prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat mengenai tindak kekerasan
seksual, yang terjadi terhadap masyarakat mulai dari kalangan anakanak,
remaja, dewasa hingga tua. Contohnya adalah kasus yang terjadi
di Pekanbaru sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.
Setelah kasus tersebut diproses, tidak terdapat perhatian khusus
terhadap pelaku dan si korban. Justru peristiwa tragis tersebut dibiarkan
begitu saja lalu selanjutnya muncul lagi kejadian yang sama. Itulah
sistem penerapan hukum Indonesia saat ini. Sebagai warga negara yang
baik tentu kita harus memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan
setempat, jika terdapat tindak kejahatan atau pun pelanggaran segera
lakukan laporkan kepada yang berwajib, ini adalah salah satu bukti
kecintaan kita terhadap negara Indonesia yang mendambakan
kesejahteraan (welfare state). 12
Tidak terlaksananya hukum formil disebabkan karena kinerja
aparat hukum yang tidak maksimal dan kurang sadar serta pedulinya
kita sebagai Warga Negara Indonesia akan adanya sistem hukum. Kerap
kali aturan yang ada sering dilanggar dan dianggap remeh, kebiasaan
inilah yang seharusnya dihapus dari dalam diri dan ditanamkan
pemahaman yang lebih baik sehingga memberikan manfaat yang lebih
baik untuk tanah air. Caranya adalah dengan menanamkan perubahan
dimulai dari diri sendiri dan tanamkan kesadaran agar tercapainya
tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.
D. Kesimpulan dan Saran
Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah
penyelenggaraan peradilan. Warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundangundangan.
Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari
tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat
perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun
diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Undangundang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada
Bab V pasal 34.
Dilanjutkan dengan penegasan pemberian kompensasi, restitusi,
dan rehabilitasi. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental,
dan sebagainya yang dilaksanakan oleh aparat terkait. Perlindungan
hukum dan aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Dari
uraian diatas sudah dipaparkan bahwa korban dan saksi seakan
terabaikan, bahkan juga di dalam peraturan KUHAP yang dianggap
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Antara lain menjelaskan
40,
12 Bambang Waluyo, Viktimologi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm.
65