2.1 rencana strategis direktorat jenderal penataan ruang

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJALAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang25

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERALPENATAAN RUANGDalam lingkup pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agarKementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaibagian dari mekanisme perencanaan.Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang disusun untuk memenuhi amanattersebut di atas menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unitutama (satminkal) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta Rencana Kerja26LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAdan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan2014.Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai bagian dari organisasi KementerianPekerjaan Umum perlu menyusun Renstra Direktorat Jenderal 2010-2014 yang sejalandengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang ini merupakan panduan bagiaparat terkait sehingga seluruh sumberdaya yang ada pada lingkungan DirektoratJenderal Penataan Ruang dapat dimanfaatkan secara optimal. Renstra ini jugamerupakan alat untuk mewujudkan sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatanDirektorat Jenderal Penataan Ruang sesuai dengan visi dan misi Direktorat JenderalPenataan Ruang. Pada akhirnya, diharapkan tujuan penataan ruang yaitu terwujudnyaruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaswawasan nusantara dan ketahanan nasional dapat diwujudkan.2.1.1 VisiSeperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang Pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untukmewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutanberlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a)terwujudnyakeharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, b)terwujudnyaketerpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia, dan c)terwujudnya perlindungan fungsi ruangdan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.Lebih lanjut, UU Nomor 26/2007 pasal 6 (1) menyatakan bahwa penataan ruangdiselenggarakan dengan memperhatikan (a)kondisi fisik wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang rentan terhadap bencana, (b)potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya,politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan danteknologi sebagai satu kesatuan, dan (c)geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang sepertiyang diamanatkan UU Penataan Ruang serta dalam mendukung upaya pembangunannasional di seluruh aspek kehidupan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang memilikiLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang27

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAvisi institusi yakni “Terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yangberkelanjutan berbasis penataan ruang”. Visi ini diupayakan untuk dapat terealisasisecara simultan melalui dukungan institusi yang handal dan profesional serta produkyang berkualitas. Kata-kata kunci pada visi tersebut mempunyai pengertian yaitu: Sinergi adalah: terkonsolidasi, terkoordinasi, terpadu, dan sinkron Berkelanjutan adalah: proses berkesinambungan, dan hasil yang lestari Handal adalah: tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat fungsi, dan tertibadministrasi Profesional adalah: kompeten, dapat diandalkan, dan terpercaya Berkualitas adalah: lengkap, benar, akurat, dan terkini2.1.2 MisiDalam rangka mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruangmempunyai misi sebagai berikut: Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunannasional dan daerah; Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang; Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten.2.1.3 Tujuan dan SasaranSebagai penjabaran atas visi yang dimiliki oleh Ditjen Penataan Ruang, maka tujuanyang ingin dicapai oleh Ditjen Penataan Ruang adalah meningkatkan kualitaspenyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pengembangan wilayahdan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis bagiterwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sementarasasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah terwujudnya perumusan danpelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang, denganoutcome-nya yakni tercapainya kesesuaian program pusat dan daerah denganrencana tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pembangunan nasionalserta daerah, dan terselesaikannya norma, standar, prosedur, dan kriteria bidangpenataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.Dalam lingkup yang lebih luas sasaran Direktorat penataan ruang guna mendukungterselesaikannya RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera dapat digunakan28LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAsebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan agarmendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untukterlaksananya pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yangterpadu dan sinergis bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif danberkelanjutan serta terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melaluiperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang akan memberikanimplikasi terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat dalam penataan ruang agar bertambahnya Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk meningkatkan kualitas perencanaan danpengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahaniklim). Tujuan lainnya yakni terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkankualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi danadaptasi terhadap perubahan iklim) serta terwujudnya penataan kawasan di daerahtertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.2.1.4 Kebijakan, Program dan KegiatanKebijakan merupakan elemen pertama dari strategi yang perlu ditetapkan sebagaidasar atau ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembanganatau pelaksanaan program/ kegiatan.Penetapan kebijakan tersebut penting untuktercapainya kelancaran dan keterpaduan perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misiyang sudah ditetapkan. Berdasarkan Renstra PU Tahun 2010-2014, maka kebijakanumum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sesuai denganprioritas pembangunan dan arah kebijakan umum pembangunan nasional adalahsebagai berikut :1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayahdan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan,daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana,serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupanpelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkankesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayahdan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem dikawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing danLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang29

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAmendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yangberkualitas.3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publikbidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah danpenerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukungreformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang termuat dalam programKementerian Pekerjaan Umum adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014, disebutkanmengenai program prioritas yang terkait dengan perencanaan pembangunan bidangpenataan ruang adalah:1. Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang2. Pembinanan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I3. Pembinanan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II4. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Nasional5. Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan6. Bina Program dan KemitraanSedangkan strategi yang dicapai untuk mewujudkan kebijakan tersebut berdasarkanRenstra PU Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :1. Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan terhadap Lintas SektorStrategi pengembangan wilayah nasional diarahkan sesuai dengan Rencana TataRuang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dalam PeraturanPemerintah (PP) Nomor 26 Tahum 2008 tentang RTRWN. Dalam pengembanganwilayah nasional tersebut, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum danpermukiman sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang termasukmendorong pembangunan daerah dan pengembangan suatu wilayah. Olehkarenanya dalam strategi pengembangan wilayah rencana pembangunaninfrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus terpadu dan searah denganRTRWN yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional.Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan sistem jaringan infrastrukturpekerjaan umum dan permukiman selain harus sesuai dengan pola ruang wilayah(peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendalian) jugaharus sesuai dengan struktur ruang wilayah nasional (sistem infrastruktur) dansesuai dengan sistem kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan30LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAStrategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat KegiatanLokal (PKL).2. Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Antisipasi TerhadapPerubahan Iklim (Climate Change)Kebijakan pembangunan Infrastruktur ke depan harus mampu mendorongpeningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunankonstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastrukturpekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harusmemenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangkapanjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalahmenerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (greenbuilding dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatanprosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya,mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan,mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalianlingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaanumum dan permukiman.3. Strategi Peningkatan TurbinwasDalam kaitan dengan tugas pengaturan, disamping menyelenggarakan urusanyang menjadi tugasnya, Kementerian PU diharuskan untuk menetapkan norma,standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan urusanwajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan denganpelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman. Dalam kaitan dengantugas pembinaan, Kementerian PU juga berkewajiban melakukan pembinaankepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerahdalam menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan permukiman,sehingga akan tumbuh kemandirian daerah dalam penyelenggaraanpembangunan di bidang pekerjaan umum dan permukiman sejalan denganpelaksanaan otonomi daerah dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaituluas, nyata, dan bertanggung jawab.Selain itu, pengawasan dan pengendalian secara nasional terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan dan NSPK juga harus ditingkatkan mengingattuntutan penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukimanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang31

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAyang semakin berkualitas tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, peranpengaturan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian harusmemperoleh prioritas penanganan karena memiliki arti yang sangat strategis untukmewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dansekaligus berarti juga bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telahmenuju arah yang tepat.4. Strategi Pengarusutamaan GenderPengarusutamaan jender ini telah menjadi komitmen Kementerian PekerjaanUmum yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaandan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsepsetara dan adil jender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapankegiatan PU. Dimana setara berarti seimbang relasi antara laki-laki danperempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengankebisaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi)dalam aspek egaliter, kemampuan memadai yang meliputi Knowledge AttitudePractise, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan perandan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara utuhmenyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan,pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan dibidang ke-PU-an dan permukiman. Sementara adil dapat diartikan sebagai tidakadanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dankekerasan terhadap perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur,orang-orang dengan kebisaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidakmampu secara ekonomi) maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara dan adil diatas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan jender yang dapat diukurdari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka “setara” berada pada ukuranakses, partisipasi dan kontrol sedangkan “adil” dilihat dari sisi pemanfaatannya.5. Strategi PembiayaanInvestasi pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan dari masyarakat dandunia usaha, selain pemerintah, dan pola-pola kerjasama diantara ketiganyamenjadi sangat penting karena kebutuhan akan infrastruktur yang kian meningkatsehingga dibutuhkan mobilisasi dan upaya mengembangkan berbagai alternatifpembiayaan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan arahan RPJM Tahap Ke-2(2010-2014) dimana percepatan pembangunan infrastruktur diupayakan denganlebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, atau lebih32LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAdikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), serta peningkatanketerlibatan dan pemberdayaan masyarakat.6. Strategi Penataan AparaturPenataan aparatur atau reformasi birokrasi perlu dilakukan mengingat kondisiobjektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, yakni masih belumoptimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas,serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunyapeningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerjapegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanyatumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja; serta perlunya peningkatan kinerjaorganisasi secara keseluruhan. Strategi penataan aparatur disini dilakukan melaluipengembangan institusi, pembenahan regulasi, dan pengembangan SDM.2.2 RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERALPENATAAN RUANGRencana Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 memberikangambaran tentang sasaran yang ingin dicapai, program, dan kegiatan pada tahun2011. Sasaran yang ingin dicapai terdiri atas strategi, Indikator kinerja yang terdiri dariindikator outcome dan indikator output serta terdapat target rencana tingkat capaian.Adapu tabel RKT Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah sebagai berikutRencana Kinerja Tahunan 2011 Direktorat Jenderal Penataan RuangNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetTerwujudnyaperumusan danpelaksanaankebijakan danstandarisasi teknisbidang penataanruang1Indikator Outcome :Jumlah rencana tata ruang danrencana terpadu programpengembangan infrastruktur jangkamenengah, Pulau/Kepulauan danKawasan Strategis NasionalIndikator Output :Jumlah laporan RPIIJMPulau/Kepulauan25 Raperpres (3Raperpres Pulau, 18Raperpres KSN NonPerkotaan, 4 KSNPerkotaan), 7 RPI2JM(4 Pulau/Kepulauan, 3KSN Perkotaan)4 laporanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang33

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2 Jumlah laporan hasil pengawasan(monev) perwujudan penataanruang wilayah nasional yangdisosialisasikan ke sektor terkait.3 Jumlah Kajian/Materi Teknis KSNNon Perkotaan dan ReviewRTRWN4 Jumlah Draft Raperpres KawasanStrategis Nasional Non Perkotaan5 Jumlah dokumen penyelesaianRaperpres KSN perkotaan sesuaiamanat UU 26/20076 Jumlah materi teknis RaperpresKSN perkotaanIndikator Outcome :Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kotayang mendapat pembinaanpenyusunan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) / RDTRIndikator Output :1 Jumlah kota yang dibina danditingkatkan kapasitas dan kualitaspenataan ruang dankelembagaannya2 Jumlah laporan fasilitasipemberian rekomendasipersetujuan substansi dan/ataupembahasan BKPRN tentangmateri Raperda RTRW Kota3 Jumlah laporan hasil pembinaan,pengawasan, dan pengembangankapasitas kelembagaan penataanruang daerah.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten yangterfasilitasi pemberian rekomendasipersetujuan substansi dan/ataupembahasan BKPRN tentang2 laporan10 laporan21 draft Raperpres1 laporan / 4 Raperpres1 laporan / 6 materiteknis15 Provinsi,241 Kabupaten,49 Kota9 Kota6 laporan / 49 Kota448 laporan15 Provinsi,241 Kabupaten,34LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targetmateri Raperda RTRWProvinsi/KabupatenIndikator Outcome :Jumlah dokumen perencanaan danpemrograman (jangka menengahdan tahunan), Dokumen pelaporanakuntabilitas kinerja, Keuangan,Layanan data dan informasi publik,Fasilitasi penyebarluasan informasipenataan ruang danpenyelenggaraan PNBP, Fasilitasikemitraan, BMN, dan Fasilitasilegal drafting peraturanperundangan, serta Pengelolaanadministrasi kepegawaian danpelatihan PPNS.1 Revisi & ReviewRenstra,1 Rencana KerjaSatminkal,44 RKAKL,1 Lakip DJPR,4 Laporan TriwulanElektronik Monitoring5 Laporan FasilitasLayanan dan InformasiPublik,7 Laporan Pembinaandan PengelolaanAdministrasiKepegawaian,6 Laporan AkuntansiKeuangan,6 Laporan KegiatanAdministrasiPengelolaan BMN danAdministrasiKetatausahaan,2 Laporan Pelatihandan OperasionalisasiPPNSIndikator Output :1 Jumlah laporan penyiapan bahanpenyusunan kebijakan dan strategi,rencana, serta rencana programdan anggaran jangka menengah2 Jumlah dokumen rencana strategisDirektorat Jenderal PenataanRuang3 laporan1 laporanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang35

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target3 Jumlah laporan perencanaanprogram dan anggaran tahunanDirektorat Jenderal PenataanRuang4 Jumlah laporan tahunanpencapaian terhadap sasaran dantujuan Ditjen Penataan Ruang5 Jumlah laporan monitoring danevaluasi kinerja PelaksanaanKegiatan dan Program DirektoratJenderal Penataan Ruang6 Jumlah laporan kegiatanpenyiapan dan pelaksanaankomunikasi publik serta pameranbidang penataan ruang7 Jumlah laporan kegiatanpembinaan dan pengelolaanpegawai8 Jumlah laporan akuntansikeuangan Ditjen Penataan Ruang9 Jumlah Laporan KegiatanAdministrasi Pengelolaan BMN danAdministrasi Ketatausahaan DJPR10 Jumlah kegiatan Pelatihan danOperasionalisasi PPNS BidangPenataan RuangJumlah Anggaran Tahun 2011 Rp. 636.000.000.0004 laporan2 laporan4 laporan5 laporan7 laporan6 laporan6 laporan2 laporan2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (PK)Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2011 sebagaipenjabaran lebih terperinci dari Rencana Strategis yang menunjukan keterkaitanantara tujuan, sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan. Pada tahun 2011 iniDirektorat Jenderal Penataan Ruang yang memiliki sasaran strategis berupaterwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidangpenataan ruang dimana dalam RKT ini terdapat 3 (tiga) indikator outcome dan36LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAdituangkan dalam penetapan target yang akan dicapai selama tahun 2011. Kemudianrealisasi pelaksanaan kegiatan yang termuat didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)dirumuskan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang didasarkan kepada RenstraDirektorat Jenderal Penataan Ruang 2010 – 2014, yang kemudian di tandatanganioleh keduabelah pihak dimana pihak pertama sebagai pelaku kegiatan dan pihakkedua sebagai atasan langsung dari pihak pertama guna mencapai target yang telahditetapkan dan mewujudkan sasaran stretegis yang termuat dalam sasaran DirektoratJenderal Penataan Ruang. Berikut Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) danPenetapan Kinerja (PK) yang harus dicapai pada tahun 2011 adalah sebagai berikutPenetapan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan RuangNoSasaranStrategisIndikator KinerjaTargetTerwujudnyaIndikator Outcome :25 Raperpres (3perumusan danJumlah rencana tata ruang danRaperpres Pulau, 18pelaksanaanrencana terpadu programRaperpres KSN Nonkebijakan danpengembangan infrastrukturPerkotaan, 4 KSNstandarisasijangka menengah,Perkotaan), 7teknis bidangPulau/Kepulauan dan KawasanRPI2JM (4penataan ruangStrategis NasionalPulau/Kepulauan, 3KSN Perkotaan)Indikator Output :4 laporan1Jumlah laporan RPIIJMPulau/Kepulauan2 Jumlah laporan hasil2 laporanpengawasan (monev)perwujudan penataan ruangwilayah nasional yangdisosialisasikan ke sektor terkait.3 Jumlah Kajian/Materi Teknis KSN10 laporanNon Perkotaan dan ReviewRTRWN4 Jumlah Draft Raperpres21 draft RaperpresKawasan Strategis Nasional NonPerkotaanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang37

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANoSasaranStrategisIndikator KinerjaTarget5 Jumlah dokumen penyelesaian1 laporan / 4Raperpres KSN perkotaan sesuaiRaperpresamanat UU 26/20076 Jumlah materi teknis Raperpres1 laporan / 6 materiKSN perkotaanteknisIndikator Outcome :15 Provinsi,Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota241 Kabupaten,yang mendapat pembinaan49 Kotapenyusunan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) / RDTRIndikator Output :9 Kota1Jumlah kota yang dibina danditingkatkan kapasitas dankualitas penataan ruang dankelembagaannya2 Jumlah laporan fasilitasi6 laporan / 49 Kotapemberian rekomendasipersetujuan substansi dan/ataupembahasan BKPRN tentangmateri Raperda RTRW Kota3 Jumlah laporan hasil pembinaan,448 laporanpengawasan, danpengembangan kapasitaskelembagaan penataan ruangdaerah.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten yang15 Provinsi,terfasilitasi pemberian241 Kabupaten,rekomendasi persetujuansubstansi dan/atau pembahasanBKPRN tentang materi RaperdaRTRW Provinsi/Kabupaten38LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANoSasaranStrategisIndikator KinerjaTargetIndikator Outcome :1 Revisi & ReviewJumlah dokumen perencanaanRenstra,dan pemrograman (jangka1 Rencana Kerjamenengah dan tahunan),Satminkal,Dokumen pelaporan akuntabilitas44 RKAKL,kinerja, Keuangan, Layanan data1 Lakip DJPR,dan informasi publik, Fasilitasi4 Laporan Triwulanpenyebarluasan informasiElektronik Monitoringpenataan ruang dan5 Laporan Fasilitaspenyelenggaraan PNBP,Layanan danFasilitasi kemitraan, BMN, danInformasi Publik,Fasilitasi legal drafting peraturan7 Laporanperundangan, serta PengelolaanPembinaan danadministrasi kepegawaian danPengelolaanpelatihan PPNS.AdministrasiKepegawaian,6 Laporan AkuntansiKeuangan,6 Laporan KegiatanAdministrasiPengelolaan BMNdan AdministrasiKetatausahaan,2 Laporan Pelatihandan OperasionalisasiPPNS1Indikator Output :Jumlah laporan penyiapan bahanpenyusunan kebijakan danstrategi, rencana, serta rencanaprogram dan anggaran jangkamenengah3 laporanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang39

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJANoSasaranStrategisIndikator KinerjaTarget2 Jumlah dokumen rencana1 laporanstrategis Direktorat JenderalPenataan Ruang3 Jumlah laporan perencanaan4 laporanprogram dan anggaran tahunanDirektorat Jenderal PenataanRuang4 Jumlah laporan tahunan2 laporanpencapaian terhadap sasarandan tujuan Ditjen PenataanRuang5 Jumlah laporan monitoring dan4 laporanevaluasi kinerja PelaksanaanKegiatan dan Program DirektoratJenderal Penataan Ruang6 Jumlah laporan kegiatan5 laporanpenyiapan dan pelaksanaankomunikasi publik serta pameranbidang penataan ruang7 Jumlah laporan kegiatan7 laporanpembinaan dan pengelolaanpegawai8 Jumlah laporan akuntansi6 laporankeuangan Ditjen PenataanRuang9 Jumlah Laporan Kegiatan6 laporanAdministrasi Pengelolaan BMNdan Administrasi KetatausahaanDJPR10 Jumlah kegiatan Pelatihan dan2 laporanOperasionalisasi PPNS BidangPenataan Ruang40LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA2.2.2 Indikator Kinerja UtamaIndikator digunakan sebagai alat untuk mengukur atau menggambarkan tingkatpencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan di awal sebelum kegiatan tersebutdilaksanakan. Pada tabel Rencana Kinerja Tahunan telah ditetapkan indikator sasarandan indikator kinerja untuk tiap-tiap kegiatan.Tercapainya kesesuaian program pusat dan daerah dengan rencana tata ruang dalamrangka pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang tertib,dan terselesaikannya norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruangsesuai peraturan perundang-undangan, yang diukur dari indikator kinerja outcome:1. Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu programpengembanganinfrastruktur jangka menengah Pulau/Kepulauan dan KawasanStrategis Nasional.2. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraanPenataan Ruang.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan /atau ditingkatkan kualitasPenataan Ruangnya.4. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasidan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruang.Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2010 Tentang perubahan PeraturanMenteri PU No. 03/PRT/M/2010 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Kementerian PU indikator Outcome diatas dipilih Indikator Kinerja Utama(IKU) Outcome Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah:1. Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu programpengembanganinfrastruktur jangka menengah Pulau/Kepulauan dan KawasanStrategisNasional.2. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraanPenataan Ruang.LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang41

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAIndikator Ourcome Lainnya:3. Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan /atau ditingkatkan kualitasPenataan Ruangnya.4. Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasidan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruangDalam Rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan bidang Penataan Ruangdiperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dankegagalan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Ditjen Penataan Ruang.Pengukuran kinerja merupakan hasil dari pengukuran sistematik dan didasarkankepada indikator kinerja kegiatan berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil,manfaat dan dampak.Indikator yang telah disepakati dalam Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruangadalah Indikator Keluaran (Output) untuk kegiatan serta indikator hasil (outcome) untuksasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatifdan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telahditetapkan. Proses penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi,pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerjaatau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program direktorat. Adapun yangdimaksud dengan indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurunwaktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yangditetapkan renstra.Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukan dengan indikator kinerja output.Adapun indikator kinerja output untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan kementerianpekerjaan umum. Indikator Kinerja Outcome adalah mengukur manfaat dari suatukegiatan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di lingkungan KementerianPekerjaan Umum, antara lain sebagai berikut:1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan RuangIndikator Outcome:Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dandukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruang42LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAIndikator Output:1. Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai2. Jumlah laporan akuntansi keuangan Ditjen Penataan Ruang3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran4. Jumlah laporan kegiatan administrasi pengelolaan BMN dan administrasiketatausahaan DJPR5. Jumlah unit kerja yang tersedia sarana dan prasarananya6. Jumlah Kegiatan Layanan bantuan hukum bidang penataan ruang7. Rancangan legal drafting peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang8. Jumlah bulan layanan PNBP9. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang10. Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi11. Jumlah kegiatan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang2. Direktorat Bina Program dan Kemitraan:Indikator Outcome:Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dandukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruangIndikator Output:1. Jumlah laporan penyusunan Kebijakan Strategis dan dokumenRencana StrategisDirektorat Jenderal Penataan Ruang2. Jumlah laporan Administrasi, Pengelolaan kerjasama, dan monitoring evaluasiKegiatan Kerja Sama Luar Negeri dan PHLN DJPR3. Jumlah laporan perencanaan, pedoman, dan pengelolaan basis data program dananggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang4. Jumlah laporan tahunan pencapaian, pedoman evaluasi, dan monitoring evaluasiKinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang5. Jumlah laporan pengembangan sistem informasi, pengelolaan data dan dokumen,layanan informasi/ kepustakaan dan pelaksanaan komunikasi publik bidangpenataan ruang6. Jumlah laporan dan pedoman penyiapan serta pelaksanaan kerjasama kemitraandengan masyarakat dan dunia usaha7. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Anggaran8. Jumlah laporan tahunan dan tujuan instansi9. Jumlah bulan layanan perkantoranLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang43

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA3. Direktorat Penataan Ruang Wilayah NasionalIndikator Outcome:Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastrukturjangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis NasionalIndikator Output:1. Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaandan penyusunan RPIIJM pulau, kepulauan, dan KSN non perkotaan.2. Jumlah laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan Pengembangan wilayahnasional, pulau, dan KSN non perkotaan, serta KSN yang mendapatkan fasilitasipenyediaan peta dalam rangka pengawasan teknis dan pengendalianpemanfaatan ruang *)3. Jumlah laporan hasil pengawasan (monev) perwujudan penataan ruang wilayahnasional yang disosialisaikan ke sektor terkait4. Jumlah kajian, penyepakatan, dan penyebarluasan jakstra PR yang dihasilkanyang disosialisasikan ke sektor terkait5. Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi koordinasi forum kerjasama lintas sektordan lintas wilayah6. Jumlah dokumen kajian review RTRWN, materi teknis, laporan fasilitasi legalisasi, dan Raperpres Pulau, Kepulauan, dan KSN non perkotaan7. Jumlah materi teknis dan dokumen NSPK nasionalIndikator Outcome:Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dandukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruangIndikator Output:1. Jumlah laporan taunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi2. Jumlah bulan layanan perkantoran4. Direktorat PerkotaanIndikator Outcome:Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastrukturjangka menengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis NasionalIndikator output:44LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA1. Jumlah kajian penyiapan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, danlaporan pemutakhiran basis data dan informasi perkotaan2. Jumlah laporan penyelenggaraan forum pelaku pembangunan perkotaanberkelanjutan3. Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang sertakelembagaan KSN perkotaannya4. Jumlah dokumen materi teknis dan Raperpres RTR KSN perkotaan sesuai amanatUU 26/2007Indikator Outcome:Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraanPenataan Ruang.Indikator Output:1. Jumlah kota yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansidan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota2. Jumlah materi teknis NSPK, dokumen NSPK Perkotaan, serta laporanpenyelenggaraan sosialisasi dan media sosialisasi bidang penataan ruang kotaIndikator Outcome:Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan /atau ditingkatkan kualitasPenataan Ruangnya.Indikator Output:Jumlah Kota yang memenuhi SPM dan mendapat Pembinaan Peningkatan KualitasPenataan Ruang KotaIndikator Outcome:Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dandukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraan penataan ruang.Indikator Output:1. Jumlah laporan tahunan pencapaian sasaran dan tujuan instansi2. Jumlah bulan layanan perkantoran3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi teknis pemanfaatan ruang kota, auditpemanfaatan ruang kota, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang pemanfaatanruang kotaLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang45

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah IIndikator Outcome:Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraanPenataan Ruang.Indikator Output:1. Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitaskelembagaan penataan ruang daerah.2. Jumlah laporan bimbingan dan bantuan teknis, fasilitasi pengaturan, sertapengembangan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang3. Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuansubstansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRWProvinsi/Kabupaten4. Jumlah laporan perencanaan program tahunan serta monitoring dan evaluasipelaksanaan program tahunan penataan ruang daerah provinsi, maupunkabupaten5. Jumlah Materi Teknis NSPK bidang Penataan Ruang, dan jumlah PeraturanMenteri Bidang Penataan Ruang yang dihasilkan6. Jumlah Peraturan Menteri tentang NSPK Bidang Penataan RuangIndikator Outcome:Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan),Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasipublik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraanPNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan,serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.Indikator Output:1. Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi(Laporan BMN & Laporan Keuangan)2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran (RKAKL)3. Jumlah bulan layanan perkantoran4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi teknis penataan ruang, audit pemanfaatanruang, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang penataan ruang46LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA6. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah IIIndikator Outcome:Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraanPenataan Ruang.Indikator Output:1. Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitaskelembagaan penataan ruang daerah.2. Jumlah laporan bimbingan dan bantuan teknis, fasilitasi pengaturan, sertapengembangan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang3. Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuansubstansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRWProvinsi/Kabupaten4. Jumlah laporan perencanaan program tahunan serta monitoring dan evaluasipelaksanaan program tahunan penataan ruang daerah provinsi, maupunkabupaten5. Jumlah Materi Teknis NSPK bidang Penataan Ruang, dan jumlah PeraturanMenteri Bidang Penataan Ruang yang dihasilkan6. Jumlah Peraturan Menteri tentang NSPK Bidang Penataan RuangIndikator Outcome:Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan),Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasipublik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraanPNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan,serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.Indikator Output:1. Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi(Laporan BMN & Laporan Keuangan)2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran (RKAKL)3. Jumlah bulan layanan perkantoran4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi teknis penataan ruang, audit pemanfaatanruang, serta fasilitasi penguatan PPNS bidang penataan ruangLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang47

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA48LAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang