29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

keadilan, kepastian hukum dan ketertiban, tetapi lebih dari itu yaitu<br />

suatu welfare state. 9<br />

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang<br />

tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak<br />

dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada<br />

kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban<br />

harus dilakukan dengan seimbang. Agar tidak terjadi konflik beberapa<br />

hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang<br />

berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada Sub Bab A.<br />

Hukum acara pidana (formil) mengatur berbagai hak dari tersangka<br />

dan/atau terdakwa. 10<br />

Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan,<br />

diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi<br />

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hakhak<br />

korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan.<br />

Salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 Undangundang<br />

tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu: 11<br />

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan<br />

harta bendanya. Serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan<br />

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya<br />

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk<br />

perlindungan dan dukungan keamanan<br />

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan<br />

d. Mendapat penerjemah<br />

e. Bebas dari pertanyaan menjerat<br />

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus<br />

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan<br />

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan<br />

i. Mendapat identitas baru<br />

j. Mendapatkan tempat kediaman baru<br />

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan<br />

kebutuhan<br />

l. Mendapat nasihat hukum<br />

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu<br />

perlindungan berakhir<br />

Berdasarkan analisa data diatas maka hasil riset mengenai<br />

penelitian diatas adalah bahwa implementasi hukum acara pada kasus<br />

kekerasan seksual belum terlaksana. Hal ini didasarkan dengan masih<br />

9 Ilhami Basri, Sistem Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo<br />

Persada, 2012), hlm. 39.<br />

10 Agus Santoso, Hukum, Moral 7 Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2012),<br />

hlm. 2.<br />

11 Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).<br />

64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!