Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws
Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws
20(31) Bahwa alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quosebagaimana akan dikemukakan secara lebih jelas dan rinci kemudian,adalah lain atau berbeda, dengan alasan-alasan yang diajukan dalamperkara sebelumnya yang kemudian diputus oleh Mahkamah melaluiPutusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 dan PutusanNomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011;(32) Bahwa hingga oleh karenanya, Permohonan dari para Pemohon mohondapat diterima untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah;B.KETENTUAN A QUO TIDAK MEMBERIKAN PENGAKUAN, JAMINAN,PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL (FAIRLEGAL UNCERTAINTY) SEHINGGA BERTENTANGAN DENGANPASAL 28D AYAT (1) PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 DAN PASAL 1AYAT (3) PERUBAHAN KETIGA UUD 1945(33) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan,“Negara Indonesia adalah Negara hukum”;(34) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD1945 a quo sangat jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yangberdasarkan hukum (rechtsstaat);(35) Bahwa negara hukum Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant.Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki 2(dua) unsur pokok, yaitu:1) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan2) adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.(lihat: Moh. Kusnardi dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, Ilmu Negara,Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan Keempat, Maret2000, hlm. 132)(36) Bahwa dalam perkembangannya kemudian, unsur-unsur negara hukum(rechtsstaat) tersebut ditambahkan oleh Friedrich Julius Stahl menjadi 4(empat), dengan menambahkan 2 (dua) unsur lain, yaitu:3) Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuatterlebih dahulu;4) Peradilan administratif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.(lihat: Moh. Kusnardi dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, Ibid., hlm.133, dan Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT
21Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keduapuluh, September 1999, hlm.57-58)(37) Bahwa Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan,“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum”;(38) Bahwa dalam negara hukum Indonesia, maka para Pemohon niscayaharus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang dimilikinya,sebab hal itu merupakan salah satu unsur pokok dari adanya negarahukum tersebut. Termasuk dalam hal ini para Pemohon juga berhakmendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) PerubahanKedua UUD 1945;(39) Bahwa Lon Fuller dalam bukunya, The Morality of the Law (MoralitasHukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agaraturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedomandalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturanhukum dapat digalakan, yaitu:(1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatankeputusan;(2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak bolehdirahasiakan, melainkan harus diumumkan;(3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatankegiatandi kemudian hari;(4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapatdimengerti oleh rakyat biasa;(5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;(6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluarkemampuan pihak-pihak yang terkena. Atau dengan kata lain, hukumtidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;(7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubahsetiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikankegiatannya kepadanya;
- Page 1: PUTUSANNomor 24/PUU-X/2012DEMI KEAD
- Page 6 and 7: 6c. badan hukum publik atau privat;
- Page 8: 8LPPNU begitu juga merupakan organi
- Page 12 and 13: 12Pada saat yang bersamaan pula, pa
- Page 14 and 15: 14mempunyai kedaulatan dalambidang
- Page 16 and 17: 162) Pasal 28D ayat (1)dan ayat (2)
- Page 18 and 19: 18merugikankesehatan tidak diharusk
- Page 23: 23(2) Zat adiktif sebagaimana dimak
- Page 26: 26membudidayakan maupun memanfaatka
- Page 29 and 30: 29a. satu jenis, yaitu tembakau saj
- Page 31 and 32: 31pada umumnya, melainkan dikhususk
- Page 33 and 34: 333. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Un
- Page 35 and 36: 355076), salah satu kewenangan kons
- Page 37 and 38: 37[3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113
- Page 39 and 40: 39[3.15] Menimbang bahwa Pasal 113
- Page 41 and 42: 415. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatak
20(31) Bahwa alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quosebagaimana akan dikemukakan secara lebih jelas dan rinci kemudian,adalah lain atau berbeda, dengan alasan-alasan yang diajukan dalamperkara sebelumnya yang kemudian diputus oleh Mahkamah melaluiPutusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 dan PutusanNomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011;(32) Bahwa hingga oleh karenanya, Permohonan dari para Pemohon mohondapat diterima untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah;B.KETENTUAN A QUO TIDAK MEMBERIKAN PENGAKUAN, JAMINAN,PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL (FAIRLEGAL UNCERTAINTY) SEHINGGA BERTENTANGAN DENGANPASAL 28D AYAT (1) PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 DAN PASAL 1AYAT (3) PERUBAHAN KETIGA UUD 1945(33) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan,“Negara Indonesia adalah Negara hukum”;(34) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD1945 a quo sangat jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yangberdasarkan hukum (rechtsstaat);(35) Bahwa negara hukum Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant.Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki 2(dua) unsur pokok, yaitu:1) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan2) adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.(lihat: Moh. Kusnardi dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, Ilmu Negara,Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan Keempat, Maret2000, hlm. 132)(36) Bahwa dalam perkembangannya kemudian, unsur-unsur negara hukum(rechtsstaat) tersebut ditambahkan oleh Friedrich Julius Stahl menjadi 4(empat), dengan menambahkan 2 (dua) unsur lain, yaitu:3) Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuatterlebih dahulu;4) Peradilan administratif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.(lihat: Moh. Kusnardi dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, Ibid., hlm.133, dan Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT
Change language