prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
tertentu.Selain itu, pada bagian penjelasan pasal 8 tersebut
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah
setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Berbeda dengan peraturan-peraturan khusus sebelumnya, UU
Perdagangan Orang tidak mengenal istilah kekerasan seksual secara
eksplisit dalam pasal-pasalnya. Namun pada UU ini ditemui istilah
eksploitasi seksual yang dijelaskan pada pasal 1 angka 8 yang
berbunyi sebagai berikut: “Eksploitasi seksual adalah segala
bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain
dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”
Meskipun tidak menggunakan istilah kekerasan seksual tetapi
istilah eksploitasi seksual dalam UU ini telah merujuk kepada
maksud dari istilah kekerasan seksual, kekerasan seksual yang
dimaksud dalam UU ini tidak hanya terbatas pada perkosaan dan
pencabulan saja, diman hal tersebut dapat terlihat dari penggunaaan
frasa “tidak terbatas pada” dan frasa “segala bentuk pemanfaatan
organ tubuh seksual atau organ tubuh lain” pada istilah eksploitasi
seksual dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan 8 tersebut.
Didalam undang-undang ini mengatur mengatur mengenai
kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak
melalui pasal 12 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan
orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
Inti dari pasal tersebut ialah adanya sanksi pidana bagi setiap orang
yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang,
termasuk anak sebagai korban. Pasal tersebut juga menyebutkan
perbuatan yang termasuk kedalam tindak kekerasan seksual, yaitu
melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.Kemudiandidalam
pasal 17 disebutkan pula adanya penambahan 1/3 (sepertiga)
ancaman pidana terhadap pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Penambahan
34