Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

52003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut Perubahan UU MK) dan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional MahkamahKonstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) adalahmelakukan pengujian Undang-Undang (judicial review) terhadap UUD1945;(2) Demikian pula, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnyadisebut UU P3) mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, setiap ketentuanUndang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabilaterdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan denganUUD Negara Republik Indonesia 1945, maka ketentuan tersebut dapatdimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undangkepada Mahkamah;(3) Bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(selanjutnya disebut UU Kesehatan) khususnya Pasal 113 ayat (2)bertentangan dengan UUD 1945. Dan oleh karena itu, para Pemohonmengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) atasketentuan dimaksud terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah;(4) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili permohonan pengujian Undang-Undang a quo.II.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON(5) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;