prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
pengertian dan kriteria kekerasan seksual pada UU Perlindungan
Anak;.
2. Menyelaraskan ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual
yang dilakukan. Misalnya ancaman pidana terhadap tindakan
mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual seperti pada
pasal 88 UU tentang Perlindungan Anak harus memuat ancaman
pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana terhadap tindak
kekerasan seksual yang lainnya, seperti persetubuhan, pencabulan,
dan sebagainya, serta harus memiliki pidana minimum di atas pidana
minimum kekerasan seksual yang lainnya.
F. Kesimpulan dan Saran
Tindak kekerasan seksual terhadap anak telah cukup baik diatur
dalam hukum positif Indonesia.Peraturan-peraturan khusus yang
mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, seperti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan
bukti dari keseriusan Pemerintah terhadap tindak kekerasan seksual
terhadap anak. Namun didalam pengaturan tersebut, masih terdapat
beberapa kekurangan sehingga peraturan mengenai kekerasan seksual,
terutama terhadap anak, menjadi bias dan tidak tegas. Kekurangankekurangan
tersebut ialah sebagai berikut:
1. Penggunaan istilah kekerasan seksual tidak diikuti oleh penjelasan
mengenai kriteria-kriteria perbuatan yang terkategori sebagai
kekerasan seksual terhadap anak;
2. Ketidaksesuaian ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual
yang dilakukan terhadap anak.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu formulasi
perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang
kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Berikut formulasi
perbaikan tersebut :
1. Merumuskan definisi kekerasan seksual terhadap anak secara
ekplisit pada setiap peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual
terhadap anak;
2. Merumuskan kriteria-keriteria perbuatan yang termasuk sebagai
tindak kekerasan seksual terhadap anak secara jelas dan tegas, serta
sistematis;
3. Menyelaraskan ancaman pidana dengan tingkat kekerasan seksual
yang dilakukan.
Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di
Indonesia ternyata belum mampu mengatur perihal kekerasan seksual
37