Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

31pada umumnya, melainkan dikhususkan hanya (tanaman) tembakaudan produk yang mengandung tembakau.Dan dalam pada itu, pengertian “zat adiktif” dalam rumusansebagaimana Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan a quo memilikiinterpretasi pengertian yang berbeda atau adanya multitafsir;(48) Bahwa dengan demikian, ketentuan a quo sangat jelas tidakmemberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil, baik dari perspektif bahasa maupun perspektif teologis,sebagaimana semestinya dijamin Pasal 28D ayat (1) Perubahan KeduaUUD 1945.Dan hal ini berarti pula bertentangan dengan prinsip negara hukumIndonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan KetigaUUD 1945, karena tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasimanusia dari para Pemohon in casu pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil.Dengan kata lain, ketentuan a quo jelas-jelas bertentangan denganUUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945dan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.V. PETITUMBerdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini para Pemohonbermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengadiliperkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Khususnya Pasal 28D ayat (1) PerubahanKedua UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945;3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;