29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

fisik dan psikologis dengan baik, karena merekalah generasi yang akan<br />

membangun Indonesia di masa depan.<br />

Kedua, mengatasi pola pikir yang membenci perempuan secara<br />

umum melalui pendidikan moralitas yang bersumber dari ajaran agama<br />

maupun ajaran budaya sukubangsa yang menghargai perempuan.<br />

Dalam suatu masyarakat, apabila nilai-nilai budaya acuan bagi<br />

kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan<br />

perempuan, maka kekerasan seksual tidak akan menunjukkan persentasi<br />

tinggi. Tentu akan selalu ada manusia yang lebih mementingkan<br />

naluriah berbentuk insting liar daripada pengendalian diri yang<br />

mengutamakan moralitas, sehingga insting liar itu menyebabkan<br />

perilaku memperkosa tidak terhindarkan. Karena itu pendidikan<br />

moralitas dari segi agama maupun etika budaya perlu diperkuat untuk<br />

menghindarkan kaum perempuan ancaman dan tindakan kekerasan<br />

seksual.<br />

Ketiga, memberdayakan peranan media. Pemerintah dengan<br />

berbagi instansinya yang terkait, perlu bekerjasama dengan media untuk<br />

membuat program-program yang menghapuskan anggapan bahwa<br />

perempuanlah yang salah apabila terjadi perkosaaan atas dirinya.<br />

Mengapa perempuan yang salah, jika ia, demi kelangsungan hidupnya<br />

dan karirnya, sebagai seorang gadis harus bekerja hingga malam dan<br />

terpaksa pulang dengan bis yang merupakan satu-satunya alat angkutan<br />

menunu rumahnya, pada jalan yang karena kelalaian Pemda setempat,<br />

tidak diberi penerangan cukup sehingga menjadi sarang penjahat<br />

mencari mangsa?<br />

Kempat, Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait<br />

perlu memberikan sanksi hukum yang berefek jera dan mengkaji ulang<br />

dan merevisi peraturan-peraturan hukum yang tidak memberikan efek<br />

maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Penanganan proses<br />

hukum terhadp korban juga diharapkan tidak diperpanjang, dibuat lama<br />

dan membuat kasus seakan-akan “diambangkan”. Dalam kaitan ini<br />

Pemerintah juga perlu melakukan kerjasama yang bersifat positif<br />

dengan media untuk menata model pemberitaan yang tidak<br />

menyebabkan korban perkosaan menjadi pihak yang terpojok atau “mati<br />

dua kali” karena pemberitaan mengenai kemalangannya justru<br />

diberitakan seperti halnya memberitakan gaya para selebritis untuk<br />

mencari popularitas. Hal ini justru memperburuk citra korban, lebihlebih<br />

kalau karena kelihaian tertentu di pihak pemerkosa dan<br />

pembelanya, si korban berhasil dibuat lebih terpuruk, bukan sekedar<br />

fisiknya namun lebih besar lagi, menderita kemalangan dari segi<br />

psikologis. Karena itu Pemerintah juga perlu memberikan lebih banyak<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!