Juknis Pilot Project
Juknis Pilot Project Juknis Pilot Project
IV. Gambaran rencana awal program peningkatan kinerja penyelarasan (Kegiatan 6), alternatifalternatifkegiatan yang akan dilaksanakan beserta sarana prasarana yang dibutuhkan, sertasasaran peningkatan kinerja penyelarasan yang ingin dicapai. Beberapa contohprogram/kegiatan peningkatan kinerja penyelarasan dapat dicermati pada Lampiran 2, didalam contoh proposal bagi Lembaga Binaan.V. Rencana pelaksanaan program, pihak yang terlibat, jadwal pelaksanaan program, indikatorkeberhasilan dan evaluasiVI. Rencana anggaran secara rinci yang teralokasi bagi Lembaga Pembina maupun LembagaBinaanProposal yang dibuat, diharapkan ditulis secara ringkas namun tetap memperhatikansubstansi komprehensif dari masing-masing poin tersebut.Proposal dibuat rangkap dua dan dikirimkanke :Direktorat Pembinaan Kursus dan PelatihanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalUp. Bapak SarmidiGedung E lantai 6, Komplek KemdikbudJl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270B. Mekanismen Penilaian Proposal1. Pembentukan Tim Penilai10a. Tim Penilai Proposal pilot project dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepadaDirektur Pembinaan Kursus dan Pelatihanb. Tim Penilai terdiri dari atas unsur akademisi, birokrasi, dan independen yang relevanc. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 oranganggota serta didukung oleh Tim Sekreariat.d. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dari DirekturPembinaan Kursus dan Pelatihane. Tim penilai melaporkan hasil-hasil penilaian proposal pemetaaan kepada DirekturPembinaan Kurus dan Pelatihan.2. Penilaian ProposalPenilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu:a. Tahap Pertama, verifikasi persyaratan administrasi proposal:b. Tahap kedua, seleksi substansic. Tahap ketiga, visitasi/verifikasi ke lembaga pengusul. Tim penilai melakukankunjungan lapangan atau visitasi ke lembaga yang proposalnya dinilai memenuhipersyaratan untuk memverifikasi kesesuaian isi proposal dengan kondisi riil dilapangan.d. Tahap keempat: Hasil verifikasi lapangan dibahas dalam rapat pleno yangdihadiri oleh Tim Penilai, Sekretariat, Penanggungjawab Kegiatan, dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) untuk menentukan nominasi lembaga calon penerimadana bantuan sosial.C. Proses Penetapan1. Lembaga penerima bantuan sosial ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihansetelah memperoleh rekomendasi dari Tim Penilai.2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial wajib melakukanpenandatanganan akad kerjasama antara lembaga penyelenggara dengan DirekturPembinaan Kursus dan Pelatihan .3. Lembaga Penerima bantuan sosial yang ditetapkan segera menyusun jadwalpenyelenggaraan program pada saat penandatanganan akan kerjasama antara DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Pimpinan Lembaga Penyelenggaraan program.Bagi lembaga yang memperoleh dana bantuan sosial akan dipublikasikan melalui websitewww.penyelarasan.kemdiknas.go.id atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursusD. Mekanisme Penyaluran DanaMekanisme penyaluran dana bantuan sosial Pilot Project Program Peningkatan KinerjaPenyelarasan bagi lembaga yang telah ditetapkan akan dilakukan melalui langkah-langkahsebagai berikut :1. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani oleh DirekturPembinaan Kursus dan Pelatihan, Lembaga calon penerima bantuan dana pemetaan,Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengajukan usulan kepada KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana bantuanpemetaan ke rekening lembaga penerima.2. Lembaga penerima dana bantuan Pilot Project Program Peningkatan Kinerja Penyelarasanwajib memulai pelaksanaan program Peningkatan Kinerja Penyelarasan sesuai denganlampiran akad kerjasama yang telah disetujui paling lambat 20 (dua puluh) hari kerjasetelah dana cair.3. Lembaga penerima dana bantuan sosial wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.E. Catatan Khusus1. Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) tidak memungut biaya apapun dan tidakmenerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yangakan dan telah ditetapkan.2. Segala catatan yang tertulis dalam proposal (termasuk alokasi anggaran) dianggapmerupakan kesepakatan Lembaga Pembina dan Lembaga Binaan dan dipakai sebagai acuanpelaksanaan.11
- Page 2 and 3: SAMBUTANKebijakan pembangunan pendi
- Page 4 and 5: DAFTAR ISISAMBUTAN ................
- Page 6 and 7: eksplorasi untuk menemukan akar per
- Page 8 and 9: B A B2RUANG LINGKUP KEGIATANA. Lemb
- Page 10 and 11: C. Hasil yang DiharapkanHasil akhir
- Page 12 and 13: B. Persyaratan, Jumlah Peserta Bant
- Page 16 and 17: 5PROSEDUR PEMANTAUAN,PENGAWASAN, EV
- Page 18 and 19: Kiprah lembaga dalam rangka melengk
- Page 20 and 21: B A B6PENUTUPPedoman ini merupakan
- Page 22 and 23: B. Halaman Pengesahan1. Judul Pilot
- Page 24 and 25: C. Formulir PendaftaranFORMULIR PEN
- Page 26 and 27: E. Surat Pernyataan Pimpinan Lembag
- Page 28 and 29: CONTOHBAB ILATAR BELAKANG(berisi pe
- Page 30 and 31: Ancaman(merupakan kondisi yang meng
- Page 32 and 33: BAB IVGAMBARAN RENCANA PROGRAM PENI
- Page 34 and 35: BAB IVRENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN
- Page 36 and 37: Dokumentasi(berisi foto-foto yang m
- Page 38 and 39: Penghargaan……………………
- Page 40 and 41: Daftar Mitra Industri (DUDI) Calon
- Page 42 and 43: 138
- Page 44 and 45: 6. Berapa besar omset/penghasilan A
- Page 46 and 47: NoD. SARANA PRASARANA1 Jumlah dan k
- Page 48 and 49: Kuisioner Kepentingan dan Kepuasan
- Page 50 and 51: Kuisioner Kepentingan dan Kepuasan
- Page 52 and 53: Log Book Pelaksanaan Tracer study d
- Page 54 and 55: Lampiran 5 : Contoh-contoh Surat Pe
- Page 56: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Ja
Pembuat Komitmen (PPK) untuk menentukan nominasi lembaga calon penerimadana bantuan sosial.C. Proses Penetapan1. Lembaga penerima bantuan sosial ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihansetelah memperoleh rekomendasi dari Tim Penilai.2. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial wajib melakukanpenandatanganan akad kerjasama antara lembaga penyelenggara dengan DirekturPembinaan Kursus dan Pelatihan .3. Lembaga Penerima bantuan sosial yang ditetapkan segera menyusun jadwalpenyelenggaraan program pada saat penandatanganan akan kerjasama antara DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Pimpinan Lembaga Penyelenggaraan program.Bagi lembaga yang memperoleh dana bantuan sosial akan dipublikasikan melalui websitewww.penyelarasan.kemdiknas.go.id atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursusD. Mekanisme Penyaluran DanaMekanisme penyaluran dana bantuan sosial <strong>Pilot</strong> <strong>Project</strong> Program Peningkatan KinerjaPenyelarasan bagi lembaga yang telah ditetapkan akan dilakukan melalui langkah-langkahsebagai berikut :1. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani oleh DirekturPembinaan Kursus dan Pelatihan, Lembaga calon penerima bantuan dana pemetaan,Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengajukan usulan kepada KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana bantuanpemetaan ke rekening lembaga penerima.2. Lembaga penerima dana bantuan <strong>Pilot</strong> <strong>Project</strong> Program Peningkatan Kinerja Penyelarasanwajib memulai pelaksanaan program Peningkatan Kinerja Penyelarasan sesuai denganlampiran akad kerjasama yang telah disetujui paling lambat 20 (dua puluh) hari kerjasetelah dana cair.3. Lembaga penerima dana bantuan sosial wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.E. Catatan Khusus1. Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) tidak memungut biaya apapun dan tidakmenerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yangakan dan telah ditetapkan.2. Segala catatan yang tertulis dalam proposal (termasuk alokasi anggaran) dianggapmerupakan kesepakatan Lembaga Pembina dan Lembaga Binaan dan dipakai sebagai acuanpelaksanaan.11
Change language