Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

6c. badan hukum publik atau privat; ataud. lembaga negara.”;(6) Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah mengenai pengertian“perorangan warga negara” sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat(1) UU MK di atas, Mahkamah sudah memberikan penafsirannya bahwapengertian itu termasuk “kelompok orang yang mempunyai kepentingansama” (vide Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November2011 alinea [3.5] hlm. 110, Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal1 November 2011 alinea [3.5] hlm. 103);(7) Bahwa demikian pula Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diaturdalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;(8) Bahwa MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 sertaputusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hakdan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat(1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohondianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yangdimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harusbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkanpengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yangdidalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;(9) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quodikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/ataukelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan/atau sebagai