Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

More documents

Recommendations

Info

40“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Walaupunpermohonan ini menjadikan Pasal 1 ayat (3) sebagai batu uji dalam pengujianPasal a quo dan belum pernah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelumnya,sehingga menurut Pemohon permohonannya tidak ne bis in idem karena alasankonstitusionalitas permohonannya berbeda, namun menurut Mahkamah padahakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010dan permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010 sama dengan alasan-alasan paraPemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian pertimbangan Mahkamahdalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Nomor 34/PUU-VIII/2010, sepanjangmengenai pasal yang telah diuji, yaitu Pasal 113 UU 36/2009 mutatis mut<strong>and</strong>ismenjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo dan oleh karenanyapermohonan para Pemohon harus dinyatakan ne bis in idem;4. KONKLUSIBerdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal st<strong>and</strong>ing) untukmengajukan permohonan a quo;[4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem;Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);
415. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkapAnggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. AkilMochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masingsebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan September, tahun duaribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan September, tahundua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selakuKetua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. AkilMochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masingsebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagaiPanitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintahatau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.KETUA,ttd.Moh. Mahfud MD.ANGGOTA-ANGGOTA,ttd.Achmad Sodikittd.Harjonottd.Ahmad Fadlil Sumadittd.Hamdan Zoelva
Page 1: PUTUSANNomor 24/PUU-X/2012DEMI KEAD
Page 6 and 7: 6c. badan hukum publik atau privat;
Page 8: 8LPPNU begitu juga merupakan organi
Page 12 and 13: 12Pada saat yang bersamaan pula, pa
Page 14 and 15: 14mempunyai kedaulatan dalambidang
Page 16 and 17: 162) Pasal 28D ayat (1)dan ayat (2)
Page 18 and 19: 18merugikankesehatan tidak diharusk
Page 20 and 21: 20(31) Bahwa alasan para Pemohon da
Page 23: 23(2) Zat adiktif sebagaimana dimak
Page 26: 26membudidayakan maupun memanfaatka
Page 29 and 30: 29a. satu jenis, yaitu tembakau saj
Page 31 and 32: 31pada umumnya, melainkan dikhususk
Page 33 and 34: 333. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Un
Page 35 and 36: 355076), salah satu kewenangan kons
Page 37 and 38: 37[3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113
Page 39: 39[3.15] Menimbang bahwa Pasal 113

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?