akarrumput antara organisasi-organisasi kemasyarakat berbasis Islam dengan kelompok nasionalisadalah akibat dari demokrasi yang kebablasan. Sedikit sekali yang menyebutkan bahwa keteganganini adalah salah satu contoh dari tindakan kejahatan hak asasi manusia Orde Baru antara tahun1965-1966, dimana mereka mendorong kelompok agama untuk menyerang kelompok nasionalisyang tidak percaya tuhan dan agama. Sehingga tak mengherankan jika banyak upaya-upayarekonsiliasi antara kelompok agama dengan nasionalis hanya berhasil di tataran elite, karenasesungguhnya kelompok akar rumput nasionalis masih mempertanyakan mengapa mereka harusmenjadi korban dari peristiwa-peristiwa kekerasan di masa lalu, sementara di akar rumput agamaismelihat upaya mengungkit-ungkit masa lalu adalah strategi kelompok komunis untuk menguasaiIndonesia.Pelupaan publik ini juga membuat sedikit orang yang mengingat bahwa sulitnya mengurai problemkemiskinan di Indonesia adalah buah dari kebijakan revolusi hijau dan industrialisasi rezim Orde Baruyang membenarkan kejahatan hak asasi manusia dalam bentuk perampasan alat-alat produksipetani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat. kebanyakan para pakar kemiskinan selalumelihat kemiskinan di Indonesia adalah akibat dari minimnya tingkat pendidikan yang berkorelasilangsung pada rendahnya pendapatan mereka. Sementara ada banyak fakta lapangan di masa laluyang menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi saat ini adalah akibat dari tindakan perampasantanah dan sumber daya alam milik rakyat oleh Orde Baru, termasuk juga kebijakan untuk pemaksaan2