10.07.2015 Views

SAP Prakikum Pajak

SAP Prakikum Pajak

SAP Prakikum Pajak

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (<strong>SAP</strong>)I. IDENTITASA. Dosen:1. Nama: Alia Ariesanti, SE, M.Si, Ak2. Alamat: Jl. Kapas No. 9 Semaki Yogyakarta3. Telp: (0274) 511830B. Mata Kuliah:1. Nama Mata Kuliah: Praktikum Perpajakan2. Smt/Jurusan: 6/Akuntansi3. Bobot: 1 sks4. Komponen: MKBII. STANDAR KOMPETENSIDengan mengikuti mata kuliah Praktikum <strong>Pajak</strong> diharapkan mahasiswamempunyai gambaran tentang praktik perpajakan secara menyeluruh,meliputi proses penghitungan dan pelaporan serta administrasinya. Materiyang dibahas mengenai <strong>Pajak</strong> Penghasilan, <strong>Pajak</strong> Pertambahan Nilai dan<strong>Pajak</strong> Penjualan Barang Mewah, <strong>Pajak</strong> Bumi dan Bangunan.III. KOMPETENSI DASARA. Mahasiswa mampu menentukan besarnya pajak terutang secara mandiri;B. Mahasiswa mampu melaporkan besarnya pajak yang terutang secaramandiri;C. Mahasiswa mempu membayar besarnya pajak yang terutang secaramandiri.IV. DESKRIPSI MATA KULIAHMata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah perpajakan II. Mata kuliahini memberikan gambaran mengenai berbagai aspek perpajakan secara terpadu.Dengan praktik ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran yanglebih menyeluruh atas berbagai aspek perpajakan yang akan dihadapi di duniakerja.V. TIMELINE DAN TOPIK PERKULIAHANKeterangan 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 24/12PenjelasanPPh pasal 21 pegawai tetapDaftar gaji, Jurnal, buktipotong,SSP, SPT JanuariDaftar gaji, Jurnal, SSP, SPTFebruariPenghitungan PPh 21Desember


VIII.REFERENSIa. Undang-Undang No 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen <strong>Pajak</strong> terkaitb. Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tentang <strong>Pajak</strong> Penghasilan; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen <strong>Pajak</strong> terkait.c. Undang-Undang No. 42 tahun 2009, tentang <strong>Pajak</strong> Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan <strong>Pajak</strong> Penjualan atas Barang Mewah; PP; Kep. MenteriKeuangan dan Keputusan Dirjen <strong>Pajak</strong> terkait.d. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perpajakane. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan <strong>Pajak</strong> atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;f. Peraturan Direktur Jendral <strong>Pajak</strong> No. PER 31/PJ/2009, dan No. PER 57/PJ/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan<strong>Pajak</strong> Penghasilan Pasal 21 dan/atau <strong>Pajak</strong> Penghasilan Pasal 26g. Standar Akuntansi Keuangan, IAI, Jakarta, edisi terbaruMengetahui Yogyakarta, 10 September 2012Ketua Program StudiDosen pengajarIndah Kurniawati, SE. M.SiAlia Ariesanti, SE, M.Si, AkNIY. 60010234

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!