prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
8.2.1 Dalam kasus kekerasan seksual, keterangan saksi dalam persidangan
cukup satu orang saksi untuk melakukan pembuktian kasus yaitu
saksi korban.
8.2.2 Memasukkan unsur rekam psikologis sebagai alat bukti yang harus
diperhitungkan oleh pihak kepolisian.
Permasalahan terletak pada proses peradilan dalam kasus kekerasan
seksual yang tidak memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Dalam hal ini, diatur mengenai pengaturan alat bukti dan proses
persidangan.
Pada dasarnya, Indonesia menganut proses pembuktian hukum pidana
bermetode negative wettelijke. Dalam metode ini, selain adanya alat-alat
bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa, untuk menetapkan sanksi di sidang pengadilan masih
juga diperlukan adanya keyakinan hakim. 25 Menurut Pasal 183 KUHAP,
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali
didapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh
keyakinan bahwa benar telah terjadi perkosaan dan terdakwalah yang
melakukannya.
Pada kasus perkosaan dan kekerasan seksual, umumnya tidak terdapat
orang lain kecuali saksi korban, sehingga korban seringkali merupakan
satu-satunya orang yang dapat memberi keterangan kesaksian dalam
rangka pembuktian perkosaan. Namun dalam prinsip hukum pidana,
kesaksian terhadap diri sendiri paling lemah kedudukannya. 26 Oleh karena
itu, kami mengajukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, keterangan
saksi dalam persidangan cukup satu orang saksi untuk melakukan
pembuktian kasus yaitu saksi korban. Hal ini didukung dengan keadaan di
mana memang dalam kasus perkosaan biasanya hanya terdapat korban atau
perempuan itu saja.
Dalam meyakinkan hakim bahwa semua alat bukti sah yang
mencangkup bukti-medik dan saksi-saksi berada pada tataran benar-benar
meyakinkan juga bergantung pada upaya pihak Kepolisian RI dalam
mengumpulkan dan memberkas bukti adanya perkosaan termasuk visum et
repertum (VeR). 27 Bukti utama ideal lainnya dalam kasus perkosaan
meliputi: 28
a. Tanda persetubuhan antara pemerkosa dan korban.
b. Tanda kekerasan pada tubuh korban sebagai perlawanan terhadap
perbuatan pelaku.
25 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.
26 Prof. Agus Purwadianto, Op. Cit, hlm. 129.
27 Prof. Agus Purwadianto, Op.Cit., hlm. 106.
28 Ibid, hlm. 108-109.
202