prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
negara bagian, sehingga tidak diperbolehkan lagi mempertanyakan riwayat
perilaku seksual korban sebelumnya. 16
Kecenderungan yang ada juga menunjukkan bahwa korban seringkali
cemas akan reaksi personel peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim),
terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari
kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang
dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif dari mereka,
misalnya: 17
(a) Karena masalah tindak kekerasan terhadap perempuan (terutama yang
berkenaan dengan domestic violence) dianggap sebagai masalah
keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga saja.
(b) Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai tindak
kekerasan terhadap perempuan untuk meningkatkan kepekaan personel
kepada masalah yang dialami korban.
(c) Ketiadaan prosedur baku yang dirancang untuk menangani perempuan
yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga
masih sangat bergantung kepada persepsi dan kemampuan individu
petugas hukum untuk menindaklanjuti masalah ini.
(d) Terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal, kecuali
kesaksian korban, sehingga upaya tindak lanjut menjadi sulit untuk
dilakukan.
Pada wawancara yang dilakukn oleh delegasi Universitas Indonesia
dengan salah satu pendamping hukum di LBH APIK Jakarta 18 , dalam
pengalaman pendampingannya, menemukan banyak aparat kepolisian yang
dalam menjalani proses penyidikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan cenderung victim blaming dan semakin menyudutkan korban.
Berikut kutipan pertanyaan dari penyidik dan hakim dalam salah satu
kasus. 19
Sebelum Anda disetubuhi apakah status Anda masih perawan?
Sebelum Anda disetubuhi oleh Saudara A (bukan nama sebenarnya)
secara paksa, apakah Anda tidak berusaha untuk berteriak, jelaskan?
Setelah Saudara A selesai menyetubuhi Anda, dan Saudara A keluar
dari kamar, apakah waktu itu tidak ada usaha Anda untuk melarikan
diri atau keluar dari rumah tersebut?
16 Ibid, hlm. 132.
17 Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap
Perempuan, (Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT Alumni, 2000), hlm. 90-91.
18 Dikutip dari Makalah Delegasi Universitas Indonesia, Pelaksanaan Fungsi
Penanganan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Jakarta
19 Lihat, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Sektor Pasarkemis, Tanggal 19
dan 21 April 1999,serta catatan persidangannya, dokumentasi LBH APIK Jakarta
197