prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Dalam sejumlah kasus pelecehan, pencabulan dan kekerasan seksual
pelakunya justru orang-orang yang terhormat atau yang dianggap
terhormat oleh masyarakatnya atau bermoral tinggi. Komnas
Perempuan mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual sangat beragam:
ada tokoh masyarakat, pejabat Negara, pejabat NKRI, anggota
parlemen, tokoh agama, dan lain-lain. Bahkan, sebagaimana dilansir
media massa, seorang pengasuh pesantren di daerah Jawa Timur,
ditangkap polisi karena mencabuli beberapa santrinya sendiri. Beberapa
hari ini media massa melansir seorang Raja yang sangat dihormati
diduga melakukan kekerasan seksual. Lalu bagaimana kita
mendefiniskan orang yang bermoral baik sebelum ia melakukan suatu
tindakan? Fakta-fakta ini jelas telah menggugurkan argumen
“moralitas” tersebut. (Baca: Catahu Komnas Perempuan, 2013).
Kekerasan seksual adalah satu bagian saja dari kekerasan
terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan
sebagai: “Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman
terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan
secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di
dalam kehidupan pribadi”. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan, Pasal 1)
Maka, kekerasan seksual terhadap perempuan berakar lebih
pada adanya ketimpangan relasi kuasa yang berbasis gender. Ia adalah
sistem sosial-budaya patriarki; sebuah sistem/ideologi yang
melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas,
menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Dunia dibangun dengan cara
berpikir, dalam dunia dan untuk kepentingan laki-laki. Keyakinan
bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan
lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual
laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan
sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan secara seenak laki-laki,
termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi yang bias gender dan
patriarkis ini mempengaruhi cara berfikir masyarakat, mempengaruhi
penafsiran atas teks-teks agama dan kebijakan-kebijakan negara.
Pengaruh ini melampaui ruang-ruang dan waktu-waktu kehidupan
manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik.
Ketimpangan yang didasarkan atas system sosial/ideologi inilah yang
pada berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi dan dominasi
atas perempuan. Dan semuanya ini merupakan sumber utama tindak
kekerasan terhadap perempuan.
Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut diperparah
ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, baik
ekonomi, pengetahuan, status sosial dan lain-lainnya. Kendali muncul
3