prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
kecuali perkosaan dan pencabulan. Dengan kata lain, KUHP<br />
mengkategorikan kejahatan terhadap kesusilaan hanya terbatas pada<br />
tindak perkosaan dan pencabulan saja yang pengertian dan<br />
penjelasannya pun sangat terbatas. Berangkat dari permasalahan<br />
tersebut, maka dibentuklah peraturanperaturan lain di luar KUHP yang<br />
secara khusus untuk menutupi kekurangankekurangan yang terdapat<br />
pada KUHP dan turut menjadi payung hukum terkait perkembangan<br />
tindak kekerasan seksual terhadap anak yang belum terakomodir di<br />
dalam KUHP. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:<br />
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan<br />
Anak<br />
Bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan dituangkan<br />
dalam komitmen perlindungan sebagaimana ditegaskan padapasal<br />
59 yang menyatakan bahwa:<br />
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan<br />
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada<br />
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,<br />
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi<br />
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak<br />
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,<br />
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban<br />
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan<br />
baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak<br />
korban perlakuan salah dan penelantaran.”<br />
Pasal tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah dan lembaga<br />
lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan<br />
khusus terhadap anak dalam kondisi tertentu, salah satunya terhadap<br />
anak yang berhadapan dengan hukum.Anak yang berhadapan<br />
dengan hukum ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum<br />
dan anak korban tindak pidana. Terhadap anak korban tindak<br />
pidana, termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual<br />
dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 69 ayat yang berbunyi:<br />
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan<br />
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi<br />
kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui<br />
upaya:<br />
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan<br />
perundang-undangan yang melindungi anak korban<br />
tindak kekerasan; dan<br />
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<br />
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,<br />
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta<br />
melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat<br />
(1)”<br />
32
Change language