Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

23(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau,produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yangbersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugianbagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;(43) Bahwa rumusan dalam Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan a quo jelas-jelasbukan merupakan rumusan hukum yang bersifat responsif danmencerminkan rasa keadilan. Rumusan itu pun menimbulkanketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) oleh karenatidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil. Ini berarti sekaligus pula tidak sejalan dengan prinsipnegara hukum Indonesia, karena tidak memberikan perlindungan hak asasimanusia, yang semestinya menjadi salah satu unsur pokok dari negarahukum.Rumusan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan a quo menimbulkanketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) karena:1) menyatakan bahwa tembakau HANYA bersifat merugikan bagiseseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.Rumusan redaksi “... yang penggunaannya dapat menimbulkankerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya; ” dalamPasal 113 ayat (2) UU Kesehatan tersebut sangat jelas bahwasannyatembakau HANYA bersifat merugikan bagi seseorang dan/ataumasyarakat sekelilingnya.Sedangkan, dalam fakta sejarah maupun kenyataan keseharian tidakdapat dipungkiri bahwa tembakau juga memberikan kegunaan ataukemanfaatan bagi seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.Saksi dr. Subagyo menjelaskan bahwa yang bersangkutanmendengar, menangkap adanya informasi penanganan ataupengobatan yaitu balur nano terapi dengan define cigarette, yaitudengan memodifikasi atau memproses dari rokok yang ada, di sanamempunyai nilai penanganan atau penyembuhan yang dalam paket,dalam klinik dilaksanakan dengan balur nano terapi modifine cigarette(vide Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011hlm. 32).