prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan
istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun.” 8
Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku kekerasan terhadap
perempuan melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan
cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara
meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan
atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
I. Perlindungan dan Pembinaan Korban Kekerasan Seksual
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban
perkosaan adalah seorang perempuan yang pada umumnya mempunyai
sifat kejiwaan yang lemah. Pascakejahatan perkosaan yang menimpa
dirinya telah menimbulkan berbagai tekanan baik yang terjadi secara
langsung maupun tekanan dalam jangka panjang. Tekanan yang terjadi
secara langsung merupakan reaksi paska perkosaan seperti perasaan
malu, takut, kesakitan fisik dan tidak berdaya. Sedangkan tekanan
jangka panjang yang jelas akan mempengaruhi masa depan mereka
adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu
trauma yang memulihkan atau membangkitkan kepercayaan diri mereka
dalam bersosialisasi dengan masyarakat.
I.S. Susanto berpendapat, “Kejahatan kekerasan terhadap
wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan
yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita tetapi
juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas
sosial-budaya yang justru “menyuburkan” perkosaan seperti mitosmitos
yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif”,
“budaya tukang sulap”, budaya hukum yang “tidak adil.” 9
Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan
jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu perempuan.
Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban
perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi
korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum oleh hakim,
korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada
pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi
perempuan.
Di Indonesia, hingga saat ini perlindungan hukum dan
pembinaan korban kekerasan seksual sangat disayangkan, karena masih
hlm. 74.
8 Ibid., pasal 286 KUHP.
9 Susanto, I.S., Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011),
50