prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Pasal tersebut mengkategorikan kekerasan sebagaimana menjadi 3
(tiga) macam, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kemudian
pasal tersebut juga mencantumkan upaya yang dilakukan terhadap
anak korban kekerasan serta memberikan larangan untuk
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan kekerasan.
Selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada
pemerintah, undang-undang ini juga memberikan hak kepada anak
untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali, atau pihak
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya,
termasuk perlindungan dari kekerasan seksual sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 13 ayat (1).
b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pada UU ini pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak
tidak seluas pengaturan kekerasan seksual terhadap anak yang
terdapat pada UU Perlindungan Anak. Hal itu karena undangundang
ini hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga. Namun,
walaupun demikian pengaturan mengenai kekerasan seksual pada
undang-undang ini begitu tegas dituangkan dalam pasal-pasalnya.
Seperti pada pasal 5 yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya,
dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga”
Pasal inimemberikan larangan kepada setiap orang untuk
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan
psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut
juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan
mengenai kekerasan seksual tersebut juga dijelaskan kembali pada
pasal 8 yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang
terkategori sebagai kekerasan seksual dalam undang-undang ini,
yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan
hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
33