prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
proses peradilan berlangsung, saksi korban berhak didampingi oleh<br />
pendamping.<br />
KOMISI 3<br />
PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN<br />
Poin 9.1 Pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang<br />
menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh pers.<br />
Rekomendasi 9.1 Merekomendasikan Kementerian Pemberdayaan<br />
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasi<br />
pers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia,<br />
Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang<br />
pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban.<br />
Permasalahan pertama terletak pada pemberitaan tentang kasus<br />
kekerasan seksual yang menitikberatkan pada aspek seksualitas oleh para<br />
pers. Dalam hal ini direkomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan<br />
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dengan organisasi<br />
pers, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia,<br />
Dewan Pers, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang<br />
pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif korban.<br />
<br />
Poin 9.2 Tidak sesuainya penanganan kasus kekerasan seksual yang<br />
dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOP tentang penanganan<br />
korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam Peraturan Menteri<br />
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010.<br />
Rekomendasi 9.2 Melakukan sosialisasi kembali terhadap Peraturan<br />
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun<br />
2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOP yang terkandung<br />
dalam aturan tersebut.<br />
Permasalahan berikutnya adalah tidak sesuainya penanganan kasus<br />
kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan SOP<br />
tentang penanganan korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam<br />
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
Nomor 1 Tahun 2010. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kembali<br />
terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br />
Anak Nomor 1 Tahun 2010 kepada aparat hukum untuk melaksanakan SOP<br />
yang terkandung dalam aturan tersebut. Kementerian Pemberdayaan<br />
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan<br />
Peraturan Menteri Negara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard<br />
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak<br />
Korban Kekerasan yang dimaksudkan untuk menjadi standar atau pun<br />
panduan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap<br />
perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Menurut Permenneg<br />
205
Change language