prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
KOMISI 2
FORMIL
Poin 8.1 Etika Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan
Kehakiman) penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berperspektif
kepada korban.
Rekomendasi
8.1.1 Mengoptimalisasikan “Pendidikan Penanganan Kasus Kekerasan
Seksual” kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
8.1.2 Penyesuaian kode etik bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang
berperspektif kepada korban kekerasan seksual.
8.1.3 Mengadakan revisi terhadap PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengenai Sanksi, yang bertujuan untuk memperberat ancaman
pidana terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual.
8.1.4 Mengoptimalisasikan penerapan PERKAP Nomor 10 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang telah direvisi dan juga melakukan sosialisasi di
seluruh wilayah Indonesia.
Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat kompleks dan
tidak mudah ditangani. Aparat penegak hukum membutuhkan perspektif
yang luas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Seringkali
hakim yang kurang berpengalaman terpengaruh oleh prejudicial evidence
tentang karakter buruk si tersangka. Pada kasus sidang perkosaan, mereka
dapat terpengaruh oleh karakter baik si pelaku perkosaan, sebaliknya,
sekaligus mempersoalkan karakter buruk masa lalu atau kredibilitas
korban. Diragukannya kredibilitas korban misalnya tampak dari ditelitinya
secara berlebihan pesetujuan (consent) korban, aturan lajang-perawankorban,
dan riwayat perilaku seksual sebelumnya. Perempuan lajang yang
bukan perawan dipandang lebih mungkin menyatakan persetujuannya
untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan dengan lajang-perawan.
Riwayat perilaku seksual sebelumnya juga menyulitkan pembuktian
perkosaan korban dewasa yang telah saling mengenal sebelumnya
(sehingga memicu tuduhan suka sama suka) ataupun perkosaan dengan
korban anak-anak. Hal tersebut juga menyulitkan mereka yang kebetulan
berprofesi sebagai pelacur, yang dianggap “kurang masuk akal” untuk tidak
consent terhadap relasi seksual pasca-menerima uang jasa dari laki-laki
yang menyetubuhinya. 15 Berkaca pada Amerika, ketentuan uji perilaku
yang berat sebelah seperti itu telah dicabut tahun 1974-1975 di beberapa
15 Ibid, hlm. 131.
196