prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).”
Jika pasal tersebut dibandingkan dengan pasal-pasal lain pada
UU Perlindungan Anak seperti pasal 81, pasal 82, pasal 83, dan
pasal 84 yang masing-masing mengatur perbuatan yang berbeda
maka akan didapati perbedaan pada ancaman pidananya.
Ancaman pidana pada pasal 81, 82, 83, dan 84 yaitu pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana pada pasal 88
eksploitasi anak secara seksual hanya pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa terdapat batasan
pidana minimum seperti pada pasal-pasal sebelumnya.
Ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal88
tersebut dirasa tidak sesuai, karena frasa “eksploitasi anak
secara seksual” memiliki cakupan yang lebih luas, namun
ancaman yang diberikan justru lebih kecil.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terdapat ketidaksesuaian
ancaman pidana, yaitu pada pasal 46 dan pasal 47. Pasal 46
tidak mencantumkan pidana minimum, sedangkan di pasal 47
dicantumkan pidana minimum.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orangmenganggap tindakan
mengeksploitasi anak secara seksual lebih ringan tingkat
kejahatannya daripada persetubuhan, pencabulan, perdagangan,
atau tindakan translpantasi organ terhadap anak.
E. Solusi
Berdasarkan uraian di atas telah diketahui bahwa terdapat
permasalahan dalam pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual
terhadap anak di Indonesia sehingga mengakibatkan pengaturan
mengenai kekerasan seksual. Oleh karena itu, perbaikan ulang terhadap
pengaturan khusus terkait kekerasan seksual terhadap anak tersebut
sangat penting untuk segera dilakukan. Berikut formulasi perbaikan
tersebut:
1. Merumuskan definisi kekerasan seksual dan kriteria-keriteria
perbuatan yang termasuk sebagai tindak kekerasan seksual secara
ekplisit dan terstruktur pada setiap pengaturan khusus yang terkait
dengan kekerasan seksual. Misalnya memasukan tindakan
eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dan tindakan
pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak ke dalam
36