29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

Rekomendasi 6.1 Sudah terjawab di RKUHP, yaitu dengan pemidanaan<br />

terhadap pemerkosaan atau percabulan anak yang dilakukan oleh kerabat<br />

lebih besar ancaman pidananya.<br />

Pasal 294 KUHP mengatur ketentuan mengenai perbuatan cabul yang<br />

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau anak tiri, anak pungut<br />

ataupun anak yang di bawah pengawasannya. Pasal ini memuat ketentuan<br />

pidana yang lebih ringan daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh<br />

orang yang korbannya tidak di bawah pengawasan orang tersebut. Padahal<br />

seharusnya pelaku dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, mengingat<br />

korban pasti memberikan kepercayaan lebih dan mengharapkan<br />

perlindungan dari orang yang dekat dengannya atau kerabatnya. Mengenai<br />

hal ini sebenarnya sudah diatur dalam RKUHP, yaitu perbuatan cabul dan<br />

perkosaan anak yang dilakukan oleh kerabat dijatuhi sanksi pidana yang<br />

lebih berat.<br />

<br />

Poin 6.2 Adanya kekosongan hukum, karena tidak diaturnya pemerkosaan<br />

terhadap anak, anak tiri, anak angkat atau anak yang berada di bawah<br />

pengawasan pelaku.<br />

Rekomendasi 6.2 Mengenai masalah poin 2 dan 3, adanya pengaturan<br />

mengenai masalah diatas dalam Pasal tertentu.<br />

Pasal ini hanya mencakup “perbuatan cabul” terhadap anak, anak tiri, anak<br />

pungut, ataupun anak yang ada di bawah pengawasannya. Tindakan<br />

pemerkosaan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pasal ini. Dalam hal<br />

ini, terdapat kekosongan hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur<br />

mengenai perkosaan terhadap anak, anak tiri, anak pungut, ataupun anak<br />

yang ada di bawah pengawasannya sehingga pelaku perkosaan tersebut<br />

hanya dapat dikenai pasal 294 KUHP mengenai perbuatan cabul ini,<br />

padahal pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya diberikan sanksi yang<br />

lebih berat dibandingkan pelaku tindak pidana perbuatan cabul mengingat<br />

tindak pidana perkosaan jauh lebih merugikan korban baik rohani maupun<br />

jasmani dibandingkan perbuatan cabul. Dengan demikian, mengenai hal ini<br />

sebaiknya diatur dengan ketentuan yang lebih lanjut.<br />

7. PASAL 295<br />

Poin 7.1 Pasal 295 hanya mengatur mengenai perbuatan yang menyebabkan<br />

atau mempermudah perbuatan cabul, sehingga terdapat kekosongan hukum<br />

untuk perbuatan yang menyebabkan atau mempermudah pemerkosaan<br />

Rekomendasi 7.1 Meminta agar perbuatan yang menyebabkan atau<br />

mempermudah pemerkosaan diatur dalam RKUHP.<br />

Pasal 295 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang menyebabkan atau<br />

memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Dinyatakan pada pasal tersebut<br />

“(1) Diancam dengan:<br />

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan<br />

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan<br />

194

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!