Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

36kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MKharus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atausetidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksuddan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan makakerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut padaparagraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akanmempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohondalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:[3.7.1] Bahwa Pemohon I sampai Pemohon X adalah Pengurus Wilayahdan/atau Pengurus Cabang dari Lembaga Pengembangan Pertanian NahdlatulUlama (LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NusaTenggara Barat yang merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingansama dan/atau merupakan organisasi/perkumpulan yang menaruh perhatianterhadap kepentingan publik dalam hal ini keberlangsungan hidup dankesejahteraan para petani termasuk para petani tembakau;[3.7.2] Bahwa Pemohon XI sampai Pemohon XII adalah petani tembakau yangmerupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota LPPNU;[3.7.3] Bahwa para Pemohon merupakan perorangan dan/atau kelompok warganegara pembayar pajak. Menurut para Pemohon, mereka memiliki kepentinganuntuk mengajukan permohonan a quo yang dalam proses pembahasan ketentuanPasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dibiayai oleh negara dan termasuk yang bersumberdari pajak yang dibayar oleh para Pemohon;