11.07.2015 Views

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12Pada saat yang bersamaan pula, para Pemohon terkena kerugiankonstitusional oleh karena tidak adanya jaminan dari negara hukumIndonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan KetigaUUD 1945, semestinya para Pemohon mendapatkan perlindunganterhadap hak-hak asasi manusia, sebagai salah satu pokok dari negarahukum, dalam hal ini pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil.Para Pemohon sebagai pembayar pajak jelas terkena dampak kerugianakibat kinerja DPR dalam merumuskan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatanyang menimbulkan ketidakjelasan rumusan, sebagaimana diamanatkanoleh doktrin ilmu hukum maupun Pasal 5 angka f UU Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) danpenjelasannya. Padahal, DPR dalam proses pembahasan dan/atauperumusan Pasal 113 ayat (2) UU Kesehatan dibiayai juga oleh paraPemohon melalui pembayaran pajak tersebut;(23) Bahwa sebaliknya, jika permohonan para Pemohon ini dalam halmengajukan pengujian Undang-Undang a quo dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan dirugikan;(24) Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalst<strong>and</strong>ing, legitima persona st<strong>and</strong>i in judicio) untuk bertindak sebagai paraPemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIANA. PERMOHONAN PARA PEMOHON BUKAN NE BIS IN IDEM(25) Bahwa permohonan pengujian materiil atas Pasal 113 ayat (2) UUKesehatan a quo memang sudah beberapa kali diajukan dan sudah pernahdiputuskan oleh Mahkamah, yakni dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011;(26) Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalamUndang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau berbeda,tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto UU Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!