prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
bahwa alasan perlindungan korban dan saksi, secara khusus diatur
substansi yang terkait dengan perlindungan korban dan saksi dalam
berbagai perlindungan. Pengaturan bersifat umum dan khusus tetapi
secara terbatas KUHAP mengatur pula hak korban dan saksi untuk
mendapat gambaran mendalam.
Terdapat ketentuan berkenaan perlindungan korban dan saksi
yang diatur KUHAP. Bab XIII tentang penggabungan perkara ganti
kerugian pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Prosedur dan
substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.
Pada praktiknya, juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi antara lain
karena korban tidak mengetahui haknya dan penuntut umum tidak
memberitahukan hak tersebut kepada korban.
Semoga makalah yang dibuat bermanfaat untuk kita semua dan
apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun kata-kata yang
kurang tepat kami minta maaf.
DAFTAR PUSTAKA
Bisri, Ilhami. 2012. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.
Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.
Marpaung, Leden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Jakarta:Sinar
Grafika Offset.
Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana.
Jakarta:Sinar Grafika.
Rumadan, Ismail. 2007. Kriminologi. Yogyakarta:Graha Guru.
Santoso, Agus. 2012. Hukum Moral & Keadilan. Jakarta:Kencana
Prenada Media Group.
Santoso, Topo. 2001. Kriminologi. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Suyanto, Bagong. 2003. Masalah Sosial Anak. Jakarta:Kencana.
Soerodibroto, R.Soenarto. 2009. KUHP dan KUHAP. Jakarta:Rajawali
Pers.
Santoso, Wahyu. 2011. Viktimologi. Jakarta:Sinar Grafika.
66