Download DocumentTo Search and Print - Tobacco Control Laws

10tidak hanya menimbulkan ketidak-kepastian hukum, tetapi juga tidaklengkap dan menimbulkan ketidakadilan terhadap fungsi dan manfaattembakau.Hal ini tentunya merugikan para petani tembakau yang menanam,membudidayakan maupun memanfaatkan tembakau, karena tembakaudianggap sebagai sesuatu yang HANYA merugikan seseorang dan/ataumasyarakat sekelilingnya.Bahkan lebih dari pada itu, rumusan seperti a quo akan berpotensiditafsirkan secara merugikan (bagi para Pemohon) oleh pihak-pihaktertentu sebagai larangan untuk menanam, membudidayakan maupunmemanfaatkan tembakau karena sifatnya HANYA merugikan seseorangdan/atau masyarakat sekelilingnya tadi.Dengan demikian, para Pemohon dimana para anggotanya adalahtermasuk para petani tembakau itu akan terkena dampak kerugian secaramoril, karena dianggap menanam, membudidayakan maupunmemanfaatkan tembakau, sebagai sesuatu yang HANYA merugikanseseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya (HANYA bersifat negatif).Berkaitan dengan ini, para Pemohon juga mengalami kerugian morilspirituiloleh karena Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk daripara Pemohon (LPPNU) sudah pernah menetapkan keputusannya melaluiMuktamar Nahdlatul Ulama (Muktamar NU) Ke-2 pada tahun 1927 tanggal12 Rabiuts Tsani 1346 H/9 Oktober 1927 M yang membolehkanmengkonsumsi atau memanfaatkan tembakau (rokok). Adapun mengenaiMuktamar adalah merupakan forum tertinggi di Nahdlatul Ulama yangdiikuti oleh seluruh pengurus cabang se-Indonesia yang didalamnya paraKyai/ahli agama yang mempunyai kompetensi dalam memutuskanhukumnya.Dengan adanya ketentuan a quo yang merumuskan bahwa tembakauHANYA bersifat merugikan jelas akan merugikan para Pemohon (LPPNU,sebagai departementasi dari NU).Adapun secara meteriil, akan berdampak atau setidak-tidaknya potensialmerugikan para petani tembakau oleh karena menurunnya tingkatpenghasilan dari usaha di bidang tembakau dengan menurunnya