Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

More documents

Recommendations

Info

6c. badan hukum publik atau privat; ataud. lembaga negara.”;(6) Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah mengenai pengertian“perorangan warga negara” sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat(1) UU MK di atas, Mahkamah sudah memberikan penafsirannya bahwapengertian itu termasuk “kelompok orang yang mempunyai kepentingansama” (vide Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November2011 alinea [3.5] hlm. 110, Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal1 November 2011 alinea [3.5] hlm. 103);(7) Bahwa demikian pula Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diaturdalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;(8) Bahwa MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 sertaputusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hakdan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat(1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohondianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yangdimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harusbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkanpengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yangdidalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;(9) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quodikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/ataukelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan/atau sebagai
7organisasi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan publik (sebagaibadan hukum) telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya,setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan mengalami kerugian konstitusional, akibat diberlakukannya ketentuanPasal 113 ayat (2) UU Kesehatan;(10) Bahwa Pemohon I sampai Pemohon X adalah Pengurus Wilayah dan/atauPengurus Cabang dari Lembaga Pengembangan Pertanian NahdlatulUlama (selanjutnya disebut: LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat yang merupakan kelompok orangyang mempunyai kepentingan sama (vide Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 November 2011 hlm. 104-105, Putusan MK Nomor55/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 hlm. 19-20), dan/ataumerupakan organisasi/perkumpulan yang menaruh perhatian terhadapkepentingan publik (sebagai badan hukum, vide Putusan MK Nomor43/PUU-IX/2011 bertanggal 1 November 2011 hlm. 8-9, 23-25) dalam halini keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani termasuk parapetani tembakau.(11) Bahwa Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama(selanjutnya disebut: LPPNU) adalah perangkat departementasi dariorganisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan AnggaranRumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU) hasil muktamar ke-32 diMakasar, khususnya Pasal 18 huruf e.Adapun Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah perkumpulan/organisasikeagamaan yang berdiri sejak 31 Januari 1926 dan mendapatkanpengesahan pertama kalinya oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggalenam bulan Februari tahun sembilan belas tiga puluh (6-2-1930) denganNomor 1x [statuten terlampir];(12) Bahwa LPPNU merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingansama, yaitu beranggotakan para warga NU yang bergerak dalam bidangatau lapangan pertanian termasuk di dalamnya bidang pertembakauan(tembakau) hingga demikian keanggotaan LPPNU merupakan kelompokorang dalam hal ini warga NU yang tergolong kualifikasi para petanitermasuk para petani tembakau.
Page 1: PUTUSANNomor 24/PUU-X/2012DEMI KEAD
Page 8: 8LPPNU begitu juga merupakan organi
Page 12 and 13: 12Pada saat yang bersamaan pula, pa
Page 14 and 15: 14mempunyai kedaulatan dalambidang
Page 16 and 17: 162) Pasal 28D ayat (1)dan ayat (2)
Page 18 and 19: 18merugikankesehatan tidak diharusk
Page 20 and 21: 20(31) Bahwa alasan para Pemohon da
Page 23: 23(2) Zat adiktif sebagaimana dimak
Page 26: 26membudidayakan maupun memanfaatka
Page 29 and 30: 29a. satu jenis, yaitu tembakau saj
Page 31 and 32: 31pada umumnya, melainkan dikhususk
Page 33 and 34: 333. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Un
Page 35 and 36: 355076), salah satu kewenangan kons
Page 37 and 38: 37[3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113
Page 39 and 40: 39[3.15] Menimbang bahwa Pasal 113
Page 41 and 42: 415. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatak

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?