prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
hukum yang bersifat khusus, tersebut bisa saja gagal memenuhi tujuan
moralnya dan karena itu harus ditinjau ulang, direvisi atau dicabut sama
sekali.
Kembali ke Konstitusi
Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling ideal
dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak beragam para penganut
agama-agama dan kepercayaan di manapun mereka berada di seluruh
bumi nusantara ini. Seluruh sila dan pasal-pasal dalam Konstitusi ini
bukan hanya tidak bertentangan melainkan juga sesuai dan seiring
sejalan dengan visi dan misi agama, sebagaimana sudah disebutkan.
Konstitusi RI telah memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak asasi
manusia. Ia sesuatu yang melekat secara kodrati dalam setiap manusia
dan tidak dapat dicabut daripadanya. Tuhanlah yang
menganugerahkannya. Ia berlaku universal. Ia adalah cita-cita semua
manusia di muka bumi ini. Sebagai konsekuensi paling logis dan
bertanggungjawab bagi kesetiaan dan komitmen seluruh warga Negara
atas Konstitusi tersebut, maka produk-produk pemikiran partikularistik
dan aturan-aturan hukum yang ada harus sejalan dan tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kehendak-kehendak universal
tersebut. Untuk ini pemerintah dan para penegak hukum dituntut untuk
menjalankan dan menegakkannya secara konsekuen untuk merevisi atau
bahkan mencabut segala peraturan dan kebijakan publik yang
melanggar dan bertentangan dengan Konstitusi tersebut.
Cirebon, 17 Nopember 2014
*Disampaikan dalam Seminar Nasional: Kekerasan Seksual Dalam
Konsep Pluralitas di Negara Indonesia”, Selasa, 18 Nopember 2014.
Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok.
6