Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

More documents

Recommendations

Info

12Pada saat yang bersamaan pula, para Pemohon terkena kerugiankonstitusional oleh karena tidak adanya jaminan dari negara hukumIndonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan KetigaUUD 1945, semestinya para Pemohon mendapatkan perlindunganterhadap hak-hak asasi manusia, sebagai salah satu pokok dari negarahukum, dalam hal ini pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil.Para Pemohon sebagai pembayar pajak jelas terkena dampak kerugianakibat kinerja DPR dalam merumuskan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatanyang menimbulkan ketidakjelasan rumusan, sebagaimana diamanatkanoleh doktrin ilmu hukum maupun Pasal 5 angka f UU Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) danpenjelasannya. Padahal, DPR dalam proses pembahasan dan/atauperumusan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan dibiayai juga oleh paraPemohon melalui pembayaran pajak tersebut;(23) Bahwa sebaliknya, jika permohonan para Pemohon ini dalam halmengajukan pengujian Undang-Undang a quo dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan;(24) Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalst<strong>and</strong>ing, legitima persona st<strong>and</strong>i in judicio) untuk bertindak sebagai paraPemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIANA. PERMOHONAN PARA PEMOHON BUKAN NE BIS IN IDEM(25) Bahwa permohonan pengujian materiil atas Pasal 113 ayat (2) UUKesehatan a quo memang sudah beberapa kali diajukan dan sudah pernahdiputuskan oleh Mahkamah, yakni dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011;(26) Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalamUndang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau berbeda,tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto UU Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
13Mahkamah Konstitusi (Perubahan UU MK), Pasal 42 Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara DalamPengujian Undang-Undang, Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal1 November 2011 alinea [3.14.3] hlm. 116, dan Putusan MK Nomor55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 alinea [3.13] hlm. 23);(27) Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam perkara terdahulu yangkemudian diputus oleh Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, sebagaimana dalam tabel berikut:TABELALASAN-ALASAN PENGAJUANPASAL 113 AYAT (2) UU KESEHATANYANG SUDAH DIPUTUS OLEH MAHKAMAHNo. PutusanKetentuan YangDiujiDasar Pengujian(UUD 1945)AlasanPutusan MK NomorPasal 113 ayat (1),Pembukaan19/PUU-VIII/2010ayat (2), dan ayat (3)(preambule), Pasal 27,tanggal 1 NovemberUU KesehatanPasal 28A dan Pasal 28I2011UUD 1945(1) PembukaanPasal 113 ayat (1), ayat (2),(Preambule)UUDdan ayat (3) tersebut di atas1945 menjaminbertentangankeadilan sosial bagidengan asas keadilan karenaseluruhrakyathanya mencantumkan satuIndonesiajenis tanamanpertanian yaitu tanamantembakau yang dianggapmenimbulkan kerugian bagidirinya dan/atau masyarakatsekelilingnya(2) BAB I Bentuk danPasal tersebut di atasKedaulatan, Pasal 1menjamin kedaulatan beradaUUD 1945, Menjamindi tangan rakyat,Kedaulatan Berada diamanat UUD 1945Tangan Rakyatseharusnya ditaati olehsiapapuntermasukPemerintahyang berdaulat. Sudahsewajarnya apabila rakyatpetani tembakau
Page 1: PUTUSANNomor 24/PUU-X/2012DEMI KEAD
Page 6 and 7: 6c. badan hukum publik atau privat;
Page 8: 8LPPNU begitu juga merupakan organi
Page 14 and 15: 14mempunyai kedaulatan dalambidang
Page 16 and 17: 162) Pasal 28D ayat (1)dan ayat (2)
Page 18 and 19: 18merugikankesehatan tidak diharusk
Page 20 and 21: 20(31) Bahwa alasan para Pemohon da
Page 23: 23(2) Zat adiktif sebagaimana dimak
Page 26: 26membudidayakan maupun memanfaatka
Page 29 and 30: 29a. satu jenis, yaitu tembakau saj
Page 31 and 32: 31pada umumnya, melainkan dikhususk
Page 33 and 34: 333. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Un
Page 35 and 36: 355076), salah satu kewenangan kons
Page 37 and 38: 37[3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113
Page 39 and 40: 39[3.15] Menimbang bahwa Pasal 113
Page 41 and 42: 415. AMAR PUTUSANMengadili,Menyatak

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?