Sistem Kesehatan Nasional - Badan Litbangkes

SistemKesehatanNasionalPerpres 72 / 2012KEMENTERIAN KESEHATAN RIRAKER LITBANGKES

Pasal 167 UU 36/2012• Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakanoleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ataumasyarakat melalui pengelolaan– administrasi kesehatan,– informasi kesehatan,– sumber daya kesehatan,– upaya kesehatan,– pembiayaan kesehatan,– peran serta dan pemberdayaan masyarakat,– ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta– pengaturan hukum kesehatan.Siatem Kesehatan Nasional diatur dalam Peraturan Presiden

Pengelolaan Kesehatan dalam SKN• Berjenjang di Pusat dan Daerah• Memperhatikan otonomi daerah dan otonomifungsional di bidang kesehatan

Tujuan SKN• menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaanpembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatanperencanaan sampai dengan kegiatan monitoring danevaluasi; (Pasal 5)• terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semuakomponen bangsa, baik Pemerintah, PemerintahDaerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum,badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis,berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujudderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.(Butir 96 Lampiran)

KEPMENKES131/2004disusun 02-03HISTORIS SKNSKN 20042004ditetapkan Presiden 13 Agus 2012diundangkan Menkumham 17 Okt 2012Komposisi:10 Pasal485 Butir LampiranPERPRES72/2012disusun 10-12SKN 201220121982SKN 1982disusun 80-82KEPMENKES99a/1982SKN 2009disusun 08-09KEPMENKES.../20092009P 167 (4)UU 36 / 2009ttg Kesehatan

SUB-SISTEM SKNUPAYA KESEHATANLITBANGPEMBIAYAANSUMBER DAYA MANUSIAFARMASI, ALKES, MAKANANMANAJEMEN, INFORMASI, REGULASIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gambar 1ALUR PIKIRSISTEM KESEHATAN NASIONALPARADIGMA NASIONAL(PANCASILA, UUD 1945,WASANTARA, TANNAS,)(UU 23/1992 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN)KONDISI SAATINIDerajatKesehatanMasyarakatRendahMASALAH MENDASARBANGKES:- KETIDAKPASTIANHUKUM- PERILAKUMASYARAKATBURUKRPJPK DAN SKN(Arah, dasar,bentuk dan carapenyelenggaraanBangkes)DERAJATKESMASYGSETINGGI-TINGGINYARAKYATSEHATPRODUKTIFTUJUANNASIONAL- INGKUNGAN BURUK.- RAWAN PANGANDAN RAWAN GIZI- AKSES PELAYANANPUBLIK BURUK- SUMBER DAYAKESEHATANTERBATASLINGKUNGAN STRATEGIS:(Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budayadan Pertahanan Keamanan)GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKALPELUANG/KENDALA

PELAKSANAAN SKN (1)• oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan/atau masyarakat;• secara berkelanjutan, sistematis, terarah,terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadapperubahan dengan menjaga kemajuan,kesatuan, dan ketahanan nasional;• berdasarkan standar persyaratan danperaturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 4)

PELAKSANAAN SKN (2)• ditekankan pada peningkatan perilaku dankemandirian masyarakat, profesionalismesumber daya manusia kesehatan, serta upayapromotif dan preventif tanpamengesampingkan upaya kuratif danrehabilitatif.(Pasal 6 (1))

PELAKSANAAN SKN (3)harus memperhatikan:a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;b. pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepadarakyat;c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan danmelindungi kesehatan masyarakat;d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunankesehatan;e. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologiyang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraanpembangunan kesehatan secara luas, termasukpenguatan sistem rujukan;(Pasal 6 (3))

f. pendekatan secara global denganmempertimbangkan kebijakan kesehatan yangsistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsifgender dan hak anak;g. dinamika keluarga dan kependudukan;h. keinginan masyarakat;i. epidemiologi penyakit;j. perubahan ekologi dan lingkungan; dank. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengansemangat persatuan dan kesatuan nasional sertakemitraan dan kerja sama lintas sektor.

PENINGKATAN AKSELERASI DAN MUTUPELAKSANAAN SKN• perlu melandaskan pada pemikiran dasarpembangunan kesehatan, meliputi pemikirantentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsipdasar pembangunan kesehatan, yang terdiridari:- perikemanusiaan;- pemberdayaan dan kemandirian;- adil dan merata; dan- pengutamaan dan manfaat(Pasal 7)

KEWENANGAN MELAKUKANPEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP PELAKSANAAN SKNMENJADI TANGGUNG JAWAB MENKES(Pasal 8)

SISTEMATIKA LAMPIRAN SKNTerdiri dari 8 BABBAB I PENDAHULUANBAB II PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SKNBAB III ASAS SKNBAB IV BENTUK POKOK SKNBAB V CARA PENYELENGGARAAN SKNBAB VI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SKNBAB VII RINGKASAN SKNBAB VIII PENUTUP

DASAR / ASAS SKN• a. perikemanusiaan;• b. keseimbangan;• c. manfaat;• d. perlindungan;• e. keadilan;• f. penghormatan hak asasi manusia;• g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis;• h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik• i. legalitas;• j. antisipatif dan proaktif;• k. gender dan nondiskriminatif; dan• l. kearifan lokal.

KEDUDUKAN SKNSISTEM KETAHANAN NASIONALSISDIKNASSKNSISTEM KETAHANANPANGAN NASIONALSISTEM LAINUPAYA KESEHATANLITBANGPENYELENGGARAANPEMBANGUNANKESEHATAN DAERAHPEMBIAYAANSUMBER DAYA MANUSIAFARMASI, ALKES, MAKANANMANAJEMEN, INFORMASI, REGULASIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

INPUTS PROSES OUTPUTLITBANGSUMBER DAYAMANUSIAPEMBERDAYAANMASYARAKATFARMASI,ALKES,MAKANANFASYANKESUPAYAKESEHATANPERORANGAN &MASYARAKATTUJUANSISTEMPEMBIAYAANIPTEKS-KESMANAJEMENINFORMASIREGULASI20

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN• Upaya kesehatan diselenggarakan olehPemerintah (termasuk TNI dan POLRI),pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,dan/atau masyarakat/swasta melalui upayapeningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,pengobatan, dan pemulihan kesehatan, difasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitaskesehatan

a. upaya kesehatan;Unsur-Unsur– promotif sd rehabilitatifb. fasilitas pelayanan kesehatan;– Primer, sekunder, tertierc. sumber daya upaya kesehatan;– SDM, Faskes, pembiayaan, sarana-prasarana,farmasi-alkes, manajemen, informasi, regulasid. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan– standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, danpenegakan hukum

KLINIK PUSKESMAS CALON RS PRATAMAPOPULASI SEHATCALON PASIENNECESSITYETHICAL SENSIBILITYSCIENTIFIC MEDICAL LOGICINDIVIDU PASIENFEASIBILITY

Prinsip• a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna;• b. bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan;• c. adil dan merata;• d. nondiskriminasi;• e. terjangkau;• f. teknologi tepat guna; dan• g. bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.

Pelayanan kesehatan Primer• Yankes Perorangan Primer– diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanankesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahdengan memperhatikan masukan dari PemerintahDaerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.• Yankes Masyarakat Primer– tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/ataufasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, PemerintahDaerah dan/atau masyarakat

SUBSISTEM LITBANG• Pengelolaan penelitian dan pengembangankesehatan terbagi atas– penelitian dan pengembangan biomedis danteknologi dasar kesehatan,– teknologi terapan kesehatan dan epidemiologiklinik,– teknologi intervensi kesehatan masyarakat,– humaniora, kebijakan kesehatan, danpemberdayaan masyarakat

Prinsip• a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna;• b. akurat dan akuntabel;• c. persetujuan setelah penjelasan;• d. bekerja dalam tim secara cepat dan tepat;• e. norma agama;• f. kebenaran ilmiah; dan• g. perlindungan terhadap subjek penelitiandan etik.

SUBSISTEM PEMBIAYAAN• public good menjadi tanggung jawabpemerintah, sedangkan untuk pelayanankesehatan perorangan pembiayaannya bersifatprivat, kecuali pembiayaan untuk masyarakatmiskin dan tidak mampu menjadi tanggungjawab pemerintah.• diharapkan akan mencapai universal healthcoverage sesuai dengan UU NO 40 /2004tentang SJSN dan UU No 24 / 2011 tentang BPJS

Unsur• Dana digali dari sumber Pemerintah,Pemerintah Daerah, dari masyarakat, maupunswasta serta sumber lainnya• Sumber daya dari subsistem pembiayaankesehatan, meliputi: sumber daya manusiapengelola, sarana, standar, regulasi, dankelembagaan• Prosedur/mekanisme pengelolaan

Prinsip• a. kecukupan;• b. efektif dan efisien; dan• c. adil dan transparan

SUBSISTEM SDM KESEHATAN• Bermutu, Terdistribusi “merata”• Fokus penting pada pengembangan danpemberdayaan sumber daya manusiakesehatan guna menjamin ketersediaan,pendistribusian, dan peningkatan kualitassumber daya manusia kesehatan.• Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,pembinaan dan pengawasan

RUU JAMU > RUU BAHAN OBAT ALAMIRPP Yankestrad & beyond healthHealth + Beyond health = sist kes nas SEJATIBIOMEDIKKONVEN-SIONAL(ALLOPATHIC)KOMPLEMENTERALTERNATIFINTEGRASIKURATIFJamu medikSJBATTRASINERGIPROM-PREV-BEYONDHEALTHKETAHANANNASIONALSEHAT :FISIKMENTALSOSIALSPIRITUALJamu non medikESTETIKRESTORATIFREKREASI

Hak-Kewajiban• SDM kesehatan mempunyai hak untukmemenuhi kebutuhan dasarnya (hak asasi)sebagai makhluk sosial, wajib memilikikompetensi, kewenangan untuk mengabdikandirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika,berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalammelakukan tugasnya

Prinsip• a. adil dan merata serta demokratis;• b. kompeten dan berintegritas;• c. objektif dan transparan; dan• d. hierarki dalam sumber daya manusiakesehatan

SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALKES,MAKANAN• kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan,khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaanfarmasi, alat kesehatan, dan makanan;• ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauanobat, terutama obat esensial; perlindunganmasyarakat dari penggunaan yang salah danpenyalahgunaan obat;• penggunaan obat yang rasional; serta upayakemandirian di bidang kefarmasian melaluipemanfaatan sumber daya dalam negeri

Unsur• a. komoditi;• b. sumber daya;• c. pelayanan kefarmasian;• d. pengawasan; dan• e. pemberdayaan masyarakat

Prinsip• a. aman, berkhasiat, bermanfaat, danbermutu;• b. tersedia, merata, dan terjangkau;• c. rasional;• d. transparan dan bertanggung jawab; dan• e. kemandirian.

SUBSISTEM MANAJEMEN, INFORMASI DANREGULASI KESEHATAN• Peranan manajemen kesehatan adalahkoordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi,dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agarefektif, efisien, dan transparansi dalampenyelenggaraan SKN

Unsur• a. kebijakan kesehatan;• b. administrasi kesehatan;• c. hukum kesehatan;• d. informasi kesehatan; dan• e. sumber daya manajemen kesehatan

Prinsip• a. inovasi atau kreativitas;• b. kepemimpinan yang visioner bidangkesehatan;• c. sinergisme yang dinamis; dan• d. kesesuaian dengan sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT• Upaya pemberdayaan perorangan, keluargadan masyarakat akan berhasil padahakekatnya apabila kebutuhan dasarmasyarakat sudah terpenuhi.• Pemberdayaan masyarakat dan upayakesehatan pada hakekatnya merupakan fokusdari pembangunan kesehatan.

Unsur• a. penggerak pemberdayaan;• b. sasaran pemberdayaan;• c. kegiatan hidup sehat; dan• d. sumber daya.

Prinsip• a. berbasis masyarakat;• b. edukatif dan kemandirian;• c. kesempatan mengemukakan pendapat danmemilih pelayanan kesehatan; dan• d. kemitraan dan gotong royong

CARA PENYELENGGARAAN SKN• Pengelolaan kesehatan mencakup kegiatanperencanaan, pengaturan, pembinaan danpengawasan serta evaluasi penyelenggaraanupaya kesehatan dan sumber dayanya secaraserasi dan seimbang dengan melibatkanmasyarakat• Memperhatikan nilai Prorakyat, inklusif,responsif, efektif, bersih• Berjenjang: Pusat Daerah,mempertimbangkan komitmen global

TERIMA KASIH