Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

28Namun demikian, dalam kenyataannya rumusan dalam Pasal 113 ayat(2) UU Kesehatan a quo tidak mengandung “kejelasan rumusan”,sehingga dengan demikian tidak menjamin kepastian hukum yang adil(fair legal uncertainty).Menurut Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., perumusan Pasal 113 ayat (2)UU Kesehatan mengandung unsur ketidakjelasan atau kesalahandalam perumusan norma hukum, hal itu akan tampak jelas apabiladihubungkan dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 113 ayat(1).Pertama, rumusan dan konten dari Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatantidak sinkron dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 113 ayat(1), karena tidak menempatkan zat adiktif sebagaimana pengertiandalam definisi pada umumnya. Melainkan dikhususkan hanya(tanaman) tembakau dan produk yang mengandung tembakau dengansusunan kalimat “….meliputi tembakau, produk yang mengandungtembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yangpenggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ataumasyarakat sekelilingnya”. (vide Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010tanggal 1 November 2011 hlm. 36-37)Padahal, zat adiktif tidak hanya tembakau -- yang juga ada kegunaandan kemanfaatannya--, tetapi juga meliputi hal atau benda lainnya,serta ada yang merugikan seperti narkotika misalnya ganja, ataupsikotropika, maupun yang tidak merugikan seperti teobromin didalam coklat (keterangan dr. drh. Mangku Sitepoe, sebagai PihakTerkait dalam perkara yang diputus Mahkamah melalui PutusanNomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, vide PutusanNomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 hlm. 79).Dan kedua, selain itu, menurut Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., rumusanPasal 113 ayat (2) UU Kesehatan menimbulkan multi tafsir mengenaiapa yang dimaksud sebagai “zat aktif”.Pengertian “zat adiktif” dalam rumusan sebagaimana Pasal 113 ayat(2) UU Kesehatan a quo memiliki dua interpretasi pengertian, sebagaiberikut: