Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

26membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau, karena sifattembakau dalam Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan a quo HANYAmerugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya tadi.Potensi penafsiran seperti itu sangat mungkin terjadi oleh karenarumusan dalam ketentuan a quo membuka peluang yang lebar bagipihak-pihak tertentu bahwa rumusan dimaksud berarti seakan-akanatau seolah-olah ada larangan untuk menanam, membudidayakanmaupun memanfaatkan tembakau. Mengapa demikian? Karena dalamrumusan tersebut sifat tembakau seakan-akan atau seolah-olahHANYA merugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.Sebagai contoh, saksi Tri Wiyono dan saksi Karyanto dalam perkarayang diputus Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010tanggal 1 November 2011, mengartikan rumusan Pasal 113 ayat (2)UU Kesehatan a quo sebagai larangan untuk menanam tembakau.Saksi Karyanto menyatakan dalam kesaksiaannya di mukaMahkamah:a. Mayoritas penduduk di Desa Kledung sebagai petani tembakauakan terancam kehilangan mata pencaharian;b. Jika menanam tembakau dilarang bertentangan denganprogram pengentasan kemiskinan pemerintah (vide Putusan MKNomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 hlm. 31).Saksi Karyanto begitu pula menyatakan:a. Di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, dan Sampang tembakauadalah suatu tanaman komoditi yang sudah lama dan jugatanaman turun temurun yang tidak dapat dipisahkan denganhati petani yang mana mati, hidup, tetap menanam tembakau;b. Petani tembakau dapat menyekolahkan anaknya danmencukupi kehidupannya;c. Apabila petani tembakau tidak dapat atau tidak bolehmenanam tembakau akan membuat lebih buruk lagi (videPutusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November2011 hlm. 31-32).Padahal, dalam pertimbangan hukum (dalam Putusan MK Nomor19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 alinea [3.15.9], hlm. 137)