pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2006TENTANGPELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telahditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4548);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);MEMUTUSKAN : . . .

- - 4 --19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.20. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintahpusat/daerah.21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnyadisebut APBN, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat.22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisebut APBD, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah.23. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU,adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakatberupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijualtanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalammelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas, yang pengelolaan keuangannyadiselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintahterkait.24. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah danaAPBN yang alokasikan kepada MenteriKeuangan/Bendahara Umum Negara sebagai PenggunaAnggaran selain yang dialokasikan untuk KementerianNegara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapatdiserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihaklain sebagai kuasa Pengguna Anggaran.25. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakansehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaankegiatan pemerintah pusat di daerah kepada gubernursebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajibanmelaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembagaterkait.26. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yangdisediakan sehubungan dengan penugasan tertentu daripemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertaikewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembagaterkait.BAB II . . .

- - 5 --BAB IIPELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJAPasal 2Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun danmenyajikan:a. Laporan Keuangan; danb. Laporan Kinerja.Pasal 3(1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2terdiri dari:a. Pemerintah pusat;b. Pemerintah daerah;c. Kementerian Negara/Lembaga; dand. Bendahara Umum Negara.(2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembagasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkandalam Peraturan Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara.Pasal 4(1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatuKementerian Negara/Lembaga merupakan EntitasAkuntansi.(2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggarandi lingkungan pemerintah daerah merupakan EntitasAkuntansi.BAB IIIKOMPONEN LAPORAN KEUANGANPasal 5(1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaktidaknyaterdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca;c. Laporan Arus Kas ; dand. Catatan atas Laporan Keuangan.(2) Laporan . . .

- - 6 --(2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiridari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. Catatan atas Laporan Keuangan.(3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerahsetidak-tidaknya terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca;c. Laporan Arus Kas ; dand. Catatan atas Laporan Keuangan.(4) Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangandan/atau oleh komite yang menyusun SAP.(5) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, danLaporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas LaporanKeuangan disajikan pada Lampiran I, penggunaannyadisesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP.Pasal 6(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.(2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu SistemAkuntansi Pemerintahan.Pasal 7(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja,dan pembiayaan yang diperbandingkan dengananggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.(2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yangdiperbandingkan dengan periode sebelumnya.(3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dariaktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dariaktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas nonanggaran yang diperbandingkan dengan periodesebelumnya.BAB IV . . .

- - 7 --BAB IVPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANPasal 8(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaranmenyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawabanpelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembagayang bersangkutan dan menyampaikannya kepadaPresiden melalui Menteri Keuangan.(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaramenyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawabanpengelolaan perbendaharaan negara danmenyampaikannya kepada Presiden.(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)bulan setelah tahun anggaran berakhir.(4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.Pasal 9(1) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuanganpemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) untuk memenuhi pertanggungjawabanpelaksanaan APBN.(2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga serta laporanpertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden,untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelahtahun anggaran berakhir.Pasal 10 . . .

- - 8 --Pasal 10(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku PenggunaAnggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SatuanKerja Perangkat Daerah yang bersangkutan danmenyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikotamelalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BendaharaUmum Daerah menyusun Laporan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagaipertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaandaerah dan menyampaikannya kepadagubernur/bupati/walikota.(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)bulan setelah tahun anggaran berakhir.Pasal 11(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun LaporanKeuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepadagubernur/bupati/walikota untuk memenuhipertanggungjawaban pelaksanaan APBD.(2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LaporanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporanpertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaandaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepadaBadan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setelah tahun anggaran berakhir.Pasal 12(1) Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan danmelakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)berdasarkan hasil pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan atas Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.(2) Laporan . . .

- - 9 --(2) Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersamatembusan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Menteri Keuangan olehmenteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 1 (satu)minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkanBadan Pemeriksa Keuangan untuk digunakan sebagaibahan penyesuaian Laporan Keuangan pemerintahpusat.(3) Menteri Keuangan atas nama pemerintah memberikantanggapan dan melakukan penyesuaian terhadapLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan atas Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga dan Laporan Keuangan pemerintahpusat serta koreksi lain berdasarkan SAP.Pasal 13Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan danmelakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkanhasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LaporanKeuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkanSAP.Pasal 14(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (3), Menteri Keuangan menyusunrancangan undang-undang tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBN.(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan oleh Presiden kepada DewanPerwakilan Rakyat selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah tahun anggaran berakhir.Pasal 15(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, Pejabat Pengelola Keuangan Daerahmenyusun rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.(2) Rancangan . . .

- - 10 --(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan olehgubernur/bupati/walikota kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah tahun anggaran berakhir.(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang telah disetujui bersama dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintahprovinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, danuntuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikankepada gubernur.Pasal 16Hubungan antarlembaga dalam proses penyusunan laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD digambarkandalam diagram yang tercantum pada Lampiran II.BAB VLAPORAN KINERJAPasal 17(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masingkegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masingprogram sebagaimana ditetapkan dalam dokumenpelaksanaan APBN/APBD.(2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan denganbantuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimanaditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasiformat Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III.Pasal 18(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaranmenyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada MenteriKeuangan, Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara.(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelahtahun anggaran berakhir.Pasal 19 . . .

- - 11 --Pasal 19(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku PenggunaAnggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepadagubernur/bupati/walikota, dan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara.(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelahtahun anggaran berakhir.Pasal 20(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masingmasingEntitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.(2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkansecara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistempenganggaran, sistem perbendaharaan, dan SistemAkuntansi Pemerintahan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasidengan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional, Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara, dan Menteri Dalam Negeri.(5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknyamencakup perkembangan keluaran dari masing-masingkegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masingprogram sebagaimana ditetapkan dalam dokumenpelaksanaan APBN/APBD.(6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangandigambarkan pada diagram yang tercantum padaLampiran IV.BAB VI . . .

- - 12 --BAB VISUPLEMEN LAPORAN KEUANGANPasal 21Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentukringkas.Pasal 22(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar laporan keuanganPerusahaan Negara/Daerah.(2) Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olehMenteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota selakuwakil pemerintah pusat/daerah dalam kepemilikankekayaan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan.(3) Bentuk dan isi dari ikhtisar laporan keuanganPerusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada LampiranV.Pasal 23(1) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisarlaporan keuangan Perusahaan Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22, menteri yang ditunjukdan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah pusatselaku pengelola/pembina Perusahaan Negara wajibmenyampaikan:a. laporan keuangan Perusahaan Negara yang belumdiaudit kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahunAPBN berakhir; danb. laporan keuangan Perusahaan Negara yang telahdiaudit kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya5 1/2 (lima setengah) bulan setelahtahun APBN berakhir.(2) Untuk . . .

- - 13 --(2) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisarlaporan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajibmenyampaikan:a. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belumdiaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerahselambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulansetelah tahun APBD berakhir; danb. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telahdiaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerahselambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulansetelah tahun APBD berakhir.Pasal 24Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahannon-keuangan yang relevan.BAB VIIPERNYATAAN TANGGUNG JAWABPasal 25(1) Laporan Keuangan tahunan KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah/ Satuan KerjaPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5disertai dengan pernyataan tanggung jawab yangditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah.(2) Laporan Keuangan tahunan bagian AnggaranPembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan kepadaKementerian Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah,disampaikan secara terpisah dan disertai denganpernyataan tanggung jawab yang ditandatangani olehmenteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikotayang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan danPerhitungan tersebut.Pasal 26 . . .

- - 14 --Pasal 26(1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 memuat pernyataan bahwa pengelolaanAPBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan SistemPengendalian Intern yang memadai dan akuntansikeuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.(2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuaidengan Lampiran VI.BAB VIIILAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIMPasal 27(1) Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggarandi lingkungan Kementerian Negara/Lembagamenyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interimsekurang-kurangnya setiap triwulan kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga.(2) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun LaporanKeuangan dan Kinerja interim KementerianNegara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan danKinerja interim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepadaMenteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara.(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai PenggunaAnggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikanLaporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnyasetiap triwulan kepadagubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan LaporanKeuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatanDana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tatacara penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerjainterim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan, dan di lingkunganpemerintah daerah diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri.BAB IX . . .

- - 15 --BAB IXLAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAANKEGIATAN DANA DEKONSENTRASI/TUGASPEMBANTUANPasal 28(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksanakegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakanakuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerjasebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaranpada tingkat pemerintah pusat.(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikanLaporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaankegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri/PimpinanLembaga terkait.(3) Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerjagabungan berdasarkan laporan yang diterima dariSatuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksanakegiatan Dana Dekonsentrasi, dan selanjutnyamenyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembagaterkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.Pasal 29(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksanakegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakanakuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerjasebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaranpada tingkat pemerintah pusat.(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaankegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.(3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan LaporanKeuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporanyang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmenjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan danselanjutnya menyampaikannya kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presidenmelalui Menteri Keuangan.Pasal 30 . . .

- - 16 --Pasal 30(1) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaankegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuandilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran yangbersangkutan.(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaankegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuandilampirkan pada laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyelenggaraan akuntansi dan penyusunan LaporanKeuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan DanaDekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan.BAB XLAPORAN PERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPasal 31(1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajibmenatausahakan dan menyusun laporanpertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD.(2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentangsaldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhiruang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.(3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BendaharaUmum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara UmumNegara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan Badan Pemeriksa Keuangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenatausahaan dan penyusunan laporanpertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannyauntuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan, dan untuk tingkat pemerintah daerahdiatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikotadengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri.BAB XI . . .

- - 17 --BAB XILAPORAN MANAJERIAL DI BIDANGKEUANGANPasal 32(1) Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkandari Sistem Akuntansi Pemerintahan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dantata cara pelaporan manajerial sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri/PimpinanLembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lainyang ditunjuk.BAB XIIPENGENDALIAN INTERNPasal 33(1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan danKinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajibmenyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganterkait.(2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedurrekonsiliasi antara data transaksi keuangan yangdiakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasaPengguna Anggaran dengan data transaksi keuanganyang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.(3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada KementerianNegara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviewatas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangkameyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelumdisampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diaturdalam Pasal 8 dan Pasal 11.(4) Menteri . . .

- - 18 --(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaraberwenang menunjuk aparat pengawasan internpemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi danefektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaandan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/TugasPembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa PenggunaAnggaran yang bersangkutan.BAB XIIISANKSI ADMINISTRATIFPasal 34(1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuanganoleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaranpada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan olehkesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksiberupa penangguhan pelaksanaan anggaran ataupenundaan pencairan dana.(2) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuanganoleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaranpada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan olehkesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerjapengelola keuangan daerah selaku Bendahara UmumDaerah dapat memberi sanksi berupa penangguhanpelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiansanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiansanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota denganmengacu pada pedoman yang ditetapkan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri.(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tidak membebaskan kuasa Pengguna Anggaran darikewajiban penyampaian Laporan Keuangan.BAB XIV . . .

- - 19 --BAB XIVKETENTUAN PERALIHANPasal 35(1) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah pusat sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnyapada APBN tahun anggaran 2006.(2) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnyapada APBD tahun anggaran 2007.Pasal 36Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yangbaru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.BAB XVKETENTUAN PENUTUPPasal 37Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PeraturanPemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudahselesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.Pasal 38Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .

- - 20 --Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 April 2006MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINDitetapkan di Jakartapada tanggal 3 April 2006PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 25Salinan sesuai dengan aslinyaDEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARABIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,ABDUL WAHID

PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2006TENTANGPELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHI. UMUMSebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara,ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskanpertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentukperhitungan anggaran negara/daerah. Wujud laporan ini hanyamenginformasikan aliran kas pada APBN/APBD sesuai dengan formatanggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasitentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan demikian,selain memuat informasi yang terbatas, juga waktu penyampaiannyakepada legislatif amat terlambat. Keandalan (reliability) informasikeuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendahkarena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan padastandar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan prosesyang memadai.Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negarauntuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskanbahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakandalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi LaporanRealisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas LaporanKeuangan, dan disusun berdasarkan SAP.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaralebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harusdisusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan olehsetiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelolaBendahara Umum Negara/Daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusatmaupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansidalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuanganuntuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam Negeriuntuk lingkungan pemerintah daerah.Salah . . .

- - 2 --Salah satu hal yang amat penting dalam praktek akuntansi dan pelaporankeuangan di lingkungan pemerintah berhubungan dengan penetapansatuan kerja instansi yang memiliki tanggung jawab publik secaraeksplisit di mana laporan keuangannya wajib diaudit dengan opini darilembaga pemeriksa yang berwenang. Instansi demikian digolongkansebagai Entitas Pelaporan. Sementara instansi lain yang wajibmenyelenggarakan akuntansi dan berperan secara terbatas sebagaientitas akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi Laporan Keuanganyang disusun dan disampaikan oleh Entitas Pelaporan. Dalam PeraturanPemerintah ini ditetapkan bahwa yang termasuk Entitas Pelaporan adalah(i) pemerintah pusat, (ii) pemerintah daerah, (iii) setiap KementerianNegara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara. Sementara itu,setiap kuasa Pengguna Anggaran, termasuk entitas pelaksana DanaDekonsentrasi/Tugas Pembantuan, untuk tingkat pemerintah pusat,Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan kuasaPengguna Anggaran tertentu di tingkat daerah diwajibkanmenyelenggarakan akuntansi sebagai Entitas Akuntansi.Peraturan Pemerintah ini menjabarkan lebih rinci komponen LaporanKeuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatanPengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan, serta pemerintahpusat/daerah. Selain itu, diatur pula hierarkhi kegiatan akuntansi mulaidari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya LaporanKeuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diaturdalam Peraturan Pemerintah ini.Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwaLaporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatifsesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalahdalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan olehUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, LaporanKeuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPKuntuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financialstatements). Sebagaimana lazimnya, Laporan Keuangan tersebut setelahdiperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksilain yang diharuskan oleh SAP. Laporan Keuangan yang telah diperiksadan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintahpusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturandaerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah untukdibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD.Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, padarancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang LaporanKeuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkaninformasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasiyang . . .

- - 3 --yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengananggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerjaini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaranpemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelaskeluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiapprogram. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistemakuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistemperencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem AkuntansiPemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untukmenggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehinggadapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.Selain itu, terhadap paket Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerahdisertakan pula ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/daerahuntuk periode yang sama. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjuthal-hal yang berhubungan dengan penyajian informasi tambahandimaksud.Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran danperbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangandiharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuanganyang bersangkutan. Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telahdisusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai daninformasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuaidengan SAP.Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraankegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja Pengguna Anggaran,penyusunan Laporan Keuangan oleh Entitas Pelaporan dan penyajiannyakepada BPK untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undangundangatau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang berhubungan denganpembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD olehlegislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidakdicakup pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2 . . .

- - 4 --Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan olehMenteri Keuangan berdasarkan pertimbangan kemandirianpelaksanaan anggaran, pengelolaan kegiatan, dan besarnyaanggaran.Pasal 4Ayat (1)Yang dimaksud dengan kuasa Pengguna Anggaran pada ayat iniadalah setiap satuan kerja yang mempunyai dokumenpelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk satuan kerja yangmemperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pembiayaan danPerhitungan.Ayat (2)Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerahdapat ditetapkan sebagai entitas akuntansi olehgubernur/bupati/walikota bila mempunyai dokumenpelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatifbesar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.Pasal 5Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan tingkatpemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelahberkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.Ayat (5) . . .

- - 5 --Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengankeandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansipemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan denganmengacu pada SAP serta mempertimbangkan kondisi pendukungyang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologiinformasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar, danlembaga atau organisasi pendukung. Karenanya, sistemakuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dantingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidangteknis.Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintah pusatdiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan padatingkat pemerintah daerah diatur dengan PeraturanGubernur/Bupati/Walikota mengacu pada peraturan daerahtentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman padaperaturan pemerintah mengenai SAP.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat ini merupakan konsolidasian denganlaporan keuangan BLU maupun satuan kerja yangmenyelenggarakan pengelolaan dana tersendiri dan secarastruktural dibawahkannya.Ayat (2)Laporan Keuangan Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negarasebagaimana dimaksud pada ayat ini termasukpertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitunganyang disusun berdasarkan Laporan Keuangan setiap kuasaPengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.Ayat (3) . . .

- - 6 --Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Laporan Keuangan yang diserahkan kepada Badan PemeriksaKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakanLaporan Keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited).Pasal 9Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Keuangan atasnama pemerintah pusat untuk menyampaikan LaporanKeuangan dengan status belum diperiksa (unaudited)sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Badan PemeriksaKeuangan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.Pasal 10Ayat (1)Penyelenggaraan teknis akuntansi dan penyusunan LaporanKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapatdiselenggarakan langsung oleh satuan kerja Pengguna Anggaranatau dibantu oleh satuan kerja/pihak lain yang ditetapkan olehgubernur/bupati/walikota berdasarkan pertimbangan kondisisumber daya yang tersedia, namun tanggung jawab atas laporantersebut berada pada satuan kerja Pengguna Anggaran yangbersangkutan.Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat ini merupakan konsolidasian denganlaporan keuangan BLU yang secara struktural dibawahkannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 11 . . .

- - 7 --Pasal 11Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat inimerupakan Laporan Keuangan dengan status belum diperiksa(unaudited). Penyampaian Laporan Keuangan tersebut kepadaBadan Pemeriksa Keuangan adalah dalam rangka pelaksanaanpemeriksaan keuangan.Pasal 12Ayat (1)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimanadimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telahdiperiksa (audited).Ayat (2)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimanadimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telahdiperiksa (audited).Ayat (3)Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimanadimaksud merupakan Laporan Keuangan dengan status telahdiperiksa (audited).Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitupenyesuaian terhadap Laporan Keuangan yang disusun olehpemerintah pusat berdasarkan data keuangan yang diperolehsetelah Laporan Keuangan unaudited disampaikan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan.Pasal 13Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksudmerupakan Laporan Keuangan dengan status telah diperiksa(audited).Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaianterhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerahberdasarkan data keuangan yang diperoleh setelah LaporanKeuangan unaudited disampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan.Pasal 14 . . .

- - 8 --Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud adalahdalam rangka evaluasi terhadap setiap rancangan peraturandaerah mengenai APBD agar sesuai dengan kepentingan umumdan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Tata cara tentang penyusunan kegiatan dan indikator Kinerjadimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintahtentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintahtentang penyusunan rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga.Informasi tentang Realisasi Kinerja disajikan secara bersandingdengan Kinerja yang direncanakan dan dianggarkansebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah/Pemerintah Pusat/Daerah untuk tahun anggaran yangbersangkutan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 18Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- - 9 --Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Peraturan Presiden dimaksud mengatur antara lain isi danbentuk Laporan Kinerja. Konsep peraturan tersebut disusun olehsuatu tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan,Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, danKementerian Dalam Negeri.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 21Bentuk ringkas yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lembarmuka Laporan Keuangan (face of financial statements). Dalam halsuatu BLU di lingkungan pemerintah daerah tidak dibawahkansecara struktural oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporankeuangan BLU ringkas dimaksud dilampirkan langsung padaLaporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1).Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23 . . .

- - 10 --Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Informasi tambahan non-keuangan sebagaimana dimaksud antaralain statistik pegawai, pergantian pejabat, dan keterangan mengenaibencana alam.Pasal 25Pejabat pemerintah yang membuat pernyataan tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mewajibkan parapejabat yang dibawahkannya untuk membuat pernyataan tanggungjawab yang sama dalam batas tanggung jawab masing-masing.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Kuasa Pengguna Anggaran yang dimaksud pada ayat ini adalahkuasa Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerahyang telah ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi.Ayat (4)Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri berkoordinasidengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaramengenai Pelaporan Kinerja interim sebelum peraturanditetapkan.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30 . . .

- - 11 --Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Ayat (1)Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yangmenyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemenpemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalianyang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.Ayat (2)Peraturan mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporanmanajerial pada ayat ini dapat dibentuk sesuai dengankebutuhan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.Pasal 33Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah padaKementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat ini tidak membatasi tugaspemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawaslainnya sesuai dengan kewenangannya.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36 . . .

- - 12 --Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4614