prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
dibuktikan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP
adalah dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya:
a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan
menyentuhnya pada alat kelaminnya. (Hoge Raad 15-2-1926)
b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak laki-laki dan
kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat
mengelus teteknya dan menciuminya. Pelaku melakukan hal
tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya. (Hoge Raad tanggal
28-5-1963 N. J. 1964 No. 108)
C. Sebab Tidak Terlaksananya Hukum Formil Mengenai
Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual masih sering terjadi di masyarakat. Contoh
konkretnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang
oknum kepala sekolah pada 23 September 2014 di Rohul, Riau.
Kejadiannya berawal dari seorang murid SD yang sedang melaksanakan
piket membersihkan ruang kelas dan kepala sekolah tersebut melewati
depan ruangan dimana murid tersebut melaksanakan piket kebersihan.
Oknum kepala sekolah tersebut langsung menghampiri korban, dan
pelaku langsung memeluk korban dari belakang. Tidak hanya itu yang
dilakukan pelaku, pelaku juga menciumi dan memegang dada dan alat
vital korban. Sang korban langsung meronta-ronta untuk melepaskan
diri, tapi korban diancam supaya tidak mengadukan kejadian tersebut
kepada pihak guru. Dan akhirnya korban pulang dan menceritakan
semua yang dialaminya kepada orang tuanya. Pihak keluarga tidak
terima dan mengadukan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib,
supaya pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. 8
Pada kenyataannya, kejahatan terhadap kekerasan seksual kerap
terjadi di masyarakat, hal ini berdasar pada banyaknya kasus kejahatan
kekerasan seksual di masyarakat. Dengan demikian pasal 289 KUHP
perlu ditegaskan penerapannya agar menimbulkan efek jera terhadap
pelaku. Selain itu, upaya perlindungan terhadap korban dan upaya
perlindungan terhadap korban perlu diperhatikan secara ketat. Oleh
karena itu, terdapat perlindungan korban dan saksi yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, berdasarkan pada:
1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.
8
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta:Kencana,2003),
hlm.233.
62