prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
keadilan, kepastian hukum dan ketertiban, tetapi lebih dari itu yaitu<br />
suatu welfare state. 9<br />
Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang<br />
tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak<br />
dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada<br />
kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban<br />
harus dilakukan dengan seimbang. Agar tidak terjadi konflik beberapa<br />
hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang<br />
berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A.<br />
Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari tersangka<br />
dan/atau terdakwa. 10<br />
Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan,<br />
diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi<br />
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hakhak<br />
korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan.<br />
Salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 Undangundang<br />
tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu: 11<br />
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan<br />
harta bendanya. Serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan<br />
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya<br />
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk<br />
perlindungan dan dukungan keamanan<br />
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan<br />
d. Mendapat penerjemah<br />
e. Bebas dari pertanyaan menjerat<br />
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus<br />
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan<br />
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan<br />
i. Mendapat identitas baru<br />
j. Mendapatkan tempat kediaman baru<br />
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan<br />
kebutuhan<br />
l. Mendapat nasihat hukum<br />
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu<br />
perlindungan berakhir<br />
Berdasarkan analisa data diatas maka hasil riset mengenai<br />
penelitian diatas adalah bahwa implementasi hukum acara pada kasus<br />
kekerasan seksual belum terlaksana. Hal ini didasarkan dengan masih<br />
9 Ilhami Basri, Sistem Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo<br />
Persada, 2012), hlm. 39.<br />
10 Agus Santoso, Hukum, Moral 7 Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2012),<br />
hlm. 2.<br />
11 Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).<br />
64