Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

324. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggapPasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohonagar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusionalterhadap ketentuan a quo dengan menyatakan konstitusional bersyarat(conditionally constitutional).Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa:(1) Bunyi Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063) selengkapnya menjadi berbunyi:“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) antaralain tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan,dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya di samping dapatmenimbulkan kerugian, tetapi juga dapat memberikan kegunaanatau kemanfaatan bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”;(2) Ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063) tidak memberikan larangan dan/atauhukuman terhadap penanaman, pembudidayaan maupun pemanfaatantembakau;5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.6. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar MajelisHakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohontelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampaidengan bukti P-19, sebagai berikut:1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945;2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;