prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
1/3 (sepertiga) tersebut dilakukan apabila perbuatan sebagaimana<br />
yang disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan<br />
terhadap anak.<br />
D. Kekurangan yang Terdapat dalam Pengaturan Mengenai<br />
Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia<br />
a) Penggunaan istilah kekerasan seksual tidak diikuti oleh penjelasan<br />
mengenai kriteria-kriteria perbuatan yang terkategori sebagai<br />
kekerasan seksual terhadap anak:<br />
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang<br />
Perlindungan Anak, tidak disebutkan definisi kekerasan<br />
seksual. Dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan<br />
perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu<br />
persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam pasal 81<br />
UU Perlindungan Anak.Perbuatan-perbuatan lainnya seperti<br />
tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual<br />
tidak secara eksplisit dikatakan sebagai kekerasan seksual.<br />
Begitu pula tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh<br />
kepada anak juga bukan merupakan bagian dari kekerasan<br />
seksual karena tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh<br />
kepada anak termasuk dalam pengertian frasa “perlakuan salah”<br />
yang juga terpisah dari frasa “anak korban kekerasan baik fisik<br />
dan/atau mental”, seperti yang dijelaskan pada bagian<br />
penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf f berikut ini: “Perlakuan<br />
salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan<br />
tidak senonoh kepada anak.”<br />
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan<br />
Kekerasan Dalam Rumah Tanggalebih terspesifikasi. Pada<br />
pasal 8 UU KDRT terdapat penjelasan mengenai pengertian<br />
kekerasan seksual beserta pengelompokan tindakan yang masuk<br />
kriteria kekerasan seksual, namun ruang lingkup keberlakuan<br />
kekerasan seksual terhadap anak dalam UU KDRT sangat<br />
sempit karena hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga saja.<br />
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan<br />
Tindak Pidana Perdagangan Orangmemang tidak mengenal<br />
istilah kekerasan seksual tetapi terdapat istilah seperti<br />
eksploitasi dan eksploitasi seksual yang maknanya merujuk<br />
pada kekerasan seksual.<br />
b)Ketidaksesuaian ancaman pidana dengan delik kekerasan seksual<br />
terhadap anak<br />
<br />
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan<br />
Anak pada pasal 88 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang<br />
mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud<br />
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana<br />
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun<br />
35