prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
Dalam hal ini kita menyadari bersama bahwa KUHAP lebih<br />
mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian,<br />
terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan<br />
perlindungan korban, misalnya:<br />
1. Perlakuan yang sama didepan hukum<br />
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<br />
3. Peradilan yang bebas<br />
4. Peradilan yang terbuka untuk umum<br />
5. Ganti kerugian<br />
6. Keadilan dan kepastian hukum<br />
Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk<br />
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam<br />
memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (vide pasal<br />
4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi<br />
dan Korban). Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman<br />
sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga,<br />
harta, serta keluarganya.<br />
Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan<br />
akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi<br />
dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau<br />
tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian<br />
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (vide pasal 1 butir 4<br />
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan<br />
Korban). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau<br />
bentuk lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya. Rasa aman agar<br />
proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan<br />
memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum.<br />
Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik,<br />
bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih<br />
luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan<br />
negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi<br />
warganya dengan baik.<br />
Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub<br />
dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu<br />
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa<br />
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi, dalam<br />
praktek pidana selama ini, terlihat negara lebih banyak memihak kepada<br />
tersangka atau terdakwa. Diharapkan korban juga dapat berperan dalam<br />
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Pada<br />
gilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja<br />
63